Wakil PM Italia Protes soal Pemblokiran ChatGPT: Kebijakan Berlebihan!

03 Apr 2023, 23:11 WIB

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini. (twitter.com/matteosalvinimi)

Jakarta, IDN Times - Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, pada Minggu (2/4/2023), mengatakan bahwa keputusan memblokir ChatGPT adalah tindakan yang berlebihan. Pasalnya, tindakan ini membuat Italia jadi negara pertama yang memblokir aplikasi besutan OpenAI tersebut.

Otoritas Perlindungan Data Italia (Garante) resmi memblokir ChatGPT di negaranya untuk sementara waktu. Mereka menganggap bahwa alat kecerdasan buatan tersebut telah melanggar perlindungan data pribadi, terutama untuk anak di bawah 13 tahun.

1. Salvini sebut pemblokiran akan berdampak pada bisnis dan inovasi

Salvini mengungkapkan, tindakan dari GDPR (General Data Protection Regulation) terlalu berlebihan. Ia pun menyebut bahwa kecerdasan buatan juga dibutuhkan sebagaimana dengan perhatian soal privasi penggunannya.

"Saya merasa bahwa keputusan Garante terkait pemblokiran ChatGPT tidak seharusnya dilakukan. Langkah regulator dalam masalah ini terlalu membobotkan pada tanggapan pribadi dan kecerdasan juga dibutuhkan seperti halnya keamanan privasi dalam layanan berbasis online," tutur Salvini, dikutip Reuters.

Salvini juga menerangkan, pemblokiran ini dapat berdampak buruk kepada bisnis dan inovasi di Italia. Ia berharap masalah ini dapat diselesaikan secepat mungkin dan ditemukan solusi terbaik.

"Setiap revolusi teknologi akan membawa perubahan besar, risiko, dan peluang. Ini adalah hak untuk mengontrol dan meregulasi lewat sebuah kooperasi internasional antara regulator dan legislator, tapi bukan dengan pemblokiran," tambahnya.

2. ChatGPT dianggap mengambil data pengguna tanpa izin

Pada Jumat (31/3/2023), Garante mengatakan bahwa ChatGPT melanggar kebijakan GDPR dari Uni Eropa (UE). Pihaknya pun sudah membuka investigasi terkait alat kecerdasan buatan tersebut.

Dilaporkan Techcrunch, Garante memblokir sementara alat yang buatan OpenAI tersebut karena diduga mengambil data tanpa sepengetahuan pengguna. Bahkan, ChatGPT dianggap tidak memiliki aturan yang jelas soal berapa batas bawah usia pengguna.

Apabila OpenAI terbukti mengambil data pribadi tanpa izin dan kesadaran penggunanya, maka seluruh Otoritas Perlindungan Data di negara anggota UE boleh memerintahkan perusahaan untuk menghapusnya.

3. OpenAI dan Italia akan mendiskusikan masalah ini

OpenAI, yang tidak memiliki kantor resmi di UE, akan diberikan waktu selama 20 hari untuk membicarakan rencana ke depannya soal ChatGPT. Nantinya, produknya akan diharuskan mengikuti aturan data pribadi di UE atau mendapat denda.

Setelah adanya pemblokiran dari Garante, OpenAI langsung menutup akses ChatGPT di Italia. Namun, juru bicara OpenAI mengatakan bahwa perusahaannya tidak terima dengan tudingan tersebut dan percaya bahwa sudah beroperasi sesuai aturan di UE.

"Kami percaya bahwa kami sudah mengikuti aturan GDPR dan hukum privasi lainnya," tutur perwakilan OpenAI, dilansir Politico.

CEO OpenAI Sam Altman mengatakan lewat akun Twitternya bahwa akan menunda penanganan permasalahan dengan pemerintah Italia.

"Italia adalah salah satu negara favorit saya dan saya akan mengunjunginya dalam waktu dekat," tambahnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.