[WANSUS] Dubes ASEAN Bicara Stabilitas, COVID-19 dan Kudeta Myanmar

Setiap anggota ASEAN dimandatkan untuk menujuk Dubes atau Wakil Tetap khusus ASEAN. Mengingat Sekretariat ASEAN di Jakarta, jadi mereka ditunjuk di Jakarta. Jadi negara Asia Tenggara ada dua dubes, dubes untuk Indonesia dan dubes untuk ASEAN.

Kami mempunyai forum atau mekanisme committee permanent representatives. Jadi semua wakil-wakil tetap ASEAN mengadakan pertemuan reguler membahas kerja sama ASEAN dan bagaimana tindak lanjutnya, apa yang menjadi perhatian kementerian luar negeri dan pemimpin masing-masing negara.

Tugas utama lainnya adalah melakukan pertemuan dengan duta besar mitra wicara khusus ASEAN. Mitra wicara itu negara yang menempatkan dubes khusus ASEAN, seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Tiongkok, Australia, Kanada, Russia, Inggris, Uni Eropa, dan lain-lain. Total ada 11+1, yang satunya itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka punya dubes khusus ASEAN. Sehari-hari mereka melakukan dialog dan pertemuan dengan kita mengenai kerja sama yang bisa dikembangkan.

Kalau visi utamanya jelas sejak berdiri, ingin mewujudkan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera. Setiap tahunnya, kami harus memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan kita dan global. Kalau ditanya saat ini dan beberapa tahun ke depan, fokus utamanya adalah pandemik, jadi misi ASEAN adalah bagaimana memperkuat kerja sama menangani pandemik COVID-19.

Lebih dari itu, yaitu menangani dampak negatif dari pandemik, karena banyak yang dirasakan oleh setiap negara, apalagi kita belum tahu kapan pandemik ini berakhir. Pada tataran global, kita tahu ada rivalitas antara negara besar. Kami tetap ingin menjamin bahwa kawasan ini tetap aman, stabil, dan damai.

Khusus untuk Indonesia, selain yang tadi disebutkan, kami ingin menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang berorientasi pada masayarakat. Ini hal yang tidak mudah, tapi tetap menjadi salah satu yang utama bagi Indonesia.

Nanti tahun 2023, kita jadi Ketua ASEAN dan itu merupakan pekerjaan berat, itu akan menjadi salah satu fokus keketuaan Indonesia, walaupun nanti akan dibahas lagi oleh pimpinan dan sesuai dengan arahan bapak presiden. Tapi yang jelas, dari tahun ke tahun, kami ingin fokusnya ASEAN adalah people oriented.

Bagi yang mendalami hubungan internasional dan diplomasi, kita tahu kalau perang terjadi karena diplomasi gagal. Supaya tidak gagal gimana? Kita mengadakan pertemuan, diskusi, kita mencari solusi, cari jalan tengah untuk menghindari konflik. Dan memang pertemuan itu tidak akan selesai dalam sekali pertemuan, harus bisa saling meyakinkan dan menjelaskan kenapa kita punya posisi begini.

Dalam setiap pertemuan, kami sering berbeda pendapat, berargumen, tapi itu lebih baik daripada konflik yang menyebabkan korban jiwa. Alhamdulillah kita sampai sekarang gak ada konflik, jadi ya ASEAN itu tidak nothing ya. 

Jangan diklasifikasikan masyarakat atas atau bawah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum, karena ASEAN terkesan hanya untuk pemerintah, diplomat, dan pengusaha. Tapi memang kehadirannya belum bisa dirasakan oleh semua masyarakat umum. Dampak langsung memang tidak dirasakan.

Tapi saya sering berargumen, kita bisa berdagang dan berjualan karena situasi yang rukun, sehingga mereka dapat berusaha dengan tenang, bahkan mahasiswa bisa demo. Kalau negara kita gak aman, mahasiswa gak akan bisa kreatif, mereka harus ikut wajib militer. Itu memang tidak dirasakan langsung.

Kami di ASEAN juga sering membahas bagaimana supaya kerja sama ini bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya UMKM. Ini yang kita juga perhatikan, bagiamana kita bisa memberdayakan UMKM khususnya dalam situasi saat ini. Bagaimana bisa berdagang di tingkat global, sekarang ini sudah bisa pakai digital.

Ada juga kita sedang mendorong ASEAN Smart City Network. Jadi bagaimana Pemda dan Pemkot bisa memberi pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Kita saling kerja sama, apa yang bisa kita pelajari. Smart City ini tidak hanya di perkotaan, di Indonesia itu ada Jakarta, Banyuwangi, dan Makassar.

Masyarakat atau komunitas ASEAN adalah bagaimana kita saling care dan share sesama masyakat atau warga di Asia Tenggara. Contohnya kalau ada negara anggota ASEAN yang tertimpa musibah, kita saling bantu, contohnya tsunami di Palu. Kita juga ada AHHA Center yang memberi bantuan-bantuan dalam situasi bencana dan kita juga membantu rehabilitasnya.

Baru-baru ini, di Palu ada desa ASEAN, pembangunannya dibantu negara anggota ASEAN. Tanpa Masyarakat ASEAN sebenarnya pasti akan ada bantuan juga (saat musibah), tapi karena ada itu bantuannya jadi lebih (tertata).

Dengan komunitas ASEAN milenial yang hobinya travelling mereka bisa lebih mudah karena gak perlu pakai visa. Konektivitas juga sudah cukup baik, walaupun belum menjangkau seluruh negara ASEAN dari Jakarta.

Kedua, mereka bisa saling berinovasi dan saling share, dari situ bisa berjualan dengan inovasinya. Kita juga sudah ada mutual recognition agreement untuk bebrapa lulusan, seperti perawat, arsitektur, dokter gigi. Jadi dengan itu. mereka bisa bekerja di negara-negara ASEAN dari ijazah yang sudah diakui, walau belum sepenuhnya, tapi perjanjian dan teknisnya sudah ada, dan akan terus diperbaiki.

Ketika wabah muncul akhir 2019, ASEAN sudah melakukan koordinasi di antara negara anggotanya. Kami punya beberapa mekanisme, seperti ASEAN BioDiaspora virtual, kemudian ASEAN Public Emergency Operation Network untuk saling bertukar informasi real-time apa yang terjadi di negara-negara anggota.

Tahun lalu, kita sepakat masing-masing negara punya keterbatasan, khususnya dalam pendanaan. Oleh karenanya, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk ASEAN Response Fund, fungsinya adalah mengumpulkan dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam menghadapi pandemik. ASEAN Response Fund tidak hanya menerima bantuan dari negara anggota.

Indonesia telah berkontribusi sekitar 150 ribu dolar AS (sekitar RP2,1 miliar). Kalau pledge-nya sih banyak, tapi saat ini yang sudah terkumpul sekitar lebih dari 10 juta dolar AS (sekitar Rp144 miliar) yang akan digunakan untuk membeli vaksin. Nanti vaksinnya akan dibagikan kepada masing-masing anggota dalam mata uang yang setara dengan 1 juta dolar AS (sekitar Rp14 miliar).

Kita juga membentuk ASEAN Reserve Medical Supply untuk mengkumpulkan storage dari alat kesehatan dan alat pelindung diri, apakah untuk sekarang atau ke depannya kalau ada wabah lagi.

Memang benar kita tidak punya CDC, tapi kita punya mekanismenya. Ada ASEAN Public Emergency Network Operation Center. Pandemik ini bukan virus pertama, dulu ada SARS, flu burung, ASEAN alhamdulillah bisa menanggulanginya. Permasalahannya adalah bahkan yang punya CDC belum tentu bisa menangani pandemik, karena semuanya tidak tahu. Amerika yang punya CDC saja mereka awal-awal kesulitan bagaimana menanggapinya, dulu katanya tidak pakai masker, terus pakai masker, katanya pake obat ini terus pake obat itu.

Jadi Afrika okelah mereka punya CDC, tapi tanpa bermaksud mendiskreditkan, dipertanyakan juga sejauh mana mereka bisa memanfaatkannya. Di Uni Eropa juga ada CDC, tapi mereka ribut sendiri untuk menutup border-nya, ketika vaksin sudah diproduksi mereka bilang gak boleh dijual, harus pakai di negaranya, sama saja. Memang CDC-nya tidak ada, tapi mekanismenya ada. Yang penting mekanismenya jalan, percuma kalau institusinya ada tapi mekanismenya gak jalan.

Kami sudah berpikir bagaimana setelah pandemik berakhir, walaupun tidak tahu kapan. Ketika pandemik tahun lalu, kita menutup perbatasan, mobilitas, pengiriman, pariwisata, logistik, semua terhambat. Menutupnya gampang, tapi membukanya susah. Sekarang sudah buka secara bertahap.

Kami sudah menyusun ASEAN post recovery framework, jadi kami membuat framework dengan tiga tahap. Tahap pertama adalah bagaimana re-opening, kemudian mengembalikan perekonomian, dan tahap ketiga memperkuat agar kalau ada pandemik kita lebih siap ketahanannya.

Jadi framework ini adalah complementary dari kebijakan masing-masing negara anggota. Memang tidak ada timeline, karena dulu ketika disusun tidak memperhitungan varian baru yang lebih parah, jadi sekarang kami harus menyesuaikan.

ASEAN itu unik, kita selalu mengambil keputusan secara konsensus. Waktu itu belum tercapai konsensus, baik orangnya maupun apa yang perlu dilakukan, dan langkah-langkah nanti special envoy. Baru pada bulan ini kita sepakat menunjuk Menlu II Brunei Darussalam sebagai special envoy, yang saat ini menjadi Ketua ASEAN.

Sekarang kita membahas apa yang harus dilakukan, tentunya kita mengharapkan penerimaan dari Myanmar, percuma ada special envoy tapi gak dikasih akses penuh. ASEAN juga sedang mempersiapkan untuk galang dana untuk bantuan kemanusiaan.

Walaupun secara individu sudah memberi bantuan ke Myanmar, tapi secara organisasi kita belum. Kita (Indonesia) juga concern kenapa lama sekali ditunjuknya, kita prihatin dengan kondisi Myanmar yang memberatkan hidup warga dengan pandemik dan kudeta.

Sudah mendekati apa yang menjadi harapan Indonesia. Kita mempunyai keyakinan terhadap Menlu Brunei bisa melaksanakan tugasnya. Kita juga yakin beliau mampu untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan imparsial.

Kalau calon sebenarnya banyak di Indonesia, negara lain juga banyak, kita hanya mencari konsensus siapa yang tepat dan benar-benar bisa menyuarakan ASEAN. Dan ketua ASEAN saat ini Brunei, menurut kita adalah pilihan yang tepat, karena sebagai ketua mereka harus mewakili ASEAN dan kepada mitra-mitranya.

Informasi yang saya peroleh, beliau sudah berkonsultasi dengan Menlu ASEAN dan sejak jauh-jauh hari sudah membuka komunikasi dengan penguasa di Myanmar. Mungkin dalam waktu yang tidak lama bisa berkunjung, karena five concensus diputuskan April di Jakarta, dan bulan Oktober ada KTT ASEAN.

Ini harus dilaporkan sejauh mana, apa yang telah dilakukan, nanti para leaders akan memberi arahan lagi. Kalau baik dilanjutkan, kalau belum nanti akan dibahas lagi.

Kita masih mengakui hasil pemilu tahun lalu, jadi kita tidak mengakui junta sebagai penguasa (sah) Myanmar saat ini. Setidak-tidaknya Indonesia. Dan saya yakin, dalam berbagai pertemuan ASEAN yang saya hadiri, sebagian besar masih belum mengakui, dan itu tadi, karena kita harus konsensus, sampai sekarang ASEAN belum mengakui secara penuh penguasa yang ada di Myanmar.

Sebetulnya sanksi itu tidak terlalu efektif. Apa yang kita lakukan dengan constructive engagement, kita sebagai keluarga itu membantu, karena sanksi belum tentu efektif. Constructive engagement juga tidak selalu efektif. Kalau ditanya mana yang efektif, gak ada yang lebih tinggi derajatnya, tapi keduanya saling melengkapi. Kalau PBB memberi sanksi, kemudian kita juga memberi sanksi, maka itu sama sekali gak efektif. Maka itu yang satu sanksi dan ASEAN dengan engagement, insyaallah dua-duanya efektif.

Berdasarkan pengalaman, tidak ada sanksi yang menghasilkan sesuatu sesuai yang diharapkan. Kalau ada akhirnya bersifat temporer dan akhirnya kacau juga. Tapi dengan saling mengisi, sanksi dan engagement, mudah-mudahan bisa berhasil.

Pengalaman kita ketika junta berkuasa pada 2010, negara-negara Barat memberi sanksi juga, ASEAN kemudian melakukan engagement dengan Myamar. Akhirnya Amerika mulai mengendurkan sanksinya dan akhirnya junta mau bertemu. Dalam waktu dua tahun akhirnya pemilu. Kalau sanksi saja gak akan selesai, sama seperti Korea Utara yang gak selesai-selesai.

Itu susah ya menjawabnya. Tapi gini, sebetulnya di Piagam ASEAN kita mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan menentang pemerintahan yang tidak konstitusional. Harapannya Piagam ASEAN yang sudah diratifikasi dapat diimplementasikan.

Hanya ini yang bisa kita lakukan, karena apa yang terjadi di satu negara, kita mengenal adanya norma non-intervensi. Tapi kalau apa yang terjadi berdampak terhadap ASEAN, tentunya norma non-intervensi itu tidak mutlak, karena berdampak pada organisasi.

Selama ini kita terus meminta dan mengimbau penguasa untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint dan para tahanan politik. Itu selalu disampaikan dalam berbagai pertemuan. Kita mengharapkan adanya dialog dan rekonsiliasi.

Bagaimana rekonsiliasi bisa terjadi kalau semua elemen tidak dilibatkan? Ini juga pengalaman kita sendiri. Kita bisa seperti ini karena semua elemen kita ajak dialog dan kita lakukan rekonsiliasi. Justru dengan rekonsiliasi itulah nantinya akan memperkuat bangsa. Kalau tidak dilibatkan tidak akan bisa bertahan lama.

Kita juga berharap special envoy dapat memperoleh akses ke semua pihak. Jadi tidak hanya Aung San Suu Kyi atau NUG (National Unity Government), tapi semua elemen yang mempunyai peran di sana harus bisa ditemui. Memang tidak bisa sekali ketemu. Rekonsiliasi itu harus muncul dari mereka sendiri, kita hanya bisa membantu dan memfasilitasi, mudah-mudahan ASEAN bisa memfasilitasi dialog.