Warga Australia Tolak Referendum untuk Dukung Masyarakat Pribumi

Perdana Menteri Anthony Albanese mengakui hasil pemungutan suara itu tidak sesuai harapannya. Tapi, dia mengatakan negaranya harus mencari cara baru untuk melakukan rekonsiliasi.

“Jalan negara kita menuju rekonsiliasi sering kali sulit. Malam ini bukanlah akhir dari perjalanan dan tentunya bukan akhir dari upaya kami untuk menyatukan masyarakat," kata Albanese, dikutip dari Reuters. 

Proposal Suara untuk Parlemen diusulkan dalam Uluru Statement from the Heart, sebuah dokumen 2017 yang dibuat oleh para pemimpin masyarakat adat sebagai upaya untuk menetapkan peta jalan rekonsiliasi yang lebih luas.

Para pendukung usulan ini percaya bahwa memasukkan suara pribumi ke dalam konstitusi akan menyatukan Australia dan membuka era baru.

“Saya sangat terpukul. Kita memerlukan Suara. Kita memerlukan perubahan struktural," kata Thomas Mayo, pemimpin masyarakat adat.

Dilansir Associated Press, para penentang referendum mengatakan proposal itu akan memecah belah warga Australia berdasarkan ras. Mereka juga mengatakan ini bisa menjadi langkah pertama menuju tuntutan repatriasi dan kompensasi dari masyarakat pribumi.

Masryarakat pribumi berjumlah 3,8 persen dari populasi negara dan dianggap etnis minoritas yang paling dirugikan di Negeri Kanguru. Masyarakat pribumi rata-rata meninggal delapan tahun lebih muda dibandingkan populasi umum, memiliki tingkat bunuh diri dua kali lipat dari rata-rata nasional, dan menderita penyakit di pedalaman terpencil yang telah dibasmi dari negara-negara kaya lainnya.

Peter Dutton, pemimpin oposisi, menuduh Albanese sengaja menciptakan perpecahan rasial yang tidak perlu karena referendum yang gagal.

“Perdana Menteri telah diperingatkan selama 16 atau 17 bulan terakhir untuk tidak melanjutkan referendum yang memecah belah ini dan dia berhutang maaf kepada masyarakat Australia atas hal tersebut,” kata Dutton.

Referendum terbaru itu merupakan yang pertama di Australia sejak para pemilih menolak proposal untuk menjadi republik hampir seperempat abad yang lalu. Sejak Australia berdiri pada 1901, hanya delapan dari 44 referendum yang berhasil. Referendum yang berhasil memerlukan setidaknya empat dari enam suara yang mendukung.

Pada 1967, referendum untuk memasukkan Pribumi sebagai bagian dari penduduk Australia sukses besar dengan dukungan politik bipartisan. Namun, referendum tahun ini belum mendapatkan dukungan merata, dengan para pemimpin partai-partai konservatif menolak proposal itu. Tidak ada referendum yang berhasil di Australia tanpa dukungan bipartisan.

Dalam referendum ini, muncul misinformasi yang menyebar di media sosial, bahwa badan pansihat yang diusulkan akan menjadi majelis ketiga di parlemen. Badan itu disebut akan memberikan lebih banyak bantuan federal kepada masyarakat Aborigin, dan dapat memicu lebih banyak perselisihan dengan pribumi.

Albanese telah mengkritik beberapa media yang menurutnya telah menjauhkan perdebatan referendum dari isu-isu inti.

“Kami telah melakukan, termasuk di media yang diwakili di ruangan ini, diskusi tentang berbagai hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di surat suara malam ini,” kata Albanese.