Warga China Korban Banjir Bandang Ngeluh: Pemerintah Hilang!

11 Agu 2023, 13:15 WIB

bendera China (unsplash.com/Yan Ke)

Jakarta, IDN Times - Korban banjir di kota Zhuozhou, China utara, mengeluh karena pemerintah daerah dianggap tidak berbuat banyak untuk membantu mereka. Kota kecil yang terletak kurang dari 80 kilometer selatan Beijing itu mengalami kerusakan berat akibat banjir terparah yang pernah melanda wilayah tersebut.

China utara dilanda hujan ekstrem setelah Topan Doksuri mendarat di provinsi Fujian selatan pada 28 Juli. Bencana tersebut menyebabkan sejumlah kota termasuk Beijing terendam banjir, sedikitnya 60 orang tewas, dan banyak rumah, tanaman, ternak, serta infrastruktur rusak parah.

Pemerintah memprediksi kerugian ekonomi secara langsung dari banjir di daerah Baoding, yang meliputi Zhuozhou, mencapai 2,36 miliar dolar AS (sekitar Rp36 triliun).

"Di tempat lain Anda melihat para pemimpin bergegas ke garis depan dan mengoordinasikan upaya penyelamatan, tetapi di Zhuozhou mereka menghilang," kata seorang warga bermarga Wang, yang terjebak di apartemennya selama tiga hari tanpa listrik, dikutip dari Reuters.

"Kelompok penyelamat tiba dari seluruh China tetapi tidak dapat menemukan siapa pun untuk diajak bekerja sama," tambah dia.

1. Warga terjun ke lapangan untuk memandu tim penyelamat

Warga lainnya bernama Wu Chunlei mengatakan, para penduduk terpaksa memandu regu penyelamat ke daerah pedesaan yang terdampak banjir, karena tidak ada pejabat pemerintah yang hadir.

"Saat itu tidak ada sinyal telepon dan kami tidak bisa menghubungi pejabat setempat. Kami hanya bisa menyelamatkan diri," kata Wu, yang rumah dua lantai dan pabriknya hancur.

Pada Minggu (6/8/2023), pemerintah daerah Zhuozhou mengatakan, pihaknya telah meluncurkan rencana penyelamatan secepat mungkin. Pemimpin Partai Komunis kota itu berada di garis depan dalam memerangi banjir dan bantuan bencana.

Presiden China Xi Jinping mengeluarkan perintah tertulis untuk upaya penyelamatan besar-besaran pada 1 Agustus. Minggu ini, dia juga mengirim Wakil Perdana Menteri Zhang Guoqing untuk mengunjungi daerah terdampak banjir di China utara, termasuk Zhuozhou.

2. Beberapa warga mengaku tidak menerima peringatan evakuasi

Lebih dari seperenam dari 600 ribu penduduk kota tersebut telah dievakuasi. Beberapa dari mereka, yang memilih tetap tinggal, mengatakan bahwa kurangnya urgensi dari pejabat membuat mereka mengabaikan pemberitahuan evakuasi. Sementara itu, warga lainnya mengatakan mereka tidak menerima peringatan apa pun.

"Kami tidak menerima informasi apa pun," kata seorang tukang kayu bermarga Zhu.

Dia mengatakan, banjir setinggi empat meter telah menyebabkan kerugian hingga lebih dari 41.870 dolar AS (sekitar Rp638 juta).

"Seluruh kerangka baja luar rumah saya hanyut, semua perabot, perkakas, dan mesin saya di lantai bawah hilang. Fondasinya runtuh ke tanah," tambahnya.

3. Pemerintah alihkan air banjir dari waduk Baoding ke sejumlah daerah

Banyak warga meyakini banjir itu diperparah oleh keputusan pemerintah pada 31 Juli lalu, yang mengalihkan air banjir dari waduk Baoding ke tempat yang disebut daerah penyimpanan banjir. Adapun dua di antaranya berada di Zhuozhou.

Menurut undang-undang pengendalian banjir China, penghuni daerah penampungan banjir berhak atas kompensasi senilai 70 persen dari kerusakan rumah. Beberapa warga Zhuozhou, mengatakan mereka telah menyerahkan laporan kerusakan kepada pejabat setempat, namun belum menerima kabar mengenai kompensasi.

Kabinet China telah berjanji untuk mengembalikan korban banjir ke rumah mereka pada musim dingin ini, sementara pejabat Beijing mengumumkan bahwa pemulihan pascabencana bisa memakan waktu hingga satu tahun.

Zhuozhou bukan satu-satunya daerah di mana penduduknya marah atas kelambanan pemerintah. Di kota Bazhou, 130 kilometer tenggara Zhuozhou, puluhan korban banjir menggelar protes dengan membentangkan spanduk yang menuntut kompensasi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.