Jakarta, IDN Times - Ribuan warga Guatemala menggelar demonstrasi akbar di berbagai kota pada Senin (24/7/2023). Mereka menentang intervensi Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan pemilihan presiden putaran kedua yang akan diselenggarakan bulan depan.
Setelah berakhirnya pilpres, Guatemala dirundung masalah dugaan kecurangan. Beberapa politikus partai sayap kanan menolak pengumuman hasil pilpres. Masalah pun terus berlanjut dan terdapat dugaan untuk mengganggu kelanjutan pencalonan Bernardo Arevalo.
Demonstrasi yang berlangsung di Guatemala City diorganisir oleh sejumlah organisasi sosial, yang menyerukan pemilu bebas dan menghentikan intervensi dari politikus dan jaksa terhadap hasil pilpres.
Mereka diketahui membawa spanduk bertuliskan "kami ingin kebebasan", "saya menolak hidup di negara diktator". Demonstran mengadakan long-march di sepanjang jalan utama di pusat kota Guatemala City, dilaporkan Deutsche Welle.
Sejumlah pemilik toko di ibu kota juga ikut dalam demonstrasi atas ajakan dari mahasiswa dan organisasi sosial. Namun, pekerja di perusahaan besar dan transportasi publik tidak serta dalam aksi kali ini.
Selain di Guatemala City, demonstrasi yang bertujuan melindungi demokrasi Guatemala itu yang diadakan di beberapa kota, termasuk Quetzaltenango, Quiche, dan Titinicapan.
Sekretaris Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Brian Nichols, sudah mengadakan dialog dengan Menteri Luar Negeri Guatemala Mario Bucaro. Dia memperingatkan agar menyelenggarakan pilpres yang adil dan bebas pada putaran kedua.
"Saya sudah menyerukan agar pilpres diadakan tanpa intervensi atau penghinaan kepada kandidat maupun partai politik tertentu di Guatemala," tulis Nichols, dikutip Reuters.
Bucaro juga menyampaikan bahwa dari dialog tersebut, kedua pihak setuju mengusung peran positif dari pemerintah Guatemala menyelenggarakan pilpres gelombang kedua.
AS sudah beberapa kali memperingatkan Guatemala agar menyelenggarakan pilpres yang adil pada tahun ini. Bahkan, Washington telah memasukkan dua jaksa yang sempat membekukan legalitas Partai Movimiento Semilla dalam daftar sanksi pekan lalu.
Pada Jumat (21/7/2023), polisi menggeledah Kantor Pusat Partai Movimiento Semilla atas perintah Kejaksaan Agung. Penggeledahan itu atas tuduhan kecurangan tanda tangan dukungan yang dilakukan partai tersebut.
Menanggapi aksi tersebut, Arevalo mengecam penggeledahan yang berlangsung hanya sebulan sebelum penyelenggaraan pilpres gelombang kedua. Ia menyebut itu bentuk persekusi politik.
"Penggeledahan Kantor Pusat Partai Movimiento Semilla adalah pertanda yang jelas bahwa terdapat persekusi politik yang kami kecam selama ini. Minoritas korup tidak akan menghentikan seluruh rakyat yang penuh dengan harapan," terangnya.