Warga Tigray Dibunuh dan Disiksa oleh Milisi Ethiopia

17 Des 2021, 15:10 WIB

Pasukan militer di Ethiopia (twitter.com/News Central TV)

Jakarta, IDN Times - Amnesty International dan Human Right Watch (HRW) melaporkan tindakan pelanggaran yang terjadi dalam konflik Ethiopia. Laporan itu disampaikan pada Kamis (16/12/2021), dimana angkatan bersenjata Ethiopia di Amhara disebut telah melakukan pembunuhan, penahanan massal, dan pengusiran secara paksa terhadap rakyat Tigray.

Juru bicara regional Amhara, Gizachew Muluneh, menolak untuk memberikan komentar. Sementara itu, juru bicara pemerintah Ethiopia, Legesse Tulu, menyalahkan pasukan Tigray atas kekejaman tersebut meskipun tidak ada laporan keberadaan pasukan Tigray di wilayah itu, sebagaimana yang dilansir Reuters.

Kekerasan di Tigray Barat telah terjadi sejak pecahnya perang antara pemerintah Ethiopia dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) yang menyebabkan ribuan penduduk tewas dan sekitar 1,2 juta orang harus keluar dari wilayah itu. Keduanya mengklaim wilayah Tigray Barat yang sekarang dikuasai oleh pasukan Amhara dan militer Ethiopia.

1. Milisi Amhara menyerang dan membunuh penduduk Tigray

Ilustrasi penyerangan (IDN Times/Arief Rahmat)

Amnesty dan HRW mengatakan bahwa mereka telah mewancarai 31 orang di sebelah barat Amhara melalui panggilan telepon sejak November dan Desember. Mereka menggambarkan gelombang pelanggaran HAM oleh pasukan keamanan dan milisi Amhara.

"Warga sipil Tigray yang berusaha melarikan diri dari gelombang kekerasan baru telah diserang dan dibunuh. Banyak orang dalam penahanan menghadapi kondisi yang mengancam jiwa termasuk penyiksaan, kelaparan, dan penolakan perawatan medis," kata kedua kelompok HAM itu dalam sebuah pernyataan bersama.

Mereka mengatakan polisi regional Amhara dan sukarelawan milisi sipil yang dikenal sebagai Fano mengusir penduduk Tigray dari kota Adebai, Humera dan Rawyan. Enam saksi mengatakan pasukan Amhara menembaki penduduk Tigray yang melarikan diri dari penangkapan di Adebai.

"Ketika orang-orang mencoba melarikan diri... (Fano) menyerang mereka dengan parang dan kapak... Kami melewati mayat dan kami semua kaget.… Setelah kami tenang, kami melihat ada lebih banyak mayat di sana juga. Ke mana pun Anda berpaling, akan ada lima, sepuluh mayat," kata pernyataan itu.

2. Penahanan terhadap penduduk sipil

Ilustrasi tahanan (IDN Times/Mardya Shakti)

Melansir laman HRW, tiga mantan tahanan yang ditahan di penjara Humera mengatakan bahwa pihak berwenang Amhara menahan mereka di sel yang sangat padat untuk waktu yang lama. Penjaga tidak memberi mereka makanan dan perawatan medis serta menyiksa dan memukuli tahanan yang tangan dan kakinya diikat, dengan tongkat dan senapan.

Seorang mantan tahanan yang ditangkap pada 19 Juli melarikan diri sekitar 13 November saat memuat mayat sesama tahanan ke sebuah traktor. Dia mengatakan ada 30 orang yang meninggal saat dia ditahan di sana, termasuk 7 dari 200 pria di selnya.

“Kami semua telah melaluinya (pemukulan) tetapi yang paling rentan adalah (laki-laki yang lebih tua). Mereka tidak bisa menangani siksaan, itu sebabnya mereka sekarat,” kata mantan tahanan itu.

3. Kelompok HAM menilai semua pihak terlibat

Ketua Human Right Watch, Kenneth Roth. (instagram.com/goodwindsuzy)

Baik Amnesty maupun HRW mengakui keterlibatan semua pihak yang berkonflik dalam pelanggaran HAM tersebut. Beberapa hari setelah perang pecah pada November 2020, pembunuhan massal dilaporkan terjadi di Tigray barat ketika orang Tigray membunuh ratusan warga sipil Amhara dan kemudian orang Tigray dibunuh sebagai pembalasan.

HRW mengatakan pekan lalu bahwa pasukan Tigray telah mengeksekusi puluhan warga sipil di dua kota yang mereka kuasai di wilayah Amhara antara 31 Agustus dan 9 September. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengadakan pertemuan pada Jumat untuk membahas kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.