WeChat Hapus Pesan Kritik dari PM Australia untuk Tiongkok

WeChat sejak hari Kamis (03/12) telah menghapus pesan dari Perdana Menteri Australia, Scott Morrison yang berkaitan dengan kritikan pada Pemerintah Tiongkok, jika gambar tentara Australia tersebut salah dan dipalsukan. Selain itu ia juga mengungkapkan apabila, "Postingan dari Beijing mengenai foto tentara Australia tersebut tidak akan mengurangi kepedulian dan apresiasi kami terhadap komunitas Tionghoa Australia dan tentu saja persahabatan dengan masyarakat Tiongkok"

Mengutip dari RT, pesan dari PM Australia tersebut bahkan sudah dibaca oleh 57.000 pengguna WeChat pada hari Rabu. Namun kemudian pesan tersebut diblokir oleh WeChat dengan alasan menghasut, menyesatkan, memutarbalikkan fakta dan membingungkan publik.

Pihak Tiongkok menanggapi kritikan Australia dengan mengatakan, "Tempramen dan teriakan dari politisi dan media Australia terkait gambar tentaranya adalah tindakan berlebihan. Australia tengah mencari perhatian publik dari kejahatan yang dilakukan sebagian anggota tentaranya."

Adanya ungkapan dari PM Morrison ini sebagai respon cuitan dari Juru Bicara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian sejak hari Senin (30/11). Postingan Twitter tersebut membeberkan gambar dari tentara Australia yang diduga sebagai salah satu pelaku kejahatan perang di Afghanistan, dilansir dari Anadolu Agency.

Melansir dari CNBC, tentara elit Australia dituding membunuh sekitar 39 tahanan tak bersenjata dan warga sipil di Afghanistan. Bahkan berdasarkan investigasi selama empat tahun, komandan senior diketahui memaksa tentara muda untuk membunuh tahanan tak bersenjata agar meningkatkan kemampuan mereka. 

Setelah sebelumnya sudah ada 19 tentara aktif maupun mantan tentara Australia yang terduga terkait dengan kejahatan perang di Afghanistan. 

Adanya permasalahan perang media sosial antara Pemerintah Tiongkok dan Australia tentu semakin merunyamkan permasalahan di antara keduanya. Bahkan ajakan dari Australia untuk Tiongkok agar mau meminta maaf kepadanya langsung ditolak dan malah Tiongkok mengatakan jika Australia sebaiknya fokus untuk membawa para penjahat perang tersebut ke pengadilan, dikutip dari RT. 

Sementara itu, sebelumnya Pemerintah Negeri Tirai Bambu juga sudah membatasi impor dan memberlakukan tarif tinggi terhadap berbagai barang asal Negeri Kanguru tersebut. Serta keduanya juga terlibat saling tuduh terkait politik dumping yang diterapkan pada masing-masing negara.