WHO: Lockdown Saja Tidak Cukup untuk Lawan Virus Corona

23 Mar 2020, 18:59 WIB

Ilustrasi Corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Program Darurat Badan Kesehatan Dunia (WHO), Mike Ryan mengatakan lockdown atau kuncitara saja tidak akan cukup untuk melawan virus corona. Menurutnya, bila pemerintah suatu negara memberlakukan lockdown lalu, mereka tidak tegas dalam penerapannya, maka ketika kebijakan itu dicabut maka COVID-19 tetap ada dan menghantui publik.

Lalu, apa dong cara yang efektif untuk melawan virus yang kini telah menewaskan lebih dari 14 ribu orang di seluruh dunia?

Dalam wawancara dengan stasiun berita BBC, Ryan menjelaskan fokus kebijakan pemerintahan suatu negara seharusnya mencari warganya yang sakit.

"Apa yang perlu difokuskan yakni fokus untuk mencari siapapun yang sakit, mereka yang terpapar virus ini dan mengkarantina mereka. Lalu, temukan kontak langsung terdekatnya, dan karantina juga mereka," tutur Ryan seperi dikutip dari laman Malaysia, The Star, Minggu (22/3).

Ia kemudian mengambil contoh kebijakan yang diterapkan di Tiongkok, Singapura dan Korea Selatan. Tiongkok memang melakukan lockdown, namun hanya di satu provinsi yakni Hubei. Provinsi itu diisolasi lantaran menjadi episentrum virus Sars-CoV-2.

Sementara, Korea Selatan dan Singapura sama-sama tidak memberlakukan lockdown. Negeri Ginseng menerapkan tes massal dan memanfaatkan teknologi untuk memantau semua warganya yang berada dalam karantina. Singapura menerapkan kebijakan mengisolasi mereka yang sakit dan melacak kontak langsungnya. Baik Singapura dan Korsel sama-sama menerapkan transparansi data untuk disampaikan ke publik.

Lalu, kebijakan apa yang diterapkan oleh Indonesia? Sebab, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan tak akan memberlakukan lockdown terhadap Indonesia. Kapan vaksin untuk mencegah virus corona bisa tersedia di pasaran?

1. WHO merekomendasikan agar mencari orang-orang yang diduga terpapar virus corona

(Ilustrasi logo WHO) www.who.int

Menurut Ryan, tak semua negara bisa memberlakukan secara tegas kebijakan lockdown atau kuncitara. Bila kebijakan itu ditempuh, maka semua warga harus berada di dalam rumah. Mereka hanya boleh keluar untuk kepentingan darurat seperti berbelanja atau pergi ke fasilitas medis.

Arus pergerakan manusia dan barang juga dilarang keluar dari daerah yang diisolasi. Kendati begitu, aktivitas untuk kepentingan penting seperti memasok pangan tetap diizinkan.

"Bahaya saat ini dari karantina total (lockdown), apabila tidak diberlakukan sebagaimana mestinya dan dengan kebijakan kesehatan publik yang baik, maka ketika kebijakan itu dicabut, penyakit akan kembali datang menghantui," tutur Ryan.

Oleh sebab itu, WHO merekomendasikan harus melawan langsung virus corona.

"Ketika kita berhasil menekan transmisi virus itu, maka kita harus melakukan perlawanan terhadap virus tersebut," kata dia lagi.

Sejauh ini, Tiongkok dan Korea Selatan dianggap berhasil menghadapi COVID-19. Hal itu ditandai tidak adanya kasus baru bahkan tak ada lagi pasien yang meninggal akibat COVID-19. Pemkot Wuhan bahkan menyebut bila tak ada kasus baru dalam 2 pekan terakhir, mereka akan mencabut kebijakan lockdown.

2. Vaksin untuk mencegah virus corona baru tersedia di pasaran satu tahun lagi

(Ilustrasi virus corona) IDN Times/Arief Rahmat

Lalu, kapan vaksin untuk mencegah virus corona akan tersedia di pasaran? Ryan menjawab hal itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. WHO, kata Ryan tidak ingin gegabah menyatakan satu vaksin tertentu untuk mencegah COVID-19.

"Kami harus benar-benar memastikan itu (vaksin) benar-benar aman untuk dikonsumsi. Paling tidak kita berbicara waktu sekitar satu tahun. Vaksin itu nantinya akan ada, tapi saat ini kita perlu melakukan apa yang perlu dilakukan," kata Ryan.

Berdasarkan data real time dari Universitas John Hopkins per (23/3), ada 339.259 orang yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 di seluruh dunia. Dari angka itu, sebanyak 14.717 orang meninggal, di mana kematian tertinggi terjadi di Italia yakni 5.476 pasien. Namun, yang berhasil sembuh mencapai 98.840 orang.

3. Indonesia memilih melakukan tes cepat ketimbang lockdown

Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (28/2/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Kendati terlambat, namun Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan tes cepat alias rapid test. Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan proses tes itu sudah dimulai sejak (20/3) lalu.

Rapid test dipilih karena tidak membutuhkan sarana pemeriksaan laboratorium pada bio security level 2. Artinya tes corona ini bisa dilaksanakan hampir di semua laboratorium kesehatan di rumah sakit seluruh Indonesia.

Pemerintah memprioritaskan tes cepat dilakukan di area Jakarta Selatan, lantaran di sana terdapat paling banyak pasien yang terpapar COVID-19. Juru bicara pemerintah khusus virus corona, dr. Achmad Yurianto mengatakan proses tes cepat akan dilakukan dari rumah ke rumah.

Untuk membantu proses itu, pemerintah akan menyiapkan satu juta test kit virus corona. Menurut pria yang akrab disapa Yuri itu saat ini sudah ada 125 ribu test kit yang dibagikan ke masing-masing dinas kesehatan.

"Rapid test menggunakan sampel darah yang diambil. Hasil dari screening rapid test memang cepat, hanya memakan waktu kurang dari 2 menit," ungkap Yuri ketika memberikan keterangan pers di Graha BNPB dan disiarkan secara langsung.

Berdasarkan hasil tes cepat sejak pekan lalu, kata dia, ada yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Tetapi, tidak sedikit juga yang dinyatakan negatif.

"Perlu dipahami bersama bahwa hasil negatif tidak memberikan jaminan yang bersangkutan tidak sedang sakit. Ini karena tidak setiap infeksi virus pada hari yang sama langsung muncul (gejalanya)," kata dia.

Oleh sebab itu, pemerintah akan melakukan pemeriksaan ulang pada hari ke-7 hingga ke-10.