WHO: Sudah 146 Orang Tewas di Konflik Perebutan Ibu Kota Libya

16 Apr 2019, 18:05 WIB

Reuters/Hani Amara

Jumlah korban perebutan Tripoli, ibu kota Libya, yang melibatkan faksi pemberontak dan militer pemerintah telah melonjak tinggi. Associated Press melansir jika data Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang dirilis pada Senin (15/4/2019) menunjukkan sedikitnya ada 146 korban telah jatuh.

Lebih jauh, 614 lain menderita luka-luka dan cedera sejak Jenderal Khalifa Haftar yang menguasai wilayah timur dan sebagian selatan Libya, melancarkan serangan sejak 5 April silam. Namun tidak ada rincian lebih jauh, perihal yang tewas dan terluka, berasal dari golongan warga sipil atau tentara.

Kontak senjata yang terjadi di selatan Tripoli turut memaksa 13.500 orang mengungsi. Para pengamat khawatir jika konflik bakal memicu perang saudara skala besar. Sejak diktator Muammar Ghaddafi digulingkan pada 2011, negeri petrol di Afrika Utara itu jatuh ke dalam perpecahan.

1. Sempat targetkan menguasai Tripoli dalam dua hari, faksi LNA justru berhasil ditahan

Reuters/Stringer

Kubu Tentara Nasional Libya (LNA) yang berbasis di Tobruk, Libya timur, merangsek hingga ke pinggiran Tripoli dengan perkiraan bisa mencapai pusat kota dalam waktu dua hari. Namun nyatanya, kampanye militer mereka sudah memasuki pekan kedua.

Jenderal Haftar, sosok 75 tahun yang pernah menjabat petinggi militer semasa rezim Ghaddafi, telah mengerahkan mengirim ribuan pasukan. Serangan udara turut dilancarkan dalam ofensif yang disebutnya bertujuan memulihkan ketertiban dan mengusir teroris.

Misi PBB untuk Libya, UNSMIL, mengaku kantongi sejumlah bukti jika fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, ambulans dan tempat tinggal turut menjadi sasaran. Bukti tersebut bakal segera disodorkan ke meja Dewan Keamanan PBB.

Sejauh ini pemerintahan sah Libya, Government of National Accord pimpinan Perdana Menteri Fajez al-Serraj yang diakui secara internasional, berhasil menahan laju milisi LNA. Militer GNA sendiri mendapat bantuan dari sejumlah kelompok kecil yang tersebar di seluruh penjuru Libya barat.

2. Kedua kubu alami kebuntuan yang sudah berlangsung selama lebih dari sepekan

Reuters/Hani Amara

Suara lain justru datang dari Ghassan Salame, utusan AS untuk Libya. Seperti dilansir oleh Reuters, ia berpendapat jika terbitnya surat perintah penangkapan Perdana Menteri Serraj dan sejumlah pejabat tinggi GNA menandakan Haftar-LNA tengah melancarkan upaya kudeta.

Salame berharap kedua belah pihak segera sadar bahwa takkan ada yang mampu mencapai kemenangan dalam konfrontasi langsung. Sebelumnya, ia menggagas rekonsiliasi nasional yang rencananya bergulir pekan ini. Namun rapat yang mempertemukan seluruh faksi di Libya harus ditunda akibat pertempuran Tripoli

"Kedua pihak sebenarnya berada dalam kebuntuan sejak delapan atau sembilan hari lalu," ujarnya memberi gambaran situasi terkini di selatan Tripoli. Turut ditambahkan bahwa total 30 serangan udara yang dilancarkan masing-masing kubu tidak mengubah situasi kontak senjata di darat.

3. Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, telah meminta LNA dan GNA duduk bersama membicarakan gencatan senjata

Giuseppe Lami/ANSA via AP

Situasi Libya terkini mengundang rasa prihatin dari Italia. Sang Perdana Menteri, Giuseppe Conte, pada hari Senin (15/4/2019) kemarin menyerukan gencatan senjata segera sekaligus meminta Haftar segera menarik pasukannya.

"Kita harus mencegah krisis kemanusiaan. Sebab konflik ini akan berdampak pada Italia dan Uni Eropa," kata Conte. "Ini juga demi rakyat Libya. Kita tidak boleh lupa jika dalam kasus konflik bersenjata, warga sipil adalah pihak yang menanggung konsekuensi paling berat."

Sejak tahun 2011, Libya telah menjadi jalur utama bagi para imigran Afrika yang melarikan diri dari perang dan kemiskinan demi mencari kehidupan baru di benua seberang. Italia dan negara-negara Eropa lain telah mengucurkan dana besar untuk otoritas Libya dalam usaha membendung aliran imigran.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.