WHO: Vaksin COVID-19 Baru Terdistribusi Merata di Dunia Pada 2022

18 Sep 2020, 16:00 WIB

Ilustrasi virus corona (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Ilmuwan di Badan Kesehatan Dunia (WHO) mewanti-wanti agar tidak berharap, kehidupan manusia pada 2021 sudah bisa normal seperti sebelum mewabahnya virus corona atau COVID-19. Sebab, vaksin COVID-19 baru akan didistribusikan secara merata di seluruh dunia pada 2022.

Dikutip dari harian Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), Kepala Ilmuwan WHO Soumya Swaminathan mengatakan, melalui inisiatif COVAX, ratusan juta dosis vaksin COVID-19 baru akan terkumpul pada pertengahan 2021. Artinya, bila lancar, maka proses pendistribusian vaksin ke 170 negara yang ikut COVAX, baru terwujud pada pertengahan tahun depan.

Sayangnya, pada pertengahan 2021, pasokan vaksin tidak akan cukup untuk dibagikan ke semua negara. Produksi vaksin akan terus ditingkatkan dan mencapai target dua miliar dosis pada akhir 2021. Oleh sebab itu, kebiasaan mengenakan masker dan menjaga jarak tetap harus dilakukan pada tahun depan.

"Oleh sebab itu, prediksi orang kebanyakan bahwa pada Januari tahun depan Anda sudah diimunisasi, lalu dunia akan kembali normal, bukan begitu caranya mengakhiri pandemik ini," ungkap Swaminathan, Kamis 17 September 2020.

"Prediksi kami (vaksin baru akan didistribusikan) pada pertengahan 2021. Sebab, pada pertengahan tahun depan kita baru menyaksikan hasil dari beberapa uji klinis vaksin," tutur dia lagi.

Sayangnya, tidak semua negara setuju dengan prediksi WHO. Tiongkok, Amerika Serikat, dan Indonesia sudah siap tancap gas mendistribusikan vaksin agar bisa kembali ke kehidupan normal. Apakah itu akan berhasil?

1. WHO akan merilis panduan pemberian vaksin COVID-19 di bawah program darurat

Ilustrasi melacak perkembangan vaksin COVID-19 di dunia (IDN Times/Arief Rahmat)

Kepala Ilmuwan WHO, Soumya Swaminathan, memahami lantaran dalam situasi pandemik yang keadaannya terus memburuk, banyak pemerintah negara yang menginginkan agar bisa mengimunisasi warganya dengan vaksin COVID-19. Oleh sebab itu, banyak pemerintah yang mendesak agar vaksin COVID-19 bisa diberikan di bawah program darurat.

"Tetapi, tetap saja ada kriteria yang harus dipenuhi (agar izin darurat pemberian vaksin bisa diberikan)," ungkap Swaminathan.

"Kami juga perlu melihat apakah vaksin itu manjur. Hal lain yang lebih penting yaitu orang-orang yang disuntikkan vaksin tersebut tetap aman," kata dia lagi.

Sementara, menurut standar yang ada, vaksin yang sedang memasuki proses uji klinis membutuhkan waktu sekitar 12 bulan. Pada proses itulah, para peneliti bisa melihat dampak negatif usai penyuntikan vaksin COVID-19 pada pekan pertama. Dengan begitu, saat vaksin didistribusikan ke seluruh dunia, kemanjurannya sudah teruji.

Swaminathan mengatakan, rencananya pada akhir pekan ini WHO akan mengeluarkan panduan untuk merilis vaksin COVID-19 di bawah program darurat.

2. Perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac telah mengimunisasi semua pegawai dan keluarganya

Ilustrasi vaksin COVID-19 buatan Sinovac (Dokumentasi Sinovac)

Sementara, pada saat vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech tengah menjalani uji klinis tahap ketiga, ribuan pegawai di perusahaan farmasi itu telah ditawari ikut program darurat imunisasi massal. Tawaran itu juga berlaku bagi keluarga para pegawai.

Juru Bicara Sinovac Biotech, Liu Peicheng, mengonfirmasi sekitar 3.000 pegawai dan keluarganya telah ditawarkan disuntik vaksin COVID-19. Tiongkok memang telah memberikan lampu hijau penggunaan vaksin COVID-19 untuk pekerja di sektor yang rentan terpapar pandemik, seperti petugas imigrasi dan tenaga medis.

Vaksin COVID-19 juga sudah diberikan kepada para penjual di pasar basah Xinfadi. Pasar itu diklaim sebagai sumber munculnya COVID-19, hingga menimbulkan gelombang kedua pandemik di Tiongkok.

Petinggi Sinovac Biotech, Yin Weidong, memprediksi restu hasil uji klinis bisa diperoleh pada akhir 2020.

"Pemberian vaksin juga untuk mencegah epidemi lainnya muncul di musim gugur dan dingin," ungkap Yin pada acara pameran internasional dagang di Beijing dan dikutip harian SCMP.

"Bila ada satu saja orang di tempat ini terpapar virus, maka akan menularkan ke ratusan orang lainnya. Strategi pengendalian di Tiongkok perlu diperbaiki dan perbaikan itu salah satunya bergantung kepada vaksin," kata dia lagi.

3. WHO minta negara yang telah imunisasi rakyatnya dengan vaksin COVID-19, transparan ke publik

ilustrasi COVID-19 (IDN Times/Sukma Shakti)

Sementara, menyikapi beberapa negara yang sudah lebih dulu mengimunisasi rakyatnya dengan vaksin COVID-19 di 2020, WHO mengatakan, hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing pemerintah. Tetapi, Swaminathan meminta agar perusahaan farmasi yang mengembangkan vaksin COVID-19 itu bersikap transparan. Mereka harus mengungkap data ke publik apakah usai diimunisasi ditemukan efek samping.

Sebab, izin darurat yang sudah diberikan kepada perusahaan farmasi itu bisa dicabut bila hasil uji klinis ternyata tidak memenuhi standar minimum yang ditetapkan. Salah satu standar itu yakni vaksin COVID-19 harus manjur ke 50 persen relawan yang ikut terlibat dalam proses uji klinis.

Swaminathan juga meminta, masing-masing pemerintah untuk memberikan tenggat waktu bagi perusahaan farmasi tersebut.

Di sisi lain, permasalahan lain yang dihadapi yakni bagaimana agar vaksin COVID-19 tidak hanya bisa diakses oleh negara maju dan kaya saja. Itulah salah satu alasan dibentuknya konsorsium bernama GAVI.

Direktur GAVI Marie-Ange Saraka-Yao mengatakan, Amerika Serikat sudah menyatakan tidak berminat untuk bergabung. Hal itu lantaran GAVI masih bekerja sama dengan WHO. Namun, GAVI terus berkomunikasi dengan Pemerintah Tiongkok dan berharap Negeri Tirai Bambu bersedia bergabung. GAVI memiliki tenggat waktu hingga hari ini untuk membujuk Tiongkok agar mau ikut serta.

Sejauh ini sudah ada 84 negara yang bergabung dengan GAVI. Saraka-Yao mengatakan, melalui aliansi itu rencananya ada 92 negara yang diberi subsidi vaksin COVID-19 secara gratis oleh negara kaya dan donor.