Xi Jinping Tegaskan China Tak Akan Toleransi Taiwan Merdeka

10 Apr 2026, 18:16 WIB

Marcheilla Ariesta

Xi Jinping Tegaskan China Tak Akan Toleransi Taiwan Merdeka

potret Presiden China, Xi Jinping (commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia)

Intinya Sih

Xi Jinping menegaskan kembali prinsip 'Satu China' dan menolak keras kemerdekaan Taiwan, sambil menyerukan kerja sama antara Partai Komunis China dan Kuomintang untuk mendorong reunifikasi nasional.
Ketua KMT Cheng Li-wun mengajak dialog damai lintas selat, menolak intervensi asing, serta berharap hubungan China–Taiwan berkembang secara setara dan saling menguntungkan demi stabilitas kawasan.
Ketegangan lama antara China dan Taiwan tetap tinggi dengan keterlibatan Amerika Serikat sebagai pendukung utama Taiwan, menjadikan Selat Taiwan titik panas geopolitik global.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden China Xi Jinping kembali menegaskan sikap tegas Beijing terhadap isu Taiwan. Ia menyatakan negaranya tidak akan pernah mentoleransi kemerdekaan pulau tersebut.

Pernyataan ini disampaikan saat bertemu dengan pemimpin oposisi Taiwan di Beijing pada Jumat (10/4/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung di Balai Agung Rakyat dan melibatkan Cheng Li-wun, ketua partai oposisi terbesar Taiwan, Kuomintang (KMT). Kunjungan Cheng ke China disebut sebagai misi perdamaian di tengah meningkatnya tekanan militer Beijing terhadap Taiwan.

Dalam pertemuan itu, Xi menekankan pentingnya menjaga perdamaian di tengah situasi global yang tidak stabil. Ia menggambarkan hubungan antara China dan Taiwan sebagai bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

“Warga di kedua sisi selat adalah orang China – satu keluarga yang menginginkan perdamaian, pembangunan, pertukaran, dan kerja sama,” ujar Xi dalam pernyataannya, dilansir dari The Straits Times.

Ia juga menegaskan isu kemerdekaan Taiwan menjadi sumber utama ketegangan di kawasan.

1. Isu reunifikasi dan “Satu China” kembali ditekankan

Presiden China Xi Jinping. (x.com/SpoxCHN_MaoNing)

Xi Jinping kembali menegaskan prinsip “satu China” yang menjadi dasar kebijakan Beijing terhadap Taiwan. Menurutnya, kedua wilayah tersebut tetap berada dalam satu kesatuan nasional.

“Kedua sisi selat adalah bagian dari ‘satu China’,” katanya.

Ia juga menggunakan analogi keluarga untuk menggambarkan hubungan tersebut. “Ketika keluarga harmonis, semua hal akan berkembang,” ujar Xi.

Namun, Xi secara tegas menyebut upaya kemerdekaan Taiwan merupakan ancaman serius. “Kemerdekaan Taiwan adalah penyebab utama yang merusak perdamaian di Selat Taiwan – kami sama sekali tidak akan mentoleransi atau membiarkannya,” tegasnya.

Ia juga menyerukan kerja sama antara Partai Komunis China dan Kuomintang untuk membangun kembali kepercayaan politik dan mendorong reunifikasi. “KMT dan Partai Komunis harus memperkuat kepercayaan politik, menjaga interaksi positif, dan bergandengan tangan menciptakan masa depan cerah reunifikasi tanah air,” tambahnya.

2. Seruan dialog dan penolakan intervensi asing

potret bendera Taiwan (unsplash.com/Romeo A)

Dalam pertemuan tersebut, Cheng Li-wun menyampaikan harapan agar hubungan lintas selat dapat berkembang secara damai dan saling menguntungkan. Ia menekankan pentingnya interaksi yang setara antara kedua pihak.

“Hubungan lintas selat yang saling menguntungkan adalah yang diinginkan masyarakat di kedua sisi,” ujar Cheng.

Ia juga menyatakan harapannya untuk membuka peluang dialog lebih luas di masa depan. “Saya dengan tulus berharap suatu hari nanti saya dapat menjadi tuan rumah dan menyambut Sekretaris Jenderal Xi di Taiwan,” katanya.

Cheng juga menyoroti pentingnya mencegah keterlibatan pihak luar dalam konflik tersebut. Ia berharap Selat Taiwan tidak menjadi papan catur bagi kekuatan luar untuk ikut campur.

Selain itu, ia mendorong pembentukan mekanisme dialog yang lebih berkelanjutan antara kedua pihak guna menjaga stabilitas kawasan.

3. Ketegangan lama dengan peran Amerika Serikat

Bendera Taiwan. (unsplash.com/winstonchen)

Hubungan antara China dan Taiwan telah berlangsung tegang selama puluhan tahun, sejak pemerintah Republik China pindah ke Taiwan pada 1949 setelah kalah dalam perang saudara melawan Partai Komunis.

Hingga kini, tidak pernah ada perjanjian damai resmi antara kedua pihak, dan masing-masing tidak saling mengakui secara formal.

China juga menolak berkomunikasi dengan Presiden Taiwan saat ini, Lai Ching-te, yang dianggap sebagai separatis. Pemerintah Taiwan, di sisi lain, meminta agar Beijing menghentikan ancamannya dan membuka dialog dengan pemerintah yang dipilih secara demokratis di Taipei.

Di tengah situasi tersebut, Amerika Serikat tetap menjadi pendukung utama Taiwan, termasuk dalam hal pasokan senjata. Washington juga mendukung rencana Taiwan untuk meningkatkan anggaran pertahanan.

Sementara itu, China terus menekan AS agar menghentikan dukungan militernya kepada Taiwan, menjadikan dinamika di Selat Taiwan sebagai salah satu titik panas utama dalam geopolitik global saat ini.