Yunani Terapkan 6 Hari Kerja, Serikat Pekerja: Kebijakan Biadab!

Melansir dari The Guardian , kebijakan baru ini hanya berlaku untuk bisnis swasta yang menyediakan layanan 24 jam. Karyawan diberikan opsi untuk bekerja 2 jam tambahan per hari atau menambah satu shift 8 jam ekstra dalam seminggu.

Sebagai kompensasi, pekerja akan menerima upah tambahan sebesar 40 persen untuk jam kerja ekstra tersebut. Pemerintah mengklaim langkah ini akan mengatasi masalah kerja lembur yang selama ini tidak dibayar dan mengurangi praktik kerja ilegal.

"Inti dari undang-undang ini ramah pekerja dan berorientasi pada pertumbuhan," ujar Mitsotakis sebelum parlemen Yunani mengesahkan undang-undang tersebut.

Dia menambahkan bahwa kebijakan ini akan menyelaraskan Yunani dengan negara-negara Eropa lainnya. Menariknya, kebijakan ini juga mendorong para pensiunan untuk kembali bekerja.

Meski pemerintah mengklaim kebijakan ini menguntungkan pekerja, serikat buruh justru mengecamnya sebagai langkah "biadab". Mereka berpendapat reformasi ini mengikis perlindungan hukum dan hak-hak pekerja yang sudah mapan.

"Ini sama sekali tidak masuk akal. Ketika hampir setiap negara beradab lainnya memberlakukan minggu kerja empat hari, Yunani justru memutuskan untuk mengambil arah sebaliknya," kata Akis Sotiropoulos, anggota komite eksekutif serikat pegawai negeri Adedy, dilansir Irish Times.

Yunani sendiri sudah terkenal memiliki jam kerja terpanjang di Eropa, dengan rata-rata 41 jam per minggu menurut data Eurostat. Namun, survei juga menunjukkan bahwa upah pekerja Yunani jauh lebih rendah dibanding negara-negara Eropa lainnya.

Kebijakan kontroversial ini tidak terlepas dari krisis demografi yang dihadapi Yunani. Sejak krisis utang melanda negara itu pada akhir 2009, diperkirakan sekitar 500.000 warga Yunani, terutama anak muda terdidik, telah beremigrasi ke luar negeri.

Perdana Menteri Mitsotakis menyebut pergeseran demografi ini sebagai "bom waktu" yang mengancam masa depan ekonomi Yunani. Pemerintah berharap kebijakan minggu kerja 6 hari dapat mendorong produktivitas dan menahan laju emigrasi tenaga kerja terampil.

Namun, kebijakan ini bertentangan dengan tren global yang justru menguji efektivitas minggu kerja yang lebih pendek. Beberapa negara seperti Belgia, Inggris, dan Jerman telah melakukan uji coba minggu kerja 4 hari dengan hasil yang menjanjikan dari segi produktivitas.