4 Tugas Pemerintahan Baru yang Perlu Diprioritaskan Pasca Pemilu
Hampir lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Sembilan program kerja prioritas yang bertajuk Nawacita menjadi bukti akan pemenuhan janji kampanye pada Pemilu presiden (pilpres) tahun 2014.
Tidak terasa kini bergulir kembali Pilpres tahun 2019. Lawannya masih sama, Prabowo Subianto. 17 April 2019 menjadi sejarah demokrasi Indonesia. Akankah Jokowi melanjutkan sampai dua periode atau Prabowo menjadi nama baru pemimpin bangsa Indonesia?
Namun yang perlu menjadi catatan adalah siapa pun presiden yang terpilih, ada pekerjaan rumah yang menanti. Selain janji-janji kampanye yang harus dilaksanakan, ada setidaknya empat tugas yang tidak kalah penting untuk diprioritaskan.
1. Memberantas HOAX
Tahu gak kalau Indonesia itu negara yang paling percaya hoax? Data dari Centre for International Governance Innovation (CIGI) IPSOS 2017 menyatakan bahwa 65% pengguna internet di Indonesia paling mudah percaya dengan berita hoax. Indonesia menempati urutan pertama setelah Amerika Serikat dengan 53 persen, Perancis sekitar 43 persen dan Jepang hanya 32 persen.
Pekerjaan rumah pertama ini merupakan tantangan bagi pemerintahan baru nanti. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa belum mempan karena masih saja masyarakat yang berani menyebarkan berita bohong. Data dari Kominfo menyebutkan sekitar 800 ribu situs yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu.
Solusi jitu yang mungkin bisa berhasil mengurangi berita hoax ada dua. Pertama, pemerintah menambah sanksi tegas berupa tambahan kurungan penjara dan denda yang besar sebagai efek jera untuk pelaku hoax. Yang kedua, masyarakat harus aktif melaporkan berita-berita hoax kepada hotline call atau email kominfo. Pemerintah dan masyarakat harus saling sinergi memberantas hoax.