Selama ini, perempuan selalu jadi minoritas di ranah politik. Keberadaannya langka di parlemen maupun di posisi kepala pemerintahan dan kepala negara. Padahal terbukti, bahwa banyak perempuan yang menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin selama pandemi.
Berdasar laporan PBB Women in Politics: 2021 yang dirilis Januari 2021 lalu, mari berkenalan dengan negara-negara yang partisipasi perempuan dalam politiknya masuk daftar 10 besar.
Sempat terkoyak karena perang saudara dan genosida di tahun 1994, Rwanda perlahan menjadi salah satu negara yang perkembangannya progresif dalam berbagai aspek. Rwanda menjelma jadi negara Afrika sub-sahara yang stabil secara ekonomi dan politik, bahkan diperkirakan bakal menjadi Singapura atau Swiss untuk benua Afrika beberapa tahun ke depan.
Ia juga menduduki peringkat pertama untuk partisipasi perempuan dalam politik. Persentase anggota parlemen perempuan di Rwanda mencapai 61 persen. Rwanda juga menempatkan 17 perempuan di posisi Menteri dari total 31 Menteri, lebih dari setengah.
Ini merupakan hasil kebijakan progresif Presiden Paul Kagame pasca genosida yang melihat Rwanda hancur berantakan. Anak-anak perempuan didorong untuk bersekolah dan bekerja, sama seperti laki-laki guna membangun negara.
Perempuan Kuba berhasil menempatkan lebih dari 300 perwakilannya di parlemen. Jumlah tersebut mencapai 53 persen dari total anggota parlemen Kuba. Sementara di posisi Menteri, baru 7 perempuan dari total 32 Menteri.
Aktivisme kesetaraan gender di Kuba sudah ada sejak tahun 1930an. Ini dipicu ketidakpuasan warga pada sistem politik Gerardo Machado. Di masa itu, mereka mengadopsi peninggalan Spanyol yang patriarki dan tidak demokratis. Gerakan terus dipupuk hingga akhirnya lahir konstitusi pro pemberdayaan perempuan di tahun 1940, saat masa pemerintahan Jenderal Fulgencio Batista.
Batista memang mengesahkan konstitusi, tetapi di sisi lain latar belakang militernya mengancam perdamaian dan demokrasi yang diperjuangkan para penggerak feminisme.
Ini jadi titik balik bagi perempuan di Kuba untuk menempuh pendidikan dan masuk ke ranah politik, guna membuat perubahan. Di tahun 50-60an, angka buta huruf perempuan terus turun drastis. Bahkan jumlah perempuan yang bisa membaca melebihi jumlah laki-laki yang bisa membaca di tahun 1970an. Proses yang panjang, perlahan, tetapi pasti.
UEA berhasil menyeimbangkan jumlah politisi laki-laki dan perempuan di parlemennya, menurut data PBB pada Januari 2021 tersebut. Meski di jabatan menteri baru ada 9 perempuan yang menjabat dari total 33 kursi.
Keberhasilan UEA disematkan pada kontribusi dan perjuangan salah satu anggota Kerajaan, Sheikha Fatima bin Mubarak, yang juga menjabat aktif dalam program pemberdayaan perempuan, anak, dan pengembangan keluarga. Ia mendorong lebih banyak perempuan untuk menempuh edukasi setinggi-tingginya, dan masuk dalam sektor-sektor penting seperti pemerintah dan diplomasi.
Sejak 2018, pemerintahan Daniel Ortega dan Rosaria Murillo sebenarnya bergejolak. Mereka diprotes oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. Apalagi setelah ratusan orang meninggal dan dipenjara selama protes berlangsung. Tak sedikit yang pindah karena tidak ada harapan dan pekerjaan di Nikaragua.
Setahun setelah krisis, perempuan terutama ibu yang anaknya hilang dan meninggal selama demo, menjadi kalangan yang vokal menyuarakan protes. Tragedi tersebut membangkitkan akvitisme dan partisipasi perempuan di politik Nikaragua.
Kini, persentase anggota parlemen perempuan di Nikaragua mencapai 48,4 persen. Bahkan jumlah menteri perempuan mereka menempati yang tertinggi di dunia dengan 10 dari total 17 menteri.
Masuk sebagai salah satu negara dengan penangangan pandemik paling baik, Selandia Baru yang dipimpin Jacinda Ardern juga menjadi salah satu negara dengan representasi perempuan dalam politik tertinggi dunia. Persentase perempuan di parlemen mereka sebesar 48,3 persen. Sementara jumlah menteri perempuan ada 8 dari total 20 jabatan yang tersedia.
Tak hanya untuk perempuan, Selandia Baru juga membuka peluang bagi politisi dari berbagai gender lain serta komunitas LGBTQ+.
Meksiko menempati peringkat enam dengan persentase politisi perempuan di parlemen sebesar 48,2 persen sejak pemilu tahun 2018. Pemilu tersebut bahkan diikuti oleh 3.000 kandidat perempuan yang membuat tahun 2018 jadi tahun bersejarah dalam politik Meksiko.
Tak hanya itu, Meksiko menerapkan konstitusi baru yang mewajibkan tiap partai menyediakan kandidat perempuan untuk pemilihan gubernur. Sampai Juni 2021 kemarin, tercatat Meksiko memiliki lima gubernur perempuan yang berarti setidaknya sepertiga dari jumlah jabatan gubernur yang tersedia.
Disusul Swedia yang menempati posisi ke-7 dengan 161 perwakilan perempuan di parlemen. Tak hanya di jumlah, keberadaan perempuan di politik Swedia menuai banyak prestasi dari segi kebijakan. Termasuk peningkatan anggaran untuk childcare, kemudahan untuk ibu yang hamil dan bekerja, cuti berbayar untuk orangtua, hingga peningkatan jumlah pekerja profesional perempuan.
Swedia menjadi negara Skandinavia pertama yang menerapkan kesetaraan gender di ranah politik formal.
Sejak dapat hak memilih di tahun 1951, perempuan makin aktif dalam perpolitikan Grenada. Gerakan kesetaraan gender makin gencar dilakukan dengan fokus mengurangi angka kemiskinan perempuan.
Di tahun 1968, Grenada menetapkan Dame Hilda Bynoe sebagai kepala negara perempuan pertama. Disusul Cecile La Grenade pada tahun 2013 dan empat perempuan lain yang menduduki beberapa jabatan tinggi di pemerintah dari total 15 kursi.
Grenada menempati posisi delapan dalam daftar partisipasi perempuan dalam politik tertinggi dengan persentase perempuan di parlemen sebesar 46,7 persen.
Dari yang hanya 32 persen di tahun 2019, Andora kini punya 46,4 persen representasi perempuan di parlemen. Ditambah 6 menteri perempuan dari total 12.
Hasil pemilu paling progresif pernah terjadi di Andorra pada tahun 2011. Menjadikannya negara Eropa pertama yang mayoritas anggota legislatifnya perempuan.
Bolivia berhasil mengamankan 60 anggota legislatif perempuan atau sekitar 46,2 persen dari total kursi kabinet. Di tingkat yang lebih tinggi, ada setidaknya 20 pejabat politik perempuan, melebihi laki-laki yang hanya 16.
Jumlah ini cukup positif dan menggembirakan, tetapi untuk mencapainya perlu perjuangan panjang. Mengingat tipe masyarakat Bolivia masih menganut patriarki dan machismo, banyak kasus kekerasan, fitnah, dan ancaman yang menyasar politisi perempuan serta keluarga mereka.
Indonesia sendiri berada di posisi 110 dengan sekitar 20 persen komposisi politisi perempuan di parlemen. Keberadaan perempuan di politik pun bukan satu-satunya indikator keberhasilan program pemberdayaan di sebuah negara. Namun, setidaknya bisa jadi pemicu untuk terus memperluas peran perempuan di ranah publik, terutama di sektor-sektor strategis seperti politik.