Pemimpin dan tokoh penting negara adalah aktor krusial dalam penentu kestabilan politik di sebuah negara. Namun, tak sedikit yang justru membawa kekacauan dan peperangan yang mengorbankan warga sipil.
Meski banyak yang lolos dan bisa berkeliaran bebas tanpa beban, tak sedikit yang berhasil diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejam mereka. Seperti beberapa pemimpin dunia berikut ini!
Slobodan Milosevic terbukti bersalah atas upaya ethnic cleansing pada etnis Bosnia, Kroasia, dan Albania yang tinggal di Kosovo selama Perang Bosnia di tahun 1992-1995. Slobodan menjadi pemimpin Serbia pertama yang berhasil dibawa ke pengadilan untuk bertanggungjawab atas keputusannya. Namun, ia meninggal di tahanan PBB sebelum pengadilan selesai menentukan vonis atas kejahatan perang yang ia lakukan.
Selain Slobodan Milosevic, beberapa pemimpin dari etnis Serbia lainnya seperti Radovan Karadzic dan Ratko Mladic turut divonis seumur hidup atas pembunuhan massal di Srebrenica.
Upaya genosida lainnya pernah terjadi di Rwanda sepanjang tahun 1994. PBB kemudian mengeluarkan mandat untuk menangkap siapapun yang bertanggungjawab atas genosida dan pelanggaran HAM serius di wilayah Rwanda atau mengorbankan warga Rwanda di wilayah negara tetangga.
Pengadilan internasional khusus Rwanda pun dibentuk PBB dan berhasil menangkap setidaknya 61 orang tersangka. Salah satunya Perdana Menteri Jean Kambanda dan para kawanannya di pemerintah, militer, bisnis, hingga media massa.
Meski ditangkap, banyak pihak masih menganggap kasus tersebut belum selesai, mengingat masih banyak tersangka dan pelaku yang berhasil lolos dan tergabung dalam pemerintah serta badan militer Rwanda pasca tragedi tersebut.
Charles Taylor adapah Presiden Liberia yang berhasil diadili di Sierra Leone atas kejahatan kemanusiaan yang pernah ia prakarsai. Kejahatan pertama ia lakukan dengan membentuk kelompok militan untuk menjatuhkan Presiden Liberia berkuasa di tahun 1989. Selama kudeta berdarah itu, ratusan ribu warga sipil menjadi korban.
Saat ia berkuasa, Charles Taylor kembali terlibat dalam perang saudara di Sierra Leone. Ia terbukti menyuplai senjata dan mengirim pasukan untuk membantu kelompok pemberontak di Sierra Leone. Perang tersebut lebih brutal dari kudeta yang ia inisiasi sebelumnya, tak hanya terbunuh, banyak korban yang termutilasi, dilecehkan, dan anak-anak dipaksa bergabung dalam militer.
Sempat menyangkal di pengadilan pada tahun 2006, Charles akhirnya terbukti bersalah di tahun 2012 dan harus mendekam di penjara Inggris selama 50 tahun.
Mantan Presiden Chile, Augusto Pinochet tertangkap di tahun 1998 saat berobat ke Inggris. Ia dijatuhi hukuman atas kejahatan perang di tahun 70an saat berupaya menggulingkan pemerintah sosialis. Tuduhan yang disematkan padanya adalah pembunuhan serta penghilangan lawan politik dan warga sipil tak berdosa atas tuduhan komunis.
Ia diadili di Chile, tetapi diberi keringanan karena kondisi mentalnya yang tak stabil. Di tahun 2004, ia berstatus tahanan rumah dan akhirnya meninggal di tahun 2006 sebelum ada vonis yang berhasil ditetapkan atas dirinya.
Alberto Fujimori dituduh atas korupsi, pembunuhan massal, dan sterilisasi paksa pada warga pribumi Peru selama ia menjabat. Ia sedang menjalani hukuman penjara 25 tahun, tetapi sempat diberi ampunan oleh Presiden Peru, Pedro Pablo Kuczynski karena alasan kesehatan.
Namun, putusan tersebut dikecam warga Peru dan pihak internasional. Mereka menuntut ampunan atas Fujimori dicabut. Tekanan tersebut membuat Kuczynski menjadi sorotan dan akhirnya mencabut ampunan tersebut. Fujimori kembali harus menjalani hukumannya dan menghadiri sidang untuk sejumlah kasus kejahatan kemanusiaannya yang masih tersisa.
Di tahun 2012, Efrain Rios Montt yang pernah menjabat sebagai Presiden Guatemala ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan massal warga pribumi di Dos Erres pada tahun 1982. Pembunuhan masal tersebut merupakan secuplik kejadian tragis selama perang sipil berlangsung di Guatemala sejak tahun 1960-1996.
Rios Montt dijatuhi vonis penjara hingga 80 tahun. Namun, ia meninggal di tahun 2018 jauh sebelum masa hukumannya selesai.
Di tahun 2009, International Criminal Court (ICC) menetapkan Presiden Sudan Omar al-Bashir sebagai inisiator kekerasan massal pada warga dari etnis non-Arab di Darfur. Sayangnya, sebagai negara yang tidak mengakui Statuta Roma dan keberadaan ICC, Omar al-Bashir susah diadili. Negaranya melindunginya, bahkan Uni Afrika turut menolak putusan tersebut karena menganggap ICC tidak netral saat bicara kasus pelanggaran HAM di Afrika.
Bashir akhirnya dijatuhkan sendiri oleh militer dan warganya karena kasus korupsi dan penggelapan uang pada tahun 2019. Kini, pemerintah Sudan yang baru sedang dalam proses memindahkan kasus Bashir ke ICC.
Mubarak dituntut bertanggung jawab atas kasus korupsi serta kekerasan yang menyebabkan terbunuhnya 900 demonstran di Kairo yang hendak menggulingkan pemerintahannya. Sidang atas kasusnya berjalan selama tahun 2011-2012 dan ia divonis penjara seumur hidup. Saat itu kesehatannya sudah memburuk karena stroke.
Ia sempat dibebaskan dari penjara tahun 2017 karena alasan kesehatan, tetapi akhirnya ia meninggal tahun 2020 lalu di sebuah rumah sakit saat menjalani prosedur operasi.
Khieu Samphan adalah salah satu petinggi kelompok sayap kiri Kamboja, Khmer Merah yang dituduh melakukan pembunuhan massal atas warga sipil di tahun 1970-an. Khmer Merah sempat menguasai pemerintah Kamboja sebenarnya dipimpin oleh Pol Pot. Namun, ia meninggal saat menjalani tahanan rumah.
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) yang merupakan pengadilan hasil kerjasama Kamboja dan PBB akhirnya memfokuskan investigasinya pada Khieu Samphan, Nuon Chea, dan Ieng Sary. Sidang mereka mulai berlangsung sejak 2011.
Sary meninggal sebelum vonis dijatuhkan, sementara Samphan dan Chea dapat hukuman seumur hidup. Kini, tinggal Samphan yang masih hidup dan menjalani hukumannya.
Pemimpin lainnya yang dituduh atas pelanggaran HAM oleh ICC adalah mantan Presiden Kosovo, Hashim Tachi. Tachi yang pernah menjabat sebagai pemimpin Kosovo Liberation Army (KLA) dituduh menjadi dalang atas persekusi, pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa warga sipil selama perang Kosovo di tahun 1998-1999.
Ia sempat dianggap sebagai pahlawan kemerdekaan Kosovo dan jembatan hubungan diplomatik negaranya dengan Barat, tetapi akhirnya harus mundur dari jabatan Presiden pada November lalu.
Sepuluh pemimpin tadi hanya segelintir pelaku kejahatan kemanusiaan yang berhasil diadili. Masih banyak yang bebas dan tak pernah dijatuhi hukuman apapun. Tak menutup kemungkinan, beberapa yang masih bebas berasal dari Indonesia.