4 Negara yang Pernah Ubah Zona Waktu Demi Kepentingan Politik

Indonesia pernah mengalami perubahan zona waktu yang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan militer saat masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia II. Dilansir dari laman Historia, selama periode 1942 hingga 1945, Jepang memaksakan penggunaan waktu standar Tokyo (UTC+9) di seluruh wilayah Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda.

Kebijakan ini diterapkan untuk menyelaraskan administrasi militer dan memperkuat kontrol Jepang atas wilayah jajahan yang luas, sekaligus sebagai simbol dominasi politik mereka di Asia Tenggara. Pergeseran waktu ini juga berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat Indonesia yang harus menyesuaikan diri dengan waktu baru yang lebih maju dua jam dari WIB saat itu.

Setelah kemerdekaan, Indonesia melalui berbagai penyesuaian hingga akhirnya pada 1963 pemerintah secara resmi membagi zona waktunya menjadi tiga: Waktu Indonesia Barat (WIB, UTC+7), Waktu Indonesia Tengah (WITA, UTC+8), dan Waktu Indonesia Timur (WIT, UTC+9).

Penetapan ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan koordinasi pemerintahan dan aktivitas nasional, tetapi juga menjadi cara untuk memperkuat persatuan di negara kepulauan yang sangat luas dan beragam.

Korea Utara pernah mengubah zona waktunya sebagai bagian dari strategi politik yang simbolis. Dilansir dari laman BBC News, pada 15 Agustus 2015 Korea Utara memundurkan jarum jamnya 30 menit ke zona waktu GMT+8:30, yang disebut sebagai "Waktu Pyongyang". Langkah ini dilakukan untuk menandai 70 tahun kemerdekaan dari penjajahan Jepang dan menghapus jejak zona waktu Jepang (GMT+9) yang dipaksakan selama pendudukan.

Menurut laman KCNA, perubahan ini merupakan bentuk penolakan terhadap imperialisme Jepang dan upaya mengembalikan identitas nasional, karena sebelumnya semenanjung Korea menggunakan zona waktu GMT+8:30 sebelum dijajah Jepang.

Namun, pada Mei 2018 Korea Utara kembali menggeser waktunya maju 30 menit ke GMT+9, menyamakan zona dengan Korea Selatan. Perubahan ini sebagai simbol rekonsiliasi dan langkah praktis pertama untuk mempercepat proses penyatuan kedua Korea setelah pertemuan puncak pemimpin kedua negara.

Keputusan Korea Utara dalam menyamakan zona waktu tidak semata berkaitan dengan urusan teknis, melainkan menjadi bagian dari strategi politik dan diplomasi.

Spanyol mengubah zona waktunya pada masa Perang Dunia II sebagai bentuk solidaritas politik dengan Nazi Jerman. Dilansir dari laman El País, pada tahun 1942, diktator Francisco Franco memutuskan untuk menyamakan waktu Spanyol dengan waktu Jerman Nazi (Central European Time/CET), meskipun secara geografis Spanyol seharusnya menggunakan Greenwich Mean Time (GMT) yang sama dengan Inggris dan Portugal.

Keputusan ini menyebabkan masyarakat Spanyol harus menjalani aktivitas sehari-hari seperti makan dan tidur lebih larut dari yang seharusnya, karena waktu resmi mereka lebih cepat satu jam dibanding waktu matahari sebenarnya di wilayah tersebut.

Menurut artikel di NPR, langkah Franco tersebut juga berkaitan dengan hubungan politiknya dengan Hitler dan upaya menunjukkan dukungan terhadap kekuatan Axis selama Perang Dunia II.

Dampak dari perubahan zona waktu ini masih dirasakan hingga kini, di mana orang Spanyol seringkali mengalami pola hidup yang berbeda dari negara-negara tetangganya, dengan jam makan siang dan makan malam yang lebih terlambat serta produktivitas kerja yang relatif rendah dibanding negara Eropa lainnya.

Venezuela pernah mengubah zona waktunya demi alasan politik sekaligus mengatasi krisis energi yang melanda negara tersebut. Dilansir dari laman NPR, pada tahun 2007 Presiden Hugo Chavez memundurkan waktu Venezuela sebanyak 30 menit menjadi UTC−4:30 dengan tujuan agar anak-anak sekolah bisa bangun saat hari sudah mulai terang, serta sebagai simbol perubahan kebijakan di masa pemerintahannya.

Namun, perubahan ini juga menimbulkan kritik karena membuat waktu Venezuela unik di Amerika, berbeda setengah jam dari tetangga-tetangganya, dan memicu sejumlah lelucon serta keraguan tentang efektivitas waktu tersebut untuk meningkatkan produktivitas.

Kemudian, pada 2016, pemerintahan Presiden Nicolas Maduro membalik perubahan tersebut dengan memajukan jam Venezuela kembali ke UTC−4 untuk menyelaraskan waktu dengan negara tetangga dan mengurangi konsumsi listrik di malam hari di tengah krisis listrik yang parah.

Menurut laman VOA News, sebagai bagian dari program penghematan energi yang mencakup pengurangan jam kerja dan pembatasan pemakaian listrik publik, meskipun rezim ini menghadapi skeptisisme dari sebagian warga yang mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang.

Perubahan zona waktu bisa jadi cerminan sikap politik suatu negara. Dari keputusan simbolis hingga strategi diplomatik, semuanya menunjukkan bahwa waktu pun bisa sarat makna.