6 Fakta Ajaib Bhutan, Negeri Tanpa Lampu Merah & Minim Karbon

Mungkin terdengar seperti utopia, tapi di Bhutan, kebahagiaan adalah urusan negara yang sangat serius. Sejak tahun 1972, seperti yang dicatat oleh Rustic Pathways, negara ini memperkenalkan konsep Gross National Happiness (GNH) atau Kebahagiaan Nasional Bruto sebagai tolok ukur kemakmuran, menggantikan Gross Domestic Product (PDB) yang lazim digunakan di seluruh dunia. GNH tidak hanya mengukur kekayaan, tetapi juga menilai sembilan domain penting seperti kesejahteraan psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, hingga ketahanan ekologis.

Konsep yang digagas oleh Raja Keempat, Jigme Singye Wangchuck, ini menjadi panduan utama dalam setiap penyusunan kebijakan pemerintah. Dilansir dari The Facts Institute, ide GNH ini bahkan telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan didukung oleh puluhan negara lain sebagai alternatif dalam memandang kemajuan. Pemerintah Bhutan secara berkala melakukan survei untuk mengukur tingkat kebahagiaan rakyatnya, memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan mereka secara holistik, bukan sekadar menumpuk harta.

Di tengah krisis iklim global, Bhutan tampil sebagai pahlawan lingkungan tanpa perlu banyak bicara. Negara ini bukan hanya karbon netral, tetapi sudah mencapai status karbon negatif. Artinya, hutan-hutan di Bhutan menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi dan penduduknya. Menurut laporan Rustic Pathways, hutan Bhutan menyerap sekitar 7 juta ton CO2 setiap tahun, sementara produksi emisinya hanya sekitar 2,2 juta ton.

Pencapaian luar biasa ini bukan kebetulan. Konstitusi Bhutan secara tegas mengamanatkan bahwa minimal 60% wilayah negara harus tetap berupa hutan untuk selamanya. Saat ini, tutupan hutan Bhutan bahkan mencapai lebih dari 70%. Selain itu, ekspor kayu gelondongan telah dilarang sejak 1999 dan negara ini sangat mengandalkan tenaga air (hidroelektrik) sebagai sumber energi bersih. Komitmen terhadap lingkungan ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan bisa berjalan selaras dengan alam.

Sebuah ibu kota negara tanpa lampu lalu lintas mungkin terdengar mustahil, tetapi tidak bagi Thimphu. Dilansir The Facts Institute, Thimphu adalah satu-satunya ibu kota di dunia yang tidak menggunakan lampu merah, kuning, dan hijau untuk mengatur persimpangan jalannya. Sebagai gantinya, seorang petugas polisi berdiri di sebuah pos berornamen di tengah persimpangan utama untuk mengarahkan arus kendaraan dengan gerakan tangan yang luwes.

Fakta unik ini menunjukkan bagaimana Bhutan mempertahankan sentuhan personal dan tradisi di tengah modernisasi. Konon, pemerintah pernah mencoba memasang satu set lampu lalu lintas, namun warga memprotesnya karena dianggap terlalu impersonal dan kaku. Akhirnya, lampu tersebut dicopot hanya dalam waktu 24 jam dan sang "polisi penari" kembali bertugas, menjadi atraksi tersendiri bagi para pelancong yang berkunjung ke Thimphu.

Nama "Bhutan" mungkin yang dikenal dunia, tetapi bagi masyarakatnya, negara mereka disebut Druk Yul, yang secara puitis berarti "Tanah Naga Guntur". Nama ini berasal dari kepercayaan dan mitologi yang mengakar kuat dalam budaya Buddha Tibet. Menurut Britannica, tradisi ini mengaitkan suara guntur yang menggema di lembah-lembah Himalaya sebagai auman naga.

Simbol naga ini begitu dihormati sehingga menjadi figur utama dalam bendera nasional Bhutan. Naga putih bernama Druk tersebut digambarkan sedang mencengkeram permata yang melambangkan kemakmuran dan keamanan negara. Latar belakang bendera yang terbagi dua antara warna kuning (mewakili kekuasaan raja) dan oranye (mewakili agama Buddha) semakin menegaskan identitas Bhutan sebagai kerajaan yang dipandu oleh nilai-nilai spiritual dan kepemimpinan yang bijaksana.

Selama berabad-abad, Bhutan hidup dalam isolasi yang disengaja untuk melindungi budayanya dari pengaruh luar. Komitmen ini begitu kuat sehingga Bhutan menjadi negara terakhir di dunia yang memperkenalkan televisi dan internet kepada warganya, yaitu pada tahun 1999. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang untuk memastikan rakyat Bhutan siap menerima gelombang informasi global tanpa kehilangan jati diri mereka.

Langkah ini menandai babak baru bagi Bhutan dalam membuka diri secara bertahap kepada dunia. Meski tergolong sangat terlambat dibandingkan negara lain, kebijakan ini menunjukkan pendekatan Bhutan yang penuh kehati-hatian dalam mengadopsi teknologi. Pemerintah tidak anti-modernisasi, tetapi ingin memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat dikelola dengan baik agar tidak mengikis nilai-nilai luhur yang telah menjadi pilar bangsa selama ini.

Bagi para pendaki gunung, menaklukkan puncak-puncak tertinggi adalah sebuah pencapaian. Namun, puncak tertinggi di Bhutan, Gangkhar Puensum, dengan ketinggian 7.570 meter, akan selamanya menjadi misteri. Dilansir Kids World Travel Guide, Gangkhar Puensum memegang rekor sebagai gunung tertinggi di dunia yang belum pernah didaki oleh manusia.

Status "perawan" Gangkhar Puensum bukanlah karena tantangan teknis, melainkan karena kebijakan pemerintah Bhutan. Pada tahun 1994, pemerintah melarang pendakian gunung dengan ketinggian di atas 6.000 meter untuk menghormati kepercayaan spiritual masyarakat setempat yang meyakini puncak-puncak gunung adalah tempat suci kediaman para dewa dan roh. Keputusan ini sekali lagi menunjukkan prioritas Bhutan yang menempatkan keyakinan dan kelestarian alam di atas potensi keuntungan ekonomi dari industri pariwisata pendakian.

Bhutan membuktikan kepada dunia bahwa ada jalan lain menuju kemakmuran, jalan yang diukur dengan senyuman warganya dan hijaunya hutan mereka. Kerajaan kecil di atap dunia ini adalah pengingat bahwa kemajuan sejati adalah ketika manusia dapat hidup harmonis dengan alam dan budayanya.