6 Organisasi Teroris yang Tidak Memiliki Kaitan dengan Islam

Partai Pekerja Kurdistan atau Partiya Karkerên Kurdistanê biasa disingkat PKK, adalah organisasi politik sekaligus militan yang terlibat dalam gerakan gerilya bersenjata melawan pemerintah Turki untuk membentuk negara baru yaitu The Great Kurdistan. PKK didirikan pada tahun 1978 oleh Abdullah Ocalan. Organisasi ini memiliki ideologi Marxisme-Leninisme.

Mereka berbasis di wilayah pegunungan tenggara Turki dan Irak utara. Kemunculan organisasi PKK tidak bisa dilepaskan dari ketidakpuasan yang dialami oleh etnis Kurdi di Turki. Pemerintah Turki dianggap melarang kebebasan berekspresi bagi masyarakat etnis Kurdi. 

Dalam sejarahnya pemerintah Turki sejak kepemimpinan Kemal Ataturk sudah menolak keberadaan etnis Kurdi. Melalui penerapan ideologi Kemalism, pemerintahan Kemal Ataturk berusaha mendirikan negara Turki yang homogen secara etnik, bahasa dan budaya.

Sejak saat ini pemerintah Turki memberlakukan kebijakan seperti melarang penggunaan nama Kurdi kepada bayi, pembatasan hak atas akses pendidikan serta pelarangan penggunaan bahasa Kurdi.

PKK kemudian melancarkan serangan terhadap aparat keamanan Kurdi dan menyerang fasilitas publik. Dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah Turki, PKK menggunakan taktik penyergapan, sabotase, dan demonstrasi. Misalnya PKK pernah bertanggung jawab atas serangan bom di ibu kota Turki, Ankara, yang menewaskan 37 orang.

Dalam melawan ancaman teror dari organisasi PKK, pemerintah Turki kemudian mengadakan operasi militer. Misalnya pada tanggal 20 November 2022, militer Turki melancarkan "Claw Sword Operation" di daerah Irak bagian utara untuk membasmi para militan Kurdi yang mendiami wilayah tersebut.

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) merupakan organisasi teroris separatis yang berada di Sri Lanka. LTTE berusaha memisahkan diri dari Sri Lanka dan mendirikan negara Tamil di bagian utara dan timur Sri Lanka. Munculnya organisasi LTTE tidak bisa dilepaskan dari praktik diskriminasi terhadap etnis Tamil yang menjadi kelompok minoritas di Sri Lanka.

Diskriminasi terhadap etnis Tamil dimulai ketika pemerintah menerapkan Sinhala Only Act pada tahun 1956 yang menjadikan bahasa Sinhala sebagai bahasa tunggal wajib di Sri Lanka. Ditetapkannya Sinhala Only Act diikuti dengan pelarangan penggunaan bahasa Tamil. Diskriminasi yang dilakukan pemerintah Sri Lanka kemudian mendorong timbulnya keinginan etnis Tamil untuk memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri.

Etnis Tamil di Sri Lanka kemudian mendirikan organisasi Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Organisasi ini didirikan oleh Velupillai Prabhakaran pada Mei 1976. LTTE melakukan serangan pertamanya pada September 1978 dengan pengeboman di udara terhadap jet penumpang Air Ceylon.

Serangan yang dilakukan LTTE kemudian mendorong pemerintah Sri Lanka menetapkan organisasi ini sebagai aksi terorisme. Kemunculan LTTE kemudian memicu perang saudara antara pemerintah yang didominasi etnis Sinhala dan separatis Perang saudara ini mengakibatkan puluhan ribu etnis Tamil melarikan diri dari Sri Lanka dan mencari perlindungan terutama di negara bagian Tamil Nadu di India selatan. 

LTTE melakukan perang gerilya dengan menyerang  warga sipil Sinhala dan pasukan keamanan Sri Lanka. LTTE bertanggung jawab atas berbagai bentuk aksi terorisme seperti pembunuhan terhadap warga sipil, bom bunuh diri, dan penyiksaan terhadap tahanan. Misalnya pernah LTTE melakukan serangan bom bunuh diri pada tahun 1998 di kuil Buddha Sri Dalada Maligawa yang mengakibatkan tewasnya delapan pengunjung.

Kemunculan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak bisa dilepaskan dari perseteruan antara pemerintah Belanda dan Indonesia terkait posisi Irian Barat di tahun 1960an. Sejarah perebutan Irian Barat menurut para pendukung OPM tidak bisa dilepaskan dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat Papua.

Menurut laporan Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat, sekitar 500.000 masyarakat sipil Papua tewas sejak Indonesia mengambil alih kedaulatan. Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang menunjukan sebagian besar masyarakat Papua memilih untuk bergabung bersama Indonesia dianggap tidak dijalankan secara demokrasi menurut para pendukung OPM. 

Ketidakadilan yang dialami masyarakat Papua kemudian mendorong dibentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) di tahun 1961 oleh Aser Demotekay. OPM didirikan untuk memisahkan diri dari pemerintah Indonesia dan mendirikan negara baru yaitu Papua Barat.

Sejak didirikan, OPM aktif dalam melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer, melakukan penculikan terhadap warga sipil, dan membunuh para pekerja tambang. Misalnya pada tanggal 2 Desember 2018 lalu, OPM membunuh 31 pekerja proyek jalan Trans Papua.

Ancaman keamanan yang dilakukan OPM kemudian mendorong Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menetapkan OPM sebagai organisasi teroris pada tanggal 29 April 2021. Keputusan tidak bisa dilepaskan setelah tewasnya kepala BIN daerah Papua, Brigjen TNI Putu Dani pada tanggal 25 April 2021 di Distrik Beoga akibat serangan dari OPM.

Sebby Sambom selaku juru bicara OPM kemudian merespon keputusan pemerintah dengan memberikan ancaman bahwa mereka akan meningkatkan serangan terhadap aparat keamanan dan orang Jawa di Papua. Polda Papua mencatat, selama tahun 2021 OPM telah melakukan 92 serangan yang menimbulkan korban terutama di kalangan masyarkat sipil dan aparat keamanan.

Irish Republican Army (IRA) merupakan organisasi paramiliter yang memiliki tujuan untuk menciptakan persatuan negara Irlandia. Dalam mencapai usahanya, IRA melakukan serangan terhadap kekuasaan Inggris di Irlandia Utara. Awalnya organisasi ini didirikan pada tahun 1917 dengan tujuan menjadi tentara relawan Irlandia di Angkatan Darat Inggris selama Perang Dunia I.

Perseteruan IRA dengan pemerintah Inggris tidak bisa dilepaskan dari praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas penganut Katolik di Irlandia Utara. Para penganut agama Katolik di Irlandia Utara yang berusaha melakukan kampanye anti diskriminasi kemudian mendapatkan reaksi keras dari aparat kepolisian dan kelompok mayoritas yaitu Protestan.

Konflik tersebut kemudian semakin meningkat setelah dilibatkannya tentara Inggris dalam melakukan pengamanan. Kekerasan yang dialami oleh para penganut Katolik di Irlandia Utara kemudian meningkatkan keinginan mereka untuk memisahkan diri dari kekuasaan Britania Raya dan membentuk negara sendiri yaitu Irlandia Bersatu. 

Kemunculan IRA telah menimbulkan konflik bersenjata di Irlandia Utara selama 30 tahun. Konflik Irlandia Utara atau dijuluki The Troubles dan Na Trioblóidí dimulai sejak akhir tahun 1960-an. Di awal tahun 1970-an IRA bertanggung jawab atas 1300 insiden bom mobil yang menargetkan beberapa tempat seperti mall dan kantor perusahaan.

Misalnya pada tanggal 23 September 1973, seorang tentara Inggris meninggal karena mencoba menjinakkan bom yang dipasang oleh IRA di luar blok kantor di Birmingham. Selama konflik IRA dan Inggris berlangsung terdapat sekitar 50 ribu Korban jiwa baik dari kalangan militer maupun sipil. 

Konflik antara IRA dan Inggris kemudian berakhir setelah perjanjian Jumat Agung atau Belfast Agreement yang ditandatangani pada tanggal 10 April 1998. Perjanjian Jumat Agung pada tahun 1998.

Meskipun dalam dua dekade ke depan setelah perjanjian perdamaian ancaman teror dari IRA sudah menurun, organisasi ini beberapa kali pernah melakukan penyerang terhadap fasilitas publik di Inggris. Misalnya pada tanggal 19 Agustus 2018, IRA kembali melakukan serangan bom di sebuah desa dekat kawasan perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia.

New People Army atau dalam bahasa Tagalog, Bagong Hukbong Bayan (BHB), merupakan organisasi sayap bersenjata Partai Komunis Filipina yang beraliran Marxis-Leninis. BHB didirikan pada tanggal 29 Maret 1969, oleh Jose Maria Sison dan Bernabe Buscayno.

Organisasi ini melakukan perang gerilya dalam menghadapi aparat keamanan Filipina. Mereka berbasis di daerah pedesaan Filipina. BHB ini memiliki tujuan untuk menciptakan kekuatan politik untuk melawan pemerintah Filipina melalui sebuah gerakan revolusi.

BHB menganggap Filipina merupakan negara semi-kolonial dan semi-feodal yang ditandai dengan adanya kekuasaan politik dan ekonomi pemilik tuan tanah dengan dibantu negara imperialis asing seperti Amerika Serikat .

Sejak didirikan, BHB memulai perang gerilya melawan rezim Presiden Ferdinand Marcos. Mereka sering terlibat dalam pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan menyerang pasukan tentara Filipina. BHB secara bertahap meningkatkan kekuatannya selama tahun 1970-an dan 80-an.

Pada tahun 1971 BHB telah memiliki sekitar 350 anggota bersenjata dan kemudian menjadi lebih dari 20.000 pasukan pada akhir 1980-an. BHB yang awalnya memusatkan kekuatannya di Luzon utara, berhasil menyebarkan pengaruhnya ke seluruh pulau-pulau di Filipina, membentuk jaringan pendukung nasional di daerah pedesaan dan kemudian di kota-kota besar juga.

BHB telah terlibat dalam kasus pembunuhan, pengeboman, dan penyanderaan di Filipina dan menerapkan 'pajak revolusioner' terhadap perusahan yang beroperasi di wilayah kekuasaanya. Misalnya Pada tahun 2019, BHB memperingati perayaannya 50 tahun perjuangannya melawan pemerintah Filipina dengan melakukan penyerangan terhadap tentara Filipina di daerah pegunungan Pulau Samar Tengah.

Serangan tersebut dilakukan dengan penembakan disertai pelemparan bom sehingga mengakibatkan enam tentara Filipina tewas. Selain menjadi ancaman bagi dalam negeri, BHB juga pernah melakukan serangan terhadap militer Amerika Serikat di Filipina.

Pada tanggal 21 April 1989 BHB terlibat dalam insiden pembunuhan terhadap pemimpin angkatan darat Amerika Serikat Kolonel James Rowe yang memberikan bantuan militer kepada pemerintah Filipina. Ancaman yang diberikan oleh BHB kemudian mendorong pemerintah Filipina Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Selandia Baru menetapkan organisasi ini sebagai teroris.

National Liberation Army atau dalam bahasa bahasa Spanyol Ejército de Liberación Nacional (ELN) merupakan kelompok gerilya beraliran Marxis–Leninis. Kelompok ini seringkali terlibat dalam konflik bersenjata dengan aparat keamanan Kolombia. Para simpatisan dari ELN sebagian besar adalah mahasiswa dan aktivis dari kota.

Organisasi ini didirikan pada tahun 1964 oleh Fabio Vásquez Castaño. Terbentuknya organisasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari hadirnya Camilo Torres Restrepo. Ia adalah seorang pendeta Katolik Roma sekaligus profesor yang memiliki pandangan Marxis-Leninis. Ia mengkritik fenomena kesenjangan pendapatan yang sangat tidak setara antara kelas sosial di Kolombia. 

ELN ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara seperti Amerika serikat, Uni Eropa, Kolombia, dan Venezuela. Hal ini dikarenakan keterlibatan mereka dalam aksi penculikan terhadap warga sipil dan penyerangan terhadap aparat keamanan serta infrastruktur di negara Kolombia. Misalnya pada tanggal 17 Januari 2019, ELN bertanggung jawab atas aksi pengeboman mobil di depan Akademi Kepolisian Nasional Santander di Bogotá, Kolombia.

Mereka meledakkan sebuah truk yang menewaskan 21 orang termasuk pelaku dan melukai 68 lainnya. Organisasi ini juga melakukan tindakan kriminal lainnya untuk mendapatkan pendanaan finansial. Misalnya pada tahun 1980-1990an, ELN bekerja sama dengan perusahaan pengeboran minyak dari Jerman, Mannesmann, yang beroperasi di Kolombia.

ELN melakukan penculikan terhadap pemimpin perusahaan tersebut. Kejadian ini kemudian mendorong perusahaan Mannesmann melakukan perjanjian dengan ELN di mana mereka diharuskan membayar sejumlah uang kepada organisasi tersebut untuk tidak lagi menyerang saluran pipa atau menculik para pekerjanya.

Itu dia 6 organisasi teroris yang tidak memiliki kaitan dengan Islam. Meskipun tidak memiliki kaitan dengan Islam, organisasi teroris tersebut telah menciptakan kekacauan dan memberikan ancaman keamanan bagi negara.