Dampak dari Dilakukannya Ekspor Pasir, Selain Merusak Lingkungan

Pasir adalah sumber daya alam yang paling banyak dieksploitasi di dunia setelah air. Penambangan material tersebut telah meningkat tiga kali lipat dalam dua dekade terakhir, dengan permintaan mencapai 50 miliar ton per tahun pada 2019, menurut United Nations Environment Programme (UNEP).

Volume pasir dan kerikil yang digunakan setiap tahun cukup untuk membangun tembok di sekitar khatulistiwa setinggi 27 meter dan selebar 27 meter.

Namun ekstraksi, pengambilan, penggunaan, dan pengelolaan pasir yang tidak diatur di banyak bagian dunia, dikonsumsi lebih cepat daripada yang dapat digantikan oleh proses geologi.

Tindakan segera-termasuk larangan ekstraksi pasir pantai, diperlukan untuk mencegah “krisis pasir”, bunyi laporan Sand and Sustainability dari UNEP. Sekitar 6 miliar ton pasir laut juga digali setiap tahun oleh industri pengerukan laut, yang secara signifikan berdampak pada keanekaragaman hayati dan masyarakat pesisir.

Dampak lingkungan dari penambangan pasir, menurut UNEP, di antaranya:

• Menyebabkan erosi.
• Salinitas akuifer.
• Hilangnya perlindungan terhadap gelombang badai.
• Pasokan air.
• Produksi pangan.
• Perikanan.
• Industri pariwisata.

Pada tahun 2018, World Wildlife Fund (WWF) memperingatkan bahwa penambangan pasir di delta sungai, seperti Yangtze dan Mekong, meningkatkan risiko bencana yang berkaitan dengan iklim, karena tidak ada sedimen yang cukup untuk melindungi dari banjir.

Menjaga pasir tetap berada di sungai adalah adaptasi terbaik terhadap perubahan iklim. Jika sebuah delta sungai menerima cukup sedimen, maka delta tersebut akan membangun dirinya sendiri di atas permukaan laut sebagai reaksi alami.

Ada banyak alternatif yang bisa digunakan dalam konstruksi dan untuk menyelesaikan krisis perumahan yang terus berlanjut di dunia. Di Singapura, misalnya, limbah kaca daur ulang digunakan sebagai pengganti pasir dalam beton cetak 3D.

Laporan UNEP menguraikan 10 rekomendasi untuk mencegah krisis pasir, yang akan menyeimbangkan antara kebutuhan industri konstruksi dan perlindungan lingkungan, di antaranya:

1. Mengenali pasir sebagai sumber daya strategis yang memberikan layanan ekosistem penting dan mendukung pembangunan infrastruktur vital dalam memperluas kota-kota di seluruh dunia.
2. Mencakup perspektif berbasis tempat untuk transisi pasir yang adil, memastikan suara semua orang yang terdampak menjadi bagian dari pengambilan keputusan, penetapan agenda, dan tindakan.
3. Memungkinkan pergeseran paradigma menuju masa depan yang regeneratif dan sirkular.
4. Mengadopsi kerangka kebijakan dan hukum yang strategis dan terpadu secara horizontal, vertikal, dan interseksional, selaras dengan realitas lokal, nasional, dan regional.
5. Menetapkan kepemilikan dan akses ke sumber daya pasir melalui hak mineral dan persetujuan.
6. Memetakan, memantau, dan melaporkan sumber daya pasir untuk pengambilan keputusan yang transparan, berbasis sains, dan didorong oleh data.
7. Tetapkan praktik terbaik dan standar nasional, serta kerangka kerja internasional yang koheren.
8. Promosikan efisiensi sumber daya dan sirkularitas dengan mengurangi penggunaan pasir, menggantinya dengan alternatif yang layak dan mendaur ulang produk yang terbuat dari pasir jika memungkinkan.
9. Dapatkan sumber daya secara bertanggung jawab dengan secara aktif dan sadar mendapatkan pasir dengan cara yang etis, berkelanjutan, dan sadar sosial.
10. Pulihkan ekosistem dan ganti rugi atas kerugian yang tersisa dengan memajukan pengetahuan, mengarusutamakan hierarki mitigasi dan mempromosikan solusi berbasis alam.

Untuk membuat pengelolaan sumber daya pasir menjadi adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, UNEP mengatakan bahwa pasir harus diformalkan sebagai sumber daya strategis di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat. Sementara ekosistem yang rusak akibat aktivitas penambangan pasir harus dipulihkan.