Hampir Menjadi Perang Nuklir, Inilah 8 Fakta Krisis Suez

Pasca Perang Dunia II berakhir, Mesir mengalami perubahan politik yang besar. Setelah merdeka dari Britania Raya pada 1922, Kerajaan Mesir menjadi kaki tangan bagi kepentingan Britania Raya, terutama untuk melindungi Terusan Suez yang sangat penting bagi perekonomian Britania Raya, bahkan Eropa. Britania Raya juga menempatkan pasukannya di sana.

Hingga akhirnya pada 23 Juli 1952, politik dalam negeri Kerajaan Mesir memanas seiring dengan munculnya revolusi untuk menurunkan Raja Farouk I yang pada saat itu merupakan Raja Mesir. Revolusi tersebut berkaitan dengan penolakan hadirnya negara Israel. Raja Farouk I dianggap gagal untuk mencegah pembentukan Israel.

Mengutip dari Britannica, akibat dari revolusi tersebut, Kerajaan Mesir berubah menjadi Republik Mesir dan Raja Farouk I diasingkan. Pada 1954, Gamal Abdul Nasser naik menjadi Presiden Mesir menggantikan Muhammad Naguib.

Pandangan politik Mesir sangat jelas ketika kepemimpinan Presiden Nasser, menolak kehadiran Israel dan menghentikan pengaruh Britania Raya dari Mesir.

Presiden Nasser memiliki pandangan untuk membuat Mesir beserta negara sekitarnya menjadi kuat. Untuk mencapai hal ini, disusunlah program untuk membuat Bendungan Aswan yang dinilai dapat mendorong perekonomian Mesir. Mengutip dari Britannica, permasalahan pendanaan Bendungan Aswan ini nantinya berujung pada Krisis Suez.

Amerika Serikat dan Britania Raya sendiri sudah menjanjikan kepadaPresiden Nasser bahwa akan membantu mendanai pembangunan Bendungan Aswan. Namun, konfrontasi Mesir dengan Israel yang semakin memanas pasca Revolusi Mesir 1952 membuat perjanjian tersebut berada di ujung tanduk.

Janji tersebut sebenarnya diberikan sebagai pilihan pengganti ketika Mesir mengajukan permintaan senjata kepada Amerika Serikat. Permintaan tersebut ditolak karena Amerika tahu bahwa senjata tersebut nantinya akan digunakan Mesir untuk konfrontasi dengan Israel. Maka dari itu, Amerika Serikat menawarkan bantuan untuk pendanaan Bendungan Aswan sebagai ganti dari permintaan senjata Mesir.

Namun, konfrontasi dengan Israel kian memanas, Mesir butuh pasokan senjata baru. Meminta kepada Amerika hanya akan mendapatkan penolakan. Maka jalan satu-satunya yakni mengadakan kesepakatan pengadaan senjata dengan Cekoslowakia dan Uni Soviet pada Oktober 1955.

Jelas, hubungan Mesir dengan negara Komunis tersebut membuat Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Dwight D. Eisenhower geram dan membatalkan perjanjian pendanaan Bendungan Aswan.

Pendanaan Amerika batal, sedangkan Mesir masih membutuhkan biaya untuk Bendungan Aswan. Mengutip dari laman History.com, didorong oleh kekecewaan terhadap Amerika Serikat dan Britania Raya dan rasa percaya diri dengan adanya senjata baru dari Uni Soviet membuat Presiden Nasser melakukan nasionalisasi perusahaan pengelola Terusan Suez pada Juli 1956.

Uang hasil pungutan kapal yang melintas Terusan Suez dalam lima tahun ke depan diprediksi dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Bendungan Aswan. Prediksi tersebut berdasarkan pada lalu lintas kapal minyak di Terusan Suez yang sangat ramai pada saat itu. Tentunya, nasionalisasi ini membuat Britania Raya dan Prancis marah.

Setidaknya sudah ada tiga negara yang menyimpan kemarahannya pada Mesir. Nasionalisasi Terusan Suez pun dijadikan momentum ketiga negara tersebut untuk bersama-sama menghantam Mesir.

Bagi Britania Raya, semenjak ditumbangkannya Raja Farouk I menandakan kendali Britania Raya di kawasan Timur Tengah, terutama Mesir semakin pudar. Terbukti ketika Presiden Nasser melakukan nasionalisasi Terusan Suez, Britania Raya tidak dapat mencegahnya dan baru bisa bertindak setelah nasionalisasi dilakukan. Tidak lupa pula desakan yang semakin mendorong Britania Raya untuk mengeluarkan militernya dari wilayah Mesir.

Nasser dipandang oleh Britania Raya sebagai sosok yang membahayakan kepentingan Britania Raya. Pandangan tersebut mempertimbangkan bahwa Terusan Suez adalah satu-satunya akses tercepat bagi Britania Raya terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah.

Sedangkan bagi Prancis, seperti dikutip dari laman National Army Museum, Nasser juga mengancam kepentingan Prancis. Penyebabnya adalah bantuan Presiden Nasser kepada pemberontakan yang terjadi di Algeria yang pada saat itu merupakan koloni Prancis.

Israel sendiri sudah memiliki masalah dengan Mesir yang masih belum menerima kehadiran Israel sebagai sebuah negara. Israel juga ingin membuka kembali Selat Tiran yang sedang diblokade oleh Mesir.

Ketiga negara tersebut sepakat untuk menginvasi Mesir dengan tujuan untuk membatalkan nasionalisasi Terusan Suez. Bahkan bila perlu menggulingkan Presiden Nasser. Rencana ini disepakati dalam sebuah kesepakatan rahasia yang akhirnya bocor ke publik, The Protocol Sèrves.

Adalah Israel yang melakukan serangan pertama pada 26 Oktober 1956. Meskipun tidak sesuai jadwal yang telah direncanakan, pasukan Britania Raya dan Prancis turut membantu Israel dengan secara langsung menggempur Mesir.

Namun, sebelum menyerang Mesir, kedua negara ini melalui PBB menawarkan pilihan kepada Presiden Nasser untuk gencatan senjata dan menghentikan aktivitas militer di Terusan Suez.

Presiden Nasser jelas menolak tawaran tersebut. Britania Raya dan Prancis kemudian mengerahkan pasukan penerjun untuk merebut Port Fuad dan lapangan terbang Et Gamil pada 5 November. Invasi terus berlanjut dengan didaratkannya tank dan pasukan di Mesir.

Krisis Suez terjadi dalam periode Perang Dingin, maka tidak lengkap rasanya jika tidak ada pengaruh dari dua negara adidaya peserta Perang Dingin. Pengaruh kubu Soviet sebenarnya sudah dapat kita lihat semenjak diberikannya pasokan senjata Soviet dalam jumlah besar kepada Mesir melalui Cekoslowakia.

Tidak berhenti di situ, Soviet tetap menunjukkan keberpihakannya kepada Mesir ketika Krisis Suez sudah dalam tahap konflik bersenjata. Ancaman-ancaman terus dilontarkan Soviet kepada aliansi Britania Raya-Israel-Prancis untuk segera menghentikan serangan.

Nikita Kruschev, pemimpin Soviet pada waktu itu bahkan menyatakan akan menghujani Eropa Barat dengan misil nuklir jika pasukan Britania Raya-Israel-Prancis tidak mundur dari Mesir.

Dalam Krisis Suez ini, Soviet rupanya ingin menancapkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah melalui Mesir. Tentunya ini bukanlah kabar yang bagus bagi rival Soviet, Amerika Serikat. 

Soviet dikhawatirkan akan mendapatkan rasa simpati Mesir jika terus menerus mendukung Mesir dalam Krisis Suez. Amerika Serikat harus segera menghentikan konflik ini sebelum Soviet benar-benar memberikan pengaruh yang lebih besar lagi kepada Mesir. Dari yang hanya membantu persenjataan bisa meningkat menjadi pengiriman pasukan dari Soviet.

Presiden Dwight D. Eisenhower juga mengingatkan Soviet agar tidak sembarangan mengancam penggunaan senjata nuklir. Ancaman tersebut bagi Amerika Serikat justru hanya akan semakin memperburuk situasi yang memang sudah terlanjur buruk. Soviet sebaiknya tidak ikut campur secara langsung dalam Krisis Suez.

Jalan yang ditempuh Amerika Serikat untuk menghentikan Krisis Suez adalah dengan mengancam sanksi ekonomi terhadap Britania Raya-Israel-Prancis jika mereka tidak menghentikan serangan di Mesir. Memang sudah sejak awal Amerika tidak dilibatkan oleh Britania Raya dalam pembahasan masalah di Terusan Suez.

Akhirnya, ancaman sanksi ekonomi dari Amerika berhasil membuat nyali Britania Raya dan Prancis ciut dan mulai menarik mundur pasukan pada Desember sedangkan Israel mengikuti tindakan serupa pada Maret 1957.

Diketahui bahwa memang selama periode Krisis Suez berlangsung Britania Raya juga sedang mengalami masalah ekonomi sehingga sanksi ekonomi dapat membuat kondisi Britania Raya semakin terpuruk.

Britania Raya juga menderita akibat blokade Terusan Suez oleh Mesir sebagai aksi balasan atas serangan Britania Raya. Blokade tersebut membuat pasokan minyak Britania Raya terganggu. Publik Britania Raya juga mendesak pemerintah untuk menghentikan serangan di Mesir.

Britania Raya dan Prancis dipaksa menghentikan operasi dan menarik pasukannya keluar dari Mesir. United Nations Emergency Force (UNEF) kemudian dibentuk dan dikerahkan ke Mesir untuk mengamankan situasi dan menggantikan posisi pasukan Britania Raya dan Prancis.

UNEF merupakan pasukan bersenjata penjaga perdamaian yang pertama kali dibentuk sebagai respon dari Krisis Suez yang kian memburuk. Dengan berbekal persenjataan untuk mengamankan diri, UNEF terus berpatroli di wilayah konflik untuk memastikan tidak ada lagi konflik bersenjata di wilayah tersebut.

Terusan Suez kembali dibuka pada April 1957 setelah PBB mengizinkan pengelolaannya ke tangan Mesir. Kemudian bagi Selat Tiran, mengutip dari laman Britannica, kembali dibuka bagi kapal-kapal dari dan menuju Israel.

UNEF I yang ditugaskan dalam penanganan Krisis Suez kemudian mulai meninggalkan Mesir pada Mei hingga Juni 1967 atas permintaan pemerintah Mesir.

Lalu bagaimana nasib Britania Raya dan Prancis? Krisis Suez ini menjadi pukulan telak bagi politik dalam negeri kedua negara adidaya tersebut.

Sir Anthony Eden selaku Perdana Menteri Britania Raya harus digantikan oleh Harold Macmillan setelah Krisis Suez. Anggaran militer Britania Raya juga dikurangi akibat Krisis Suez.

Hal yang serupa juga dialami Prancis. Pemerintahan kubu sosialis yang dipimpin Perdana Menteri Guy Mollet harus melakukan reformasi sosial pada anggaran negara yang terkuras habis untuk keperluan invasi ke Mesir. Tentunya kebijakan ini mendapat kritikan dari kubu kanan hingga akhirnya pemerintahan Guy Mollet harus digulingkan.

Tidak kalah penting, Krisis Suez ini menjadi penanda berakhirnya era Britania Raya dan Prancis sebagai negara adidaya. Mereka tidak lagi dapat memaksakan kehendak mereka terhadap negara lain.

Lebih lanjut lagi, ternyata kali ini terdapat raksasa baru yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet yang justru pengaruhnya lebih besar dibandingkan Britania Raya dan Prancis. Kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet mampu menentukan apakah sebuah konflik harus dihentikan atau dilanjutkan menjadi lebih mematikan.

Itulah pembahasan 8 fakta dari Krisis Suez. Tentunya, Krisis Suez menjadi gambaran pada kita bahwa konflik bersenjata seharusnya dapat dihindarkan. Krisis Suez sudah menyebabkan jatuhnya korban jiwa baik di pihak militer maupun sipil ditambah kerusakan berbagai fasilitas umum.

Ada baiknya konflik dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi tanpa perlu mengerahkan kekuatan bersenjata. Alasannya adalah karena konflik bersenjata sekecil apa pun akan menjadi besar dan rumit ketika semakin banyak pihak yang terlibat di dalamnya.