Fakta Pemilu Republik Romawi, Berbeda dari Demokrasi Modern

Meski sangat berbeda dengan demokrasi modern, Republik Romawi nyatanya berusaha menghadirkan sistem pemerintahan yang demokratis lewat pembagian kekuasaan. Menurut Britannica, mulai berkembangnya sistem demokrasi di Yunani kala itu juga turut memengaruhi penerapan sistem serupa di Romawi. Nama Republik Romawi sendiri berasal dari kata rēspūblica dalam bahasa Latin. Rēs dalam kata itu berarti 'urusan' dan pūblicus atau pūblica berarti 'publik'. Republik Romawi berarti 'negara yang segala urusannya adalah milik rakyat Romawi' atau biasa disebut populus Romanus.

Dilansir Britannica, ada dua pemisahan kekuasaan berbeda dalam sistem pemerintahan Republik Romawi. Pertama, ada senat yang jadi sumber kekuasaan utama di Republik Romawi. Lembaga ini jadi yang pertama sekaligus terlama berdiri di sana. Senat Republik Romawi berisi para aristokrat yang dipilih oleh Majelis Romawi. Senat sendiri lebih banyak berfungsi untuk mengatur keuangan, administrasi, dan kebijakan asing dari Republik Romawi.

Kedua, ada konsul yang terdiri atas dua orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam bidang sipil dan militer. ThoughtCo melansir bahwa kekuasaan yang dipegang kedua konsul ini dibagi secara merata dan hanya berlangsung selama 1 tahun sebelum sepasang konsul baru dipilih kembali. Selain kedua bidang utamanya itu, konsul juga dapat mengurus hal-hal lain, semisal menjadi hakim, melaksanakan tugas-tugas keagamaan, sampai menggunakan hak veto untuk konsul lainnya jika dirasa tidak berkompeten dalam tugasnya.

Kemudian, pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Republik Romawi adalah lembaga legislatif dan forum majelis Romawi. Lembaga legislatif di Republik Romawi secara mendasar dibagi atas dua bagian, yakni comitia atau komite dan concilia atau dewan. Komite berisikan seluruh masyarakat Republik Romawi, sedangkan dewan lebih merujuk pada kelompok tertentu di sana.

Sementara, majelis Romawi berfungsi untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang di sana. Di dalam majelis ini, digunakan sistem voting untuk menentukan suatu kebijakan. Dilansir National Geographic, majelis Romawi terbagi atas dua bagian, yakni comitia centuriata yang berisikan kaum Patricia (aristokrat Republik Romawi) dan comitia tributa yang berisikan kaum Plebeian (kelompok masyarakat sipil).

Sebenarnya, dalam sistem demokrasi di Republik Romawi tidak mengenal pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Umumnya, kriteria bagi warga Republik Romawi yang berhak memilih dan dipilih untuk posisi kepemimpinan adalah para pria, tokoh masyarakat, sampai orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Bagi masyarakat sipil, suara mereka akan diwakilkan oleh comitia tributa.

Menurut ThoughtCo, comitia tributa ini terdiri atas 35 suku berbeda yang didasarkan pada wilayah geografis di seluruh wilayah Republik Romawi. Untuk memilih kandidat dalam comitia tributa, masyarakat Romawi akan hadir ke Saepta, sebuah lokasi yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk pemilihan. Sekitar 70 ribu masyarakat akan hadir ke tempat ini untuk melakukan pemilihan terhadap tokoh-tokoh suku yang mereka inginkan untuk mengisi posisi comitia tributa. 

Sementara, untuk comitia centuriata, posisi ini bisa dibilang jadi salah satu bentuk hak prerogatif bagi para aristokrat di Republik Romawi. Pasalnya, komite ini terdiri atas 193 anggota yang dipilih secara berurutan sesuai dengan kelas dari para centuriae. Menurut History, aristokrat kelas atas jadi pihak pertama yang berhak memilih. Untuk meloloskan anggota tertentu, pada aristokrat ini bisa saja bekerja sama untuk membuat calon-calon anggota itu melewati ambang batas suara. Keistimewaan ini pun punya bahasa sendiri oleh masyarakat Romawi, yaitu praerogativa, sebuah terminologi yang masih kita gunakan hingga hari ini.

Meski kedua lembaga legislatif di Republik Romawi ini menjalankan praktik pemilu, nyatanya sistem ini tak sepenuhnya mewakili tiap individu yang ada di sana. Dilansir History Extra, baik pemilihan di comitia tributa maupun comitia centuriata, keduanya sama-sama lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu saja. Bahkan, perwakilan dengan suara minoritas di lembaga itu kadang tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pemerintahan di Republik Romawi dan hanya sekadar dijadikan figur.

Selain itu, meski Republik Romawi percaya kalau hak pilih tiap warganya tidak bisa dicabut, ada pengecualian untuk beberapa kelompok. Perempuan, pendatang atau warga asing, sampai budak sayangnya tidak diberikan kesempatan untuk memilih kala itu. Olah karena itu, yang dimaksud sebagai "hak pilih tiap warganya tak bisa dicabut" itu lebih merujuk pada hak pilih dari pria dewasa yang lahir dan tinggal sebagai masyarakat Romawi.

Meskipun terdapat banyak perbedaan antara demokrasi yang dilaksanakan di Republik Romawi dengan sistem pemerintahan yang ada saat ini, ternyata beberapa terminologi dan hal lain yang digunakan hari ini banyak terpengaruh dari Republik Romawi. Sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan yang ada di Republik Romawi, misalnya, secara teoritis bertujuan agar tidak ada satu pihak yang mendominasi kekuasaan. Hal ini serupa dengan konsep trias politica yang dianut oleh banyak negara demokrasi modern.

Selain itu, terminologi "diktator" sebenarnya juga berasal dari Republik Romawi. Akan tetapi, berbeda dengan kata diktator yang kita kenal hari ini, konsep diktator pada masa Republik Romawi bukanlah satu tokoh yang punya kekuasaan absolut dan permanen. Dilansir Lumen, pemilihan diktator oleh Republik Romawi baru akan dilaksanakan ketika negara sedang mengalami krisis militer. Ketika seorang diktator dipilih, ia secara otomatis akan menggantikan sistem dua orang konsul. Selain itu, diktator pada masa Republik Romawi juga hanya akan menjabat selama beberapa bulan hingga 1 tahun. Ia memang memiliki kekuasaan absolut, tetapi tetap harus mempertanggungjawabkannya.

Sistem pemilihan dengan surat suara yang dirahasiakan juga jadi salah satu peninggalan Romawi Kuno yang masih diterapkan hingga sekarang. Meskipun awalnya menggunakan sistem pemilihan suara lewat oral, Republik Romawi menggantinya dengan sistem surat suara tertulis yang dinilai lebih membebaskan rakyat untuk memilih pilihannya, mengutip History Extra. Walaupun begitu, sampai Republik Romawi runtuh, sistem ini sempat menjadi bola panas di antara aristokrat Republik Romawi lantaran hal ini dapat melepas kontrol elite dalam pemerintahan.

Terlepas dari itu semua, peradaban Republik Romawi yang dikenal penuh pertumpahan darah ternyata bisa menghasilkan sistem pemerintahan yang inti sarinya bisa digunakan hingga hari ini. Walau dalam praktiknya masih terdapat beberapa kesenjangan, sistem ini nyatanya bisa membuat Republik Romawi eksis selama berabad-abad. Kalau menurutmu, apakah ada kesamaan antara sistem pemerintahan dan pemilu yang diselenggarakan di Republik Romawi dengan di Indonesia?