6 Negara Republik yang Mempraktikan Politik Dinasti di Tahun 2021

Seperti kebanyakan negara pecahan Uni Soviet lainnya, Azerbaijan memang bukan negara demokrasi, tetapi mempertahankan sistem republik dengan Presiden sebagai pemimpin tertinggi. Dibantu dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini juga menerapkan trias politica, yaitu pembagian struktur pemerintah berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Namun, selama ini berdasarkan laporan Freedom House, negara ini masih melakukan pembatasan ketat pada oposisi dan pihak-pihak yang berani mengkritik pemerintah. Politik dinasti bahkan sudah dipraktikan sejak Heydar Aliyev, Presiden pertama Azerbaijan sejak tahun 1993 mundur dari pemilu tahun 2003 karena alasan kesehatan. Ia kemudian digantikan sang putra tertua, Ilham Aliyev yang hingga kini masih memegang jabatan tersebut. 

Di tahun 2016 Aliev mengadakan sebuah referendum untuk mengangkat Wakil Presiden dan menambah masa jabatan Presiden dari lima tahun menjadi tujuh tahunan. Seakan tak bisa dielakkan, referendum tersebut disetujui rakyat Azerbaijan. Padahal, beberapa minggu sebelumnya sejumlah aktivis turun ke jalan untuk memprotes referendum tersebut. Dengan berlakunya referendum, nama Mehriban Alieva dinobatkan sebagai Wapres pertama Azerbaijan. Ia tak lain adalah istri Ilham Aliyeva. Dengan begitu, selama 30 tahun merdeka jabatan pemimpin negara hanya pernah dipegang satu keluarga. 

Hal ini sebenarnya banyak terjadi di beberapa negara bekas Soviet, termasuk Republik Otonom Chechnya yang sejak berdamai dengan Rusia dipimpin oleh klan Kadyrov. Dimulai dari Akhmat dan kini diwariskan pada sang putra, Ramzan Kadyrov. 

Hal serupa terjadi di Nicaragua. Posisi tertinggi di Nicaragua dipegang oleh Presiden Daniel Ortega yang sudah memenangkan pemilu selama empat kali berturut-turut sejak tahun 2007. Bahkan di tahun 2016, istrinya Rosaria Murillo turut mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan bukan kejutan saat ia terpilih. 

Sejak menjabat, Ortega dan Murillo makin sering melakukan tindak represif pada oposisi dan aktivis. Di tahun 2018 misalnya, ratusan orang meninggal dalam protes yang dibubarkan paksa oleh polisi. Sejak itu, Ortega dan Murillo dicap sebagai pelanggar HAM oleh negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat yang memberikan sanksi pada negara Amerika Tengah tersebut. 

Dalam liputan El Pais, banyak pihak dan lingkaran terdekat pasangan tersebut yang menyebut Murillo punya andil besar dalam pembuatan keputusan di Nicaragua bahkan saat ia belum menjabat secara resmi sekalipun. 

Politik dinasti di Filipina dimulai oleh Rodrigo Duterte. Karir politiknya dimulai lewat jabatan wakil walikota kemudian walikota Davao selama tujuh periode, walau tidak berturut-turut. Total durasi jabatannya mencapai 22 tahun seperti yang dilaporkan CNN. Terlepas dari keterlibatannya dalam Davao Death Squad yang menangkapi orang dan anak jalanan yang dicurigai sebagai pengedar narkoba tanpa bukti jelas hingga kebiasaannya melontarkan gurauan yang tidak etis, Duterte terpilih menjadi Presiden Filipina di tahun 2016.

Di tahun 2016, jabatan walikota Davao sudah jatuh ke tangan sang putri sulung, Sara Duterte-Caprio. Seakan sudah disiapkan untuk mempertahankan klan Duterte di pemerintahan Filipina, Rodrigo mengumumkan dirinya akan mundur dari politik. Namun, Sara mengonfirmasi pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden di pemilu 2022. Jika Sara terpilih, Duterte berpotensi mempertahankan imunitasnya dari jerat hukum. Privilese yang ia nikmati selama menjadi Presiden lima tahun belakangan. 

Seakan tak mau kehilangan kursi di Davao, putra Duterte lainnya, Sebastian disiapkan untuk bepartisipasi dalam perebutan kursi walikota Davao. Namun, awal November 2021 lalu ia memilih mundur dari pemilu tersebut dan mencalonkan rekannya. 

Pola yang sama bisa dilihat pula di banyak negara Afrika. Salah satu yang paling kentara adalah Guinea Kathulistiwa yang selama ini dipimpin oleh Presiden Teodoro Obiang sejak 1979. Ia merebut jabatan itu dari pamannya Francisco Macias Nguema lewat kudeta. Di tahun yang sama, Nguema dituntut atas beberapa kejahatan kemanusiaan dan korupsi. Ia dan beberapa rekan sejawatnya dihukum mati di tahun itu pula.  

Obiang dikenal sebagai salah satu pemimpin diktator terlama dan terbrutal yang pernah ada. Di tahun 2012, seakan tahu kalau waktunya tak bakal lama, Obiang mengangkat putranya yang bernama sama sebagai salah satu Wakil Presiden. Teodorin, nama panggilan sang putra dikenal karena gaya hidupnya yang mencolok, penuh kemewahan bertolakbelakang dengan kondisi mayoritas warganya. Bahkan ia sudah dicekal di beberapa negara atas berbagai kasu penggelapan uang dan korupsi. 

Gurbanguly Berdymukhamedov memegang jabatan Presiden Turkmenistan sejak tahun 2006 pasca kematian Presiden pendahulunya, Saparmurat Niyazov. Sejak menjabat, ia menerapkan sistem autokratik atau kekuasaan absolut. Beberapa waktu lalu, ia disorot setelah menunjuk putranya sendiri, Serdar atas jabatan Wakil Perdana Menteri untuk urusan bisnis dan keuangan pada Juli 2021 lalu.

Serdar bahkan diberi tanggung jawab atas mega proyek pembangunan sebuah kota modern yang belum diberi nama. Serdar bukan wajah asing bagi warga Turkmenistan. Ia beberapa kali menempati jabatan strategis di pemerintahan, terakhir sebagai Wakil Gubernur Provinsi Ahal. Provinsi tersebut adalah lokasi pembangunan proyek tersebut. 

Korea Utara bernama resmi Republik Demokratik Rakyat Korea Utara. Namun, tiap negara bisa menggunakan nama apapun dan membuat definisi tentang demokrasi sesuai keinginan mereka. Buktinya, walau berjuluk republik dan menyematkan kata demokratik serta rakyat, selama ini hanya keluarga Kim yang pernah memegang jabatan pemimpin tertinggi di Korea. 

Dimulai dari Kim Il Sung yang dijuluki sebagai founding father Korea Utara pasca memerdekakan diri dari Jepang di tahun 1948. Ia memimpin negara itu hingga ajalnya di tahun 1994 dan digantikan oleh sang putra, Kim Jong Il yang akhirnya mangkat pula di tahun 2011. Sejak itu, Kim Jong Un menggantikan posisi ayahnya hingga sekarang sudah memasuki 10 tahun. Entah sampai kapan pola dinasti ini akan bertahan nantinya. 

Indonesia sebenarnya juga banyak mempraktikan hal serupa. Kebanyakan di level daerah, tetapi makin kentara setelah terpilihnya anak dan menantu Presiden dalam pilkada tahun 2020 lalu.

Sepertinya politik dinasti bukan hal yang mudah untuk dihindari. Sama seperti orangtua yang mengarahkan anaknya untuk mengikuti jejaknya, dalam politik hal ini pun berlaku. Hanya saja, politik punya dampak yang sangat luas dan besar bagi kemaslahatan banyak orang. Wajar jika kecenderungan ini jadi sorotan.