Sejarah Banjir di Jakarta, Sudah Ada Sejak Zaman Kerajaan Tarumanegara

Seorang staf kantor penerangan Amerika Serikat di Jakarta, pernah menulis tentang persoalan banjir di Jakarta. Ia menyalahkan pendiri kota Batavia, Jaan Pieterzoon Coen yang memilih tempat dataran rendah sebagai pusat kekuasaan.

"Coen telah mendirikan kota di atas rawa-rawa, andaikata ia memilih tempat lain yang lebih tinggi setidaknya persoalan bajir dapat dikurangi dan tidak memusingkan pemimpin selanjutnya." Begitu, tulis staf kantor penerangan tersebut.

Pada masa kekuasaan Raja Purnawarman, sang raja pernah memerintahkan untuk melakukan penggalian terhadap Kali Chandrabagha (Sekarang Bekasi) dan Kali Gomati (Sekarang Tangerang)  sepanjang 12 km untuk mengatasi persoalan banjir. Peristiwa ini tercatat dalam Prasasti Tugu di Jakarta Utara yang kini disimpan dalam Museum Sejarah Jakarta.

Ketika itu, wilayah Jakarta saat ini merupakan bagian dari kerajaan Tarumanegara. Catatan dari Prasasti itu setidaknya menunjukan bahwa Jakarta sudah mengalami persoalan banjir sejak 15 abad yang lalu.

Hampir seluruh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkududukan di Batavia pernah merasa dipusingkan oleh persoalan banjir di wilayah pusat pemerintahannya itu.

Akan tetapi sejak Gubernur Jenderal yang pertama berkedudukan di wilayah itu mulai dari JP Coen, hingga yang terakhir AWL Tjarda van Starkenborgh Stachoewer tidak pernah berhasil mengatasi persoalan banjir di Batavia.

Menurut Alwi Shahab, dari ke-66 Gubernur Jenderal yang pernah berkuasa, semuanya merasa tidak pernah bersalah atas persoalan banjir di Batavia. Lantas, salah siapa ya?

Menurut penelusuran Alwi Shahab, Batavia pernah mengalami banjir terdahsyat pada tahun 1872. Ketika itu, sluisbrug (Pintu air) di depan Istiqlal sekarang, jebol. Kali Ciliwung meluap dan merendam pertokoan serta hotel di Jl. Gajah Mada dan Hayam Wuruk.

Tidak hanya itu, kawasan Harmoni, Rijswik (Jalan Veteran), dan Noordwijk (Jalan Juanda) juga mengalami kelumpuhan sehingga tidak dapat beroperasi dan dilalui kendaraan. Hal ini sangat memusingkan Gubernur Jenderal yang berkuasa saat itu.

Sadar jika Batavia merupakan dataran rendah yang kerap kali dihadapkan dengan persoalan banjir, pada tahun 1895 pemerintah kolonial Belanda mencoba merancang grand design untuk menanggulangi persoalan banjir.

Grand design ini meliputi pembangunan di daerah hulu kawasan Puncak hingga hilir daerah estauria Jakarta Utara.

Pemerintah kolonial Belanda sadar jika Batavia memang daerahnya berawa-rawa dan banyak memiliki situ. Untuk itu untuk menanggulangi persoalan banjir di kota ini perlu adanya sinergisitas dengan wilayah di sekitar Jakarta.

Barangkali, sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah panjang banjir pada masa penjajahan Belanda adalah perlu adanya sinergi antar kepala daerah untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.

Karena bagaimanapun, pembangunan vila, hotel, atau pemukiman di kawasan Puncak, Bogor dan sekitarnya, secara tidak langsung pasti akan berakibat juga terhadap keadaan Jakarta.

Sanggupkah kiranya para kepala daerah kita mengatasi persoalan banjir di ibu kota kita tercinta ini?

*Referensi artikel ini juga diambil dari:

• Sosroatmodjo, H. Soemarno. 1981. Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya. Sebuah Otobiografi, Jakarta: Gunung Agung
• Anwar, H Rosihan. 1977. Kisah-kisah Jakarta Setelah Proklamasi. Jakarta: Pustaka Jaya
• Karya Jaya: Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1956. Jakarta: Pemerintah DKI. 1977
• Shahab, Alwi. 2009. Batavia Kota Banjir. Jakarta: Republika
• Blackburn, Susan. 2011. Jakarta Sejarah 400 Tahun. Jakarta: Komunitas Bambu.