Dalam membahas sejarah perpolitikan Indonesia, kurang lengkap kalau tidak membahas Dekret Presiden Soekarno. Dekret ini ternyata sangat berdampak dalam mengubah peta perpolitikan nasional lho.
Berbagai peristiwa politik pun terjadi baik sebelum maupun sesudah terjadinya dekret. Nah, penasaran kan? Simak baik-baik yuk!
Pada masa Demokrasi Liberal, kondisi politik dalam negeri cenderung tidak stabil karena seringnya pergantian kabinet dalam waktu yang singkat. Bagaimana tidak, dalam waktu 9 tahun saja, ada 7 Perdana Menteri yang menjabat. Hal inilah yang membuat pemerintah kesulitan untuk menjalankan program kerja, karena baru saja mau digulirkan program, kabinet sudah jatuh duluan.
Perlu kamu ketahui, pada masa Demokrasi Liberal Presiden hanya kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Sementara kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri yang biasanya didukung oleh mayoritas parlemen untuk membentuk suatu formatur kabinet. Bila suatu ketika kabinet tidak didukung mayoritas parlemen, maka akan sangat mudah untuk digoyahkan.
Pada tahun 1955, pemilu pertama dalam sejarah nasional berlangsung dengan sukses. Rakyat berbondong-bondong menyalurkan hak suaranya untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.
10 November 1956 Presiden Soekarno melantik 514 anggota Konstituante yang bertugas untuk merumuskan undang-undang dasar baru. Hal ini disebabkan karena sejak 1950, Indonesia masih memakai Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950).
Akan tetapi di tengah perjalanan, Badan Konstituante gagal dalam merumuskan undang-undang dasar baru. Perdebatan mengenai dasar ideologi antar anggota Konstituante yang terjadi secara berlarut-larut, membuat badan ini tak bisa menyelesaikan tugasnya hingga akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Situasi politik yang semakin tidak stabil memaksa Presiden Soekarno mengambil keputusan. Presiden Soekarno pun mencetuskan Konsepsi Presiden 1957 sebagai suatu cara untuk menyikapi turunnya kewibawaan pemerintah karena jatuh bangunnya kabinet.
Langkah selanjutnya adalah membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957 sebagai upaya mengganti sistem Demokrasi Liberal dengan Demokrasi Terpimpin. Dalam Dewan Nasional muncul usulan dari Kepala Staf Angakatan Darat, Mayor Jenderal A.H Nasution kepada Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Presiden akhirnya setuju dan menyampaikannya kepada Konstituante.
Konstituante pun membahas usulan tersebut dan berlanjut dengan pemungutan suara. Akan tetapi, hingga tiga kali pemungutan suara dan akan memasuki masa reses, Badan Konstituante juga gagal untuk membuat keputusan.
Pada masa resesnya Badan Konstituante, situasi politik tanah air semakin memanas, konflik antarpartai juga semakin meruncing. Ditambah dengan munculnya beberapa pemberontakan di daerah, membuat kondisi nasional semakin membahayakan.
Dengan keadaan yang semakin membahayakan keutuhan negara, Presiden pun bertemu dengan beberapa tokoh nasional, di antaranya Ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Djuanda, serta tokoh-tokoh lain. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden akhirnya mengeluarkan Dekret pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tiga ketentuan pokok berikut.
Rakyat yang sudah muak dengan pertikaian politik antarpartai pun menyambut baik langkah Presiden Soekarno dalam mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 sebagai upaya menciptakan stabilitas politik nasional. Selain itu, Dekret Presiden Soekarno juga menjadi jembatan politik dari era Demokrasi Liberal menuju era Demokrasi Terpimpin.
Pasca Dekret, kabinet baru pun terbentuk pada 10 Juli 1959 dengan nama Kabinet Kerja yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Dengan demikian, maka babak baru era Demokrasi Terpimpin pun dimulai.
Nah, itulah beberapa fakta sejarah yang tersaji dari peristiwa Dekret Presiden 5 Juli 1958. Sebagai generasi muda alangkah baiknya kita mencintai sejarah bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli akan sejarahnya sendiri.