7 Fakta Krimea, Wilayah Strategis yang Jadi Rebutan Ukraina dan Rusia 

Krimea berada di antara dua perairan penting dalam perdagangan dan transportasi antara Eropa Timur dengan Eropa Barat, yaitu Laut Azov dan Laut Hitam. Pelabuhan Sevastopol yang tidak pernah beku di musim dingin menjadi salah satu kekuatan tawar menawar Ukraina dalam perdagangan internasional. 

Krimea juga menjadi jalur distribusi energi asal Rusia ke daratan utama Eropa. Posisinya sangat strategis, tak heran jika kedua negara berebut pengaruh dan kekuasaan di wilayah semenanjung tersebut. 

Selain fungsinya dalam distribusi komoditas penting di Eropa, Krimea adalah rumah untuk beragam etnik. Penghuni pertama wilayah ini sebenarnya adalah warga etnik Tatar. Mereka adalah salah satu etnik minoritas dengan akar bangsa Turki yang hidup nomaden. Etnik Tatar dikenal pula sebagai kolaborator Kekaisaran Mongol.

Di bawah kekuasaan Mongol, orang-orang Tatar menetap di beberapa wilayah di dekat Sungai Volga, Siberia, hingga Krimea. Mereka adalah pemeluk agama Islam yang sebagian besar menekuni bisnis. Khusus di Krimea, mereka berhubungan baik dengan Kekaisaran Ottoman lewat kerja sama distribusi komoditas. 

Saat Mongol jatuh di tahun 1400 hingga 1500-an, sebagian kawasan yang menjadi tempat tinggal etnik Tatar seperti Sungai Volga dan Siberia menjadi wilayah Kekaisaran Rusia. Dengan kemampuan bisnis yang mumpuni, orang-orang Tatar di wilayah Rusia menjelma jadi tokoh-tokoh elite. Mereka juga didapuk menjadi pemersatu warga etnik minoritas Islam lain di wilayah kekuasaan Rusia di masa itu. 

Barulah di tahun 1783, Kekaisaran Rusia di bawah pemerintahan Catherine The Great memperluas kekuasaan mereka dengan menduduki Krimea. Saat itu, wilayah ini dikenal dengan nama resmi Crimean Khanate yang berada di bawah perlindungan Kekaisaran Ottoman dan didominasi etnik Tatar. 

Etnik Tatar di wilayah Sungai Volga memiliki reputasi baik di mata Kekaisaran Rusia. Mereka dikenal dengan kemahirannya berdagang dan menjadi jalan bagi Rusia untuk menggandeng etnis minoritas muslim lain di wilayah kekuasaannya. Mereka pun mampu berasimilasi dan membangun diaspora di berbagai wilayah Kekaisaran Rusia. 

Setelah revolusi Bolshevik, etnik ini diberi wilayah otonom dan kebebasan lebih untuk menentukan nasib. Terciptalah Republik Tatartstan, salah satu wilayah otonom di Federasi Rusia saat ini. Hak otonomi serupa diberikan pula oleh Uni Soviet pada etnik Tatar di Krimea. 

Namun, semua berubah di tahun 1944. Stalin menuduh etnik Tatar Krimea sebagai simpatisan Nazi. Mereka pun dipaksa bermigrasi ke Asia Tengah dengan tujuan memurnikan wilayah Krimea dari teroris dan pengkhianat. Banyak dari warga Tatar Krimea yang meninggal selama perjalanan dan meninggalkan trauma tersendiri bagi para penyintasnya. 

Seiring dengan pengasingan warga Tatar dari Krimea, Stalin pun mendorong penduduk Uni Soviet dari etnik Rusia dan Ukraina untuk bermigrasi ke semenanjung strategis tersebut. Tak perlu waktu lama, Rusia dan Ukraina pun mendominasi demografi Krimea. Dengan absennya etnik Tatar, status otonom menjadi tak lagi relevan dan Soviet pun mengganti status Krimea menjadi oblast atau setara dengan negara bagian biasa tanpa hak otonom lebih.

Perubahan terjadi saat Nikita Khruschev naik jabatan di tahun 1954. Ia mengalihkan Krimea yang dulunya di bawah kontrol Russian Soviet Federative Socialist Republic ke Ukrainian Soviet Socialist Republic. 

Saat Uni Soviet melemah di tahun 1990an, etnik Tatar memanfaatkan momen untuk pulang ke Krimea. Namun, jumlah mereka tentu kalah dengan etnik Rusia dan Ukraina yang telah bermukim di sana sejak kebijakan imigrasi Stalin. 

Di tahun 1991, terjadi beberapa kali referendum untuk menentukan nasib Krimea dan Ukraina. Dilansir buku The Crimea Question: Identity, Transition, and Conflict karya Gwendolyn Sasse, lebih dari 90 persen warganya ingin Krimea kembali menjadi wilayah otonom di bawah pemerintah Soviet.

Jumlah pendukung kemerdekaan Ukraina di Krimea mencapai 54 persen. Namun, angka tersebut tergolong paling rendah dibanding wilayah lainnya. Saat Soviet pecah, tercipta resolusi di tahun 1992 yang menyatakan bahwa Krimea mendapatkan status otonom di bawah pemerintah Ukraina. 

Krimea menjadi topik hangat di tahun 2014 saat terjadi krisis politik di Ukraina. Semua berawal dari demo Euromaidan yang menuntut pemerintah Ukraina berkuasa untuk segera mendekat ke Uni Eropa, tetapi dibalas dengan tindakan opresif aparat. Pemerintah Rusia memanfaatkan momen itu dengan dalih khawatir dengan nasib warga etnik Rusia yang mendiami Krimea.

Rusia menduduki Krimea dan melakukan referendum mandiri yang menyatakan bahwa mayoritas warga Krimea ingin bergabung dengan Rusia. Namun, tanpa restu PBB, referendum sebenarnya tidak bisa dianggap sah. Hingga kini, media internasional selalu menggunakan istilah aneksasi ilegal terhadap keberadaan Rusia di Krimea. 

Keberadaan Rusia di Krimea dan Sevastopol memperlemah Ukraina dalam banyak aspek. Etnik minoritas macam Tatar merasa terancam dengan keberadaan pemerintah Rusia yang dikenal dengan kebijakan-kebijakan opresifnya.

NGO Freedom House di tahun 2021 ini merilis laporan tentang berbagai pelanggaran HAM. Contohnya, penangkapan aktivis Tatar anti-Rusia tanpa tuduhan jelas serta pemindahan paksa orang-orang yang tidak bersedia mengganti paspor Ukraina dengan Rusia, termasuk pelarangan masuk jurnalis ke wilayah Krimea. 

Hingga kini, status Krimea belum jelas. Ukraina melalui Presiden Volodymyr Zelenskiy masih berusaha mencari jalan untuk menuntaskan masalah ini dengan meminta dukungan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di sisi lain, Rusia secara de facto telah mengambil alih Krimea, bahkan kembali menggalakkan imigrasi warga Rusia ke semenanjung tersebut.