6 Fakta Park Chung Hee, Presiden 'Terbaik' Korsel yang Otoriter

Punya kekuasaan yang begitu besar, mungkin kamu berpikir jika Park Chung Hee berasal dari keluarga elite yang terkenal di Korea Selatan pada masanya. Kenyataannya, ia hanyalah anak dari keluarga miskin di sebuah pedesaan. Park lahir pada 14 November 1917 di Gumi, Korea Selatan.

Dilansir Britannica, Park kecil adalah siswa lulusan Taegu (Daegu) Normal School yang mendapat top honours atau penghargaan tertinggi. Setelahnya, ia pun sempat mengajar di sebuah sekolah dasar, sebelum bergabung dengan akademi militer Jepang.

Di militer Jepang, selama Perang Dunia II, Park menjabat sebagai letnan dua yang akhirnya menjadi perwira di tentara Korea saat negara tersebut bebas dari kekuasaan Jepang. Ia pun akhirnya dipromosikan sebagai jenderal pada tahun 1958. Latar belakang inilah yang menjadi kekuatan Park Chung Hee kala memimpin Korea Selatan selama 18 tahun lamanya sejak 1963.

Sebelum berhasil menduduki kursi kekuasaan pada tahun 1963, Park memimpin aksi kudeta atau junta militer pada tanggal 16 Mei 1961. Kala itu, ia menjabat sebagai jenderal.

Militer merebut kekuasaan Republik Kedua dan Park berhasil mengambil alih pemerintahan. Ia juga membubarkan Majelis Nasional, serta memberlakukan sejumlah larangan ketat terhadap aktivitas politik di Korea Selatan. Alhasil, Supreme Council for National Reconstruction (SCNR) yang dipimimpin Park Chung Hee mulai melakukan serangkaian reformasi.

Akibat dari tuntutan untuk mendirikan institusi demokrasi, Park akhirnya mengadakan pemilihan umum pada 15 Oktober 1963, seperti dijelaskan oleh Britannica. Ia pun terpilih menjadi presiden ketiga Korea Selatan pada saat itu.

Setelah lepas dari penjajahan Jepang, Korea Selatan terlibat perang saudara dengan Korea Utara. Hasilnya, Korea Selatan pun menjadi salah satu negara paling miskin di dunia pada tahun 1953.

Dalam artikel penelitian berjudul Park Chung Hee dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan karya Ririn Darini, setelah Perang Korea, pendapatan per kapita Korea Selatan turun menjadi 67 dolar AS. Lalu, pada tahun 1963, pendapatan per kapita Negeri Ginseng pun mulai merangkak naik ke 100 dolar AS.

Setelah terpilih menjadi presiden dan melakukan reformasi, Park punya tanggung jawab besar untuk merevitalisasi perekonomian Korea Selatan. Lewat "Five Years Plan", Park mulai menerapkan ekonomi berpengetahuan yang bertanggung jawab. Ia juga mulai mendirikan sejumlah badan untuk mendukung kebangkitan perekonomian Korea Selatan sesuai dengan rencana yang telah disusun olehnya.

Selain mendirikan sejumlah badan, Park punya sejumlah cara untuk bisa meningkatkan perekonomian di Korea Selatan. Mulai dari membuka kerja sama dengan Jepang, terlibat dalam perang Vietnam untuk menambah devisa, hingga pemberlakuan gerakan The Saemaul 'New Village' Movement atau 새마을운동 (re: saemaul undong).

Gerakan Saemaul Undong diluncurkan pada tahun 1970. Gerakan ini mengilhami masyarakat pedesaan untuk mandiri, seperti dalam kondisi kehidupan berdasarkan ketekunan, swadaya, dan kerja sama.

Berkat dukungan moral dari pemerintah pusat, desa-desa di Korea Selatan pun mulai melakukan reformasi pertanian. Konsep Saemaul Undong pun akhirnya dicontoh oleh sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia.

Perubahan perekonomian Korea Selatan selama rezim Park Chung Hee memang tidak dapat dimungkiri. Pesatnya kenaikan pendapatan per kapita hingga pembangunan infrastruktur besar-besaran di masa pemerintahan Park Chung Hee bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya di Korea Selatan.

Tak heran, jika akhirnya Park kembali terpilih menjadi presiden untuk masa jabatan keduanya pada Mei 1967. Namun, selama masa jabatan keduanya ini Park harus menghadapi sejumlah ketentuan konstitusional yang membatasi seorang presiden untuk berkuasa.

Situasi politik memanas, sikap otoriter Park pun makin parah. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan dan pihak oposisi menentang Konstitusi Yushin yang diamandemenkan Park Chung Hee pada Oktober 1972.

Menurut Britannica, Konstitusi Yushin mengizinkan pemilihan kembali presiden untuk masa jabatan 6 tahun dalam jumlah yang tidak terbatas. Meski kontroversial, anggota legislatif Democratic Republican Party (DRP) tetap meloloskan amandemen tersebut.

Akhirnya, amandemen tadi disetujui lewat referendum nasional di bulan Oktober 1969. Permainan politik Park yang juga berbasis pada militer pun menjadikannya sebagai bapak pembangunan yang otoriter.

Meski dipuja, Park Chung Hee tetap memiliki musuh yang berusaha mati-matian untuk menggulingkan rezimnya. Bahkan, pemerintah Korea Utara pernah merancang misi untuk membunuh sang presiden ketiga Korea Selatan tersebut.

Teror pembunuhan Korea Utara yang pertama terjadi pada tanggal 17 Januari 1968. Dengan mengirim 31 orang dari Unit 124, mereka menyerang Blue House, yakni istana kepresidenan Korea Selatan. Namun, serangan tersebut gagal.

Lalu, pada tanggal 15 Agustus 1974, "percobaan kedua" Korea Utara untuk membunuh Park Chung Hee kembali dilakukan. Kali ini, sang eksekutor hanya seorang diri yang dikenal dengan nama samaran Yoshi. Moon Se Gwang (nama asli Yoshi) melepaskan tembakan yang diarahkan ke Park Chung Hee saat sang presiden sedang berpidato.

Akan tetapi, serangan tersebut lagi-lagi gagal. Tembakan Moon pun mengenai istri Park Chung Hee, Yuk Young Soo, yang membuat sang ibu negara meninggal dunia di rumah sakit.

Walau dua kali tak berhasil dibunuh Korea Utara, Park Chung Hee akhirnya tewas di tangan teman karibnya, Kim Jae Kyu, kepala KCIA (Korean Central Intelligence Agency). Ia meninggal dunia pada 26 Oktober 1979 setelah diberi dua tembakan.

Park memang dikenal sebagai diktator yang tak pandang bulu, bahkan untuk membungkam lawan politiknya sekali pun. Kim Dae Jung, mantan presiden Korea Selatan periode 1998-2003 pernah hampir dibunuh Park karena Kim terus mengkritik sang pemimpin.

Meski begitu, seperti yang dituliskan oleh Kim Hyung A dalam bukunya yang berjudul Korea's Development Under Park Chung Hee, sang presiden berulang kali diakui oleh masyarakat Korea Selatan sebagai "presiden terbaik". Ini karena jasa Park yang amat besar dalam menghidupkan keadaan perekonomian Korea Selatan.