6 Langkah Jitu yang Mampu Membuat Indonesia Berpengaruh Terhadap ASEAN

19 Mar 2019, 18:24 WIB

IDN Times/Nisa Widya Amanda

Sejak dibentuknya ASEAN tahun 1967, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif pada wilayah ASEAN. Akan tetapi, peristiwa reformasi yang terjadi tahun 1998 memberikan pengaruh dalam pembuatan kebijakan Indonesia ke depan.

Banyak observasi yang telah dilakukan mengatakan ini merupakan suatu bentuk perubahan kebijakan Indonesia menuju paham regional yang dipengaruhi oleh idealisme Eropa. Menurut Profesor Ruland, pemberian pendapat tersebut terlalu cepat.

Ada beberapa hal lain yang mempengaruhi di balik terjadinya peristiwa reformasi, seperti terjadinya persaingan kekuasaan antara Amerika dan China yang memberikan efek ketidakpastian. Melalui diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS), Professor Ruland, memberikan pandangannya terhadap bagaimana kawasan domestik maupun regional akan mempengaruhi kebijakan Indonesia terhadap ASEAN dan peran ASEAN terhadap organisasi regional Indonesia.

1. Kebijakan baru yang dibuat harus memperhatikan kebijakan yang masih ada

dpr.go.id

Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam membuat norma baru seperti framing, memberikan penjelasan komunikatif kepada seluruh lapisan masyarakat dengan melihat fenomena – fenomena yang pernah terjadi sebelumnya. Kedua, grafting menunjukkan hubungan yang terkoneksi antara ide baru dan lama. Ketiga, pruning adalah proses akhir dalam pembuatan peraturan yang mana harus memilah-milah peraturan yang masih bisa berlaku di tengah masyarakat dan menghapus peraturan yang sudah tidak sesuai.

2. Siapa saja yang bisa membantu dalam pembuatan kebijakan?

dpr.go.id

Dalam membuat kebijakan baru tidak mungkin hanya pemerintah sendiri yang menjalankan tetapi harus mendapat dukungan dari badan, institusi atau organisasi yang relevan. Pada tahap framing pada tingkat kesejahteraan, yang sangat membantu adalah NGO, pelaku bisnis dan legislator. Sedangkan pada tingkat keamanan ada pemerintah dan legislator.

3. Mengadopsi kebijakan tanpa menemui hambatan

dpr.go.id

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah jika dalam proses grafting tidak ingin berhadapan dengan masalah. Prinsipnya, berdebat dalam proses pembuatan kebijakan tidak akan mengurangi kedaulatan bahkan kebalikannya hal tersebut akan semakin memperkuat kedaulatan dari negara tersebut.

Demokrasi dan hak asasi manusia diadopsi dengan jiwa kepemimpinan dan soft power. Soft power dapat ditelusuri pada masa pra-kolonial sebagai alat tolak ukur untuk menstabilkan pemerintahan baik secara internal maupun eksternal.

4. Mengadopsi strategi pengembangan paham liberal melalui kemakmuran

presidenri.go.id

Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah perlu memperhatikan hal – hal kecil seperti paham Marhaen, ekonomi kerakyatan dan perubahan kooperatif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah seperti kebijakan anti-liberal ekonomi, anti-kolonial, anti-kapitalis dan konstitusi.

5. Masalah kedaulatan yang pernah terjadi

change.org

Beberapa tahun silam Indonesia dan Malaysia pernah terjerat kasus kedaulatan Ambalat. Sedangkan dengan China juga pernah terjadi hal serupa yakni ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA). Kesimpulan pemecahan masalah tersebut adalah dengan terlibatnya konstitusi pembuat kebijakan luar negeri.

6. Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan

ebtke.esdm.go.id

Pemerintah harus banyak melakukan pembaharuan yang berbeda. Pemangku kekuasaan sebaiknya melokalisir konsep Eropa dalam menyeleksi paham regional dengan cara berbeda. Selain itu, pemangku kekuasaan harus berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Terakhir, harus menemukan cara dalam kebijakan luar negeri yang nasionalis tetapi tetap membuat Indonesia sebagai negara yang modern.

Dengan melakukan ke enam langkah di atas harapannya pemerintah Indonesia akan kembali untuk bisa berperan aktif tehadap kebijakan yang dibuat pada area ASEAN.