Jadi Menpora, Ketua IADO Harap Erick Thohir Lebih Peduli Anti-Doping

20 Sep 2025, 08:05 WIB

Margith Juita Damanik

WhatsApp Image 2025-09-17 at 16.59.15 (1).jpeg

Menpora, Erick Thohir (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Harapan untuk Erick ThohirGatot berharap, Erick bisa lebih peduli kepada IADO dibandingkan Menpora terdahulu. Apalagi saat ini, IADO tengah dalam perhatian WADA setelah lembaga dunia tersebut mengirimkan teguran kepada Kemenpora.
Sudah berkabar kepada ErickMenurut cerita Gatot kepada IDN Times, dirinya sudah membagikan informasi saol surat teguran WADA kepada Indonesia. Gatot mengatakan, Erick mengaku panik.
Respon Erick soal surat dari WADAMenpora Erick Thohir memberikan tanggapannya soal surat teguran yang diterima Kemenpora dari WADA. "Nanti saya follow up, pasti. Pasti di-follow up," kata Erick ditemui usai serah terima jabatan Menpora.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), Gatot S. Dewa Broto mengaku senang Erick Thohir terpilih menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru. Dia berharap, Erick bisa lebih peduli pada hubungan Indonesia dengan badan-badan dunia termasuk Badan Anti-Doping Dunia (WADA).

“Alhamdulillah banget, sangat senang (Erick Thohir menjadi Menpora),” kata Gatot dihubungi IDN Times pada Kamis (18/9). Gatot mengaku mengenal sosok Erick cukup baik mulai dari mantan Menteri BUMN tersebut berkecimpung du dunia broadcasting hingga menjadi Ketua Penyelenggara Asian Games 2018 Jakarta-Palembang.

1. Harapan untuk Erick Thohir

Gatot S. Dewa Broto bersama Erick Thohir (dok.Istimewa)

Gatot berharap, Erick bisa lebih peduli kepada IADO dibandingkan Menpora terdahulu. Apalagi saat ini, IADO tengah dalam perhatian WADA setelah lembaga dunia tersebut mengirimkan teguran kepada Kemenpora beberapa waktu lalu.

“Harapan saya semoga beliau lebih care dibanding pendahulunya. Karena beliau kan juga dekat dgn tokoh-tokoh IOC, FIFA dan OCA. Artinya, memiliki sense bahwa badan-badan dunia itu harus dihormati,” kata Gatot.

2. Sudah berkabar kepada Erick

Gatot S. Dewa Broto bersama Erick Thohir (dok.Istimewa)

Menurut cerita Gatot kepada IDN Times, dirinya sudah membagikan informasi saol surat teguran WADA kepada Indonesia. GaDiatot mengatakan, Erick mengaku panik.

“Saat ada surat WADA inipun beliau saya share, dan terjejut karena kan ada putaran kualifikasi Piala Dunia. Semoga beliau lebih care,” kata Gatot.

Gatot juga menginat bagaimana Erick menjadi saksi beberapa kali Indonesia mendapat teguran dari WADA pada tahun-tahun sebelumnya.

“Beliau pernah merasakan pahitnya Indonesia di ban FIFA tahun 2015 dan beliau lah yang approach ke Pres FIFA,” kata Gatot.

“Beliau juga pernah terjejut saat persiapan Asian Games, tiba-tiba saat General Assemby OCA (Olympic Council of Asia) di Sapporo Feb 2017 ditanya Presiden OCA ‘Bagaimana Indonesia mau host Asian Games sementara ini masih di sanksi WADA?’ Beliau sangat terkejut dan wajar,” lanjut Gatot.

3. Respons Erick soal surat dari WADA

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir didampingi Mantan Menpora, Dito Ariotedjo dan Wamenpora Taufik Hidayat. (IDN Times/Margith Damanik)

Menpora Erick Thohir memberikan tanggapannya soal surat teguran yang diterima Kemenpora dari WADA. “Nanti saya follow up, pasti. Pasti di-follow up,” kata Erick ditemui usai serah terima jabatan Menpora, di Gedung Kemenpora Jakarta, Kamis (18/9).

Gatot sebelumnya mengingatkan sejumlah sanksi mengancam Indonesia jika teguran WADA tak diindahkan. Mulai dari larangan mengibarkan bendera hingga tak boleh jadi tuan rumah turnamen internasional, bisa saja hadir andai WADA menyatakan Indonesia tak patuh pada aturan yang berlaku.

"Banyak (peluang sanksi). Kita tidak boleh jadi host. Host international event tidak boleh. Paling benderanya tidak boleh (dikibarkan). Sepert Rusia pakai bendera NOC, National Olympic Committee," kata Gatot kepada IDN Times pada Jumat (29/8).

WADA berharap Indonesia bisa melakukan komunikasi terkait hal ini pada awal September 2025. Jika tidak dimitigasi, maka bukan tak mungkin Indonesia terkena sanksi seperti yang sempat terjadi pada 2021 lalu.