Anggota TGIPF ke PSSI: Membuat Sanksi yang Bisa Berubah Sesuai Selera

07 Okt 2022, 14:31 WIB

Screenshot potret Anton Sanjoyo dalam Ngobrol Seru IDN Times (youtube/IDN Times)

Jakarta, IDN Times- Anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta dan Peristiwa (TGIPF), Anton Sanjoyo, layangkan kritiknya kepada Federasi Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait soal inkonsisten dalam penerapan regulasi.

Hal itu diungkapkannya saat ditanya perihal status sks Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Abdul Haris, yang ternyata pernah menerima hukuman 20 tahun dilarang aktif di sepak bola. Pada 2010 silam, Haris dijatuhkan sanksi tersebut karena mencoba menyuap Komdis PSSI.

Menurut pria yang karib disapa Bung Joy ini, sudah menjadi karakter FIFA dan PSSI jika aturan dan sanksi yang diterapkan dapat berubah-ubah.

“Sepanjang saya meliput belasan tahun di PSSI, aturan dan sanksi bisa berubah kapanpun sesuai dengan selera. Jadi, memang tidak ada hal yang sungguh pasti. Jangankan hukum PSSI, hukum FIFA pun dalam satu negara dengan negara lain bisa berbeda,” kata Anton.

1. Bakal cari pihak yang bertanggung jawab

IDN Times/Debbie Sutrisno

Haris saat itu hendak menyuap Komdis dengan pelanggaran yang dilakukan Arema dalam derbi melawan Persema Malang dalam lanjutan Liga Super Indonesia. Hukuman sudah di depan mata buat Arema, lantaran suporter masuk ke lapangan.

Komdis pun menjatuhkan denda Rp50 juta dan larangan main dengan penonton dalam satu laga. Namun, menurut Ketua Komdis kala itu, Hinca Pandjaitan, Haris berupaya menyuapnya.

Tak cuma itu, Hinca menyatakan kalau Haris sempat memfitnah Komdis lewat sebuah wawancara. Versi Haris kala itu, dijelaskan Hinca, Komdis meminta uang kepada Arema agar sidang bisa diatur hasilnya.

Atas dasar itulah, Haris dihukum oleh Komdis. Dia dianggap Komdis PSSI kala itu telah melakukan percobaan suap.

"Dia terbukti sah mencoba suap Komdis, dijatuhkan hukuman larangan 20 tahun beraktivitas di sepak bola Indonesia. Tak benar, Komdis meminta 10 persen, Haris yang menyuap Komdis," kata Hinca kala itu.

2. Tak pernah bertanggungjawab, PSSI tak pernah jera

screenshot Anton Sanjoyo dan reporter IDN Times di Ngobrol Seru "Mengurai Benang Kusut Tragedi Kajuruan" (youtube/IDN TIMES)

Eks Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Abdul Haris, kini sudah menjadi salah satu tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Sebagai ketua pelaksana pertandingan, dia dinilai melakukan beberapa kesalahan.

Selain sanksi larangan terlibat dalam sepak bola seumur hidup, dia juga terancam dibui oleh pihak kepolisian. Dia harus bertanggung jawab karena dinilai abai terhadap keselamatan penonton di stadion.

Jurnalis olahraga senior itu mengaku, akan mencari fakta-fakta dalam tragedi yang menewaskan ratusan orang di Kanjuruan, guna mengetahui pihak yang harus bertanggungjawab dalam kasus mengerikan tersebut.

“Ya itu sebabnya kami mencari fakta-fakta mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya pertandingan hingga penanganan pasca kerusuhan. Jadi kalo ada hal- hal yang tidak sepatutnya atau tidak normal dan tak sesuai dengan norma umum, pasti akan terus kami telusuri,” kata Anton.

3. PSSI suka asal-asalan dalam jalankan laga

IDN Times/Debbie Sutrisno

Tak hanya itu, Anton juga mengatakan jika PSSI suka abai dalam memperhatikan urusan teknis di pertandingan. Dia pun mempertanyakan pihak PANPEL dan PSSI yang tak paham mengenai regulasi dari FIFA.

“Jangankan untuk safety regulation, ini untuk urusan teknis aja ya, misalnya technical meeting atau managers meeting. Itu manager tidak pernah baca dengan detail tentang rules of the game-nya, peraturan permainannya. Anda tidak baca sebenarnya di technical meeting itu. Apalagi buat masalah yang lebih advance mengenai keamanan stadion,” kata dia

“Saya tidak yakin ya apakah panpel di Malang paham betul atau PSSI lah paham betul tentang regulasi FIFA, bahwa tidak boleh ada polisi berseragam di area technical-nya FIFA di lapangan hijau. Apalagi bawa pelontar gas air mata, apalagi gas airmatanya di dilontarkan, saya tidak yakin PSSI sudah mewanti-wanti buat menekankan itu, saya harus mengkonfirmasi ke pihak keamanan ada tidak arahan dari panpel atau PSSI bahwa penggunaan ini tidak dimungkinkan,” tutup Anton.