Pangeran Arab akan Mengakuisisi Newcastle, Pegiat HAM Protes

Amnesty International memang begitu keras mengkritisi hal tersebut. Mereka menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM yang melibatkan Pangerang Salman. Salah satu kasus yang menyita perhatian dunia adalah pengadilan aktivis perempuan Lujain Al-Hathloul yang ditangkap pada Mei 2018 atas tuduhan membahayakan keamanan negara.

Selanjutnya, tindakan dia juga dianggap terlibat dalam penangkapan orang-orang yang lantang terhadap kebijakan pemerintah tanpa adanya peradilan yang jelas di Arab Saudi. Kate Allen menilai adanya pembungkaman kebebasan berekspresi, persekusi aktivis hak asasi manusia, hukuman mati, hak-hak perempuan, hak-hak buruh migran, serta diskriminasi terhadap minoritas Syiah.

Kasus lain yang paling gempar adalah keterlibatan Pangeran Salman dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Istanbul, Turki pada 2018 lalu. Amnesty International menyebut jika itu termasuk eksekusi ekstrajudisial. Keterlibatan Mohammed bin Salman pun diperkuat hasil investigasi CIA yang menyimpulkan jika dirinya telah memberikan perintah atas kasus itu.

Kate Allen meminta CEO Premier League, Richard Masters, untuk mengkaji ulang akuisisi yang kini tengah berjalan. Sebab, lanjut dia, bisa jadi nama Liga Inggris sendiri yang nantinya bakal tercoreng. Jika proses pembelian Newcastle masih berlanjut, apakah pemilik yang berambisi mengakuisisi klub itu bisa melindungi citra dan reputasi kompetisi paling tenar di Eropa tersebut.

Allen juga mewanti-wanti jangan sampai permainan sepak bola yang mengusung nilai fairplay dijadikan tempat cuci tangan bagi para pelanggar HAM. Dia berpikir jika pembelian klub yang dijuluki The Magpies ini bukan sekadar pengembangan bisnis semata. Bahkan, bisa jadi kebiasaan mereka di Arab bakal menular pada Newcastle nantinya

"Proses ini lebih dari sekadar transaksi finansial. Ini adalah upaya membangun citra yang berdasar pada prestise Premier League dan semangat suporter Newcastle United," kata Allen kepada Express

Allen meminta otoritas Premier League memberikan pernyataan dan  transparansi yang jelas terkait uji kelayakan calon pemilik atau direktur klub. Selain itu, dia juga bertanya mengenai pengawasan terhadap latar belakang calon pembeli Newcastle, Pangeran Salman sampai sejauh mana dia berpihak pada HAM.

Direktur Eksekutif Premier League, Richard Masters pun membalas pertanyaan yang diajukan oleh Allen. Menurut dia, subjek memang sering jadi spekulasi pernyataan di media, tapi dia meyakinkan jika proses tes sudah dijalankan sebagaimana mestinya mengikuti hukum yang berlaku di Inggris dan peraturan Liga Inggris itu sendiri.

"Bagaimanapun, saya bisa menjamin kepada anda bahwa proses tes ini diminta oleh hukum perusahaan Inggris dan mereka mengaplikasikannya dengan prinsip kesetaraan untuk setiap prospek pembelian sebuah klub Liga Primer Inggris," kata Richard.

Sementara, Sekretaris Kebudayaan Inggris, Oliver Dowden, mengindikasikan pemerintah tak akan mengintervensi proses akuisisi Newcastle. Segala aturan dan proses uji kelayakan sudah dijalankan oleh Premier League dan pihaknya tak mau berprasangka buruk terhadap tuduhan yang dialamatkan Amnesty International kepada Pangeran Salman.

“Yang pertama, akuisisi ini merupakan dana investasi dari luar negeri, bukan personal dia (Pangeran Salman) yang membelinya. Kami memang punya hubungan bilateral yang baik dengan Arab Saudi, tapi dapat kami pastikan, kami tidak akan tinggal diam dan sengaja mengabaikan pelanggaran hak-hak asasi kemanusiaan," bebernya.

Kasus akuisisi itu pun kini menemui babak baru. Kali ini beberapa pihak dari Qatar mulai coba mempertanyakan Premier League kenapa bisa membuat perusahaan Arab Saudi bisa melakukan takeover salah satu klub di Inggris. Sebab, perusahaan BeIN Sport yang berasal dari Qatar geram dengan hal itu lantaran Arab Saudi dinilai sebagai negara yang jadi biang pembajakan siaran pertandingan sepak bola.

Arabsat, perusahaan milik negara adidaya tersebut dituding menyediakan platform bagi pembajak siaran pertandingan sepak bola populer bernama beoutQ yang disiarkan secara lansung oleh BeIN. Bahkan, otoritas Premier League sempat memberikan surat kepada Arab Saudi meminta aktivitas ilegal itu di-stop.

Tak pelak CEO BeIN Sport, Yousef al-Obaidly, meminta adanya investigasi yang lebih spesifik untuk melihat bagaimana keterlibatan orang-orang yang berada di balik akuisisi Newcastle terhadap kasus pencurian hak kekayaan intelektual berupa pembajakan siaran pertandingan sepak bola.

Beragam protes keras ini tak menyurutkan konsorsium Public Investment Fund (PIF) yang ada di bawah Mohamed bin Salman untuk mengakuisisi Newcastle. Besar kemungkinan, proses takover yang tengah berjalan bakal rampung pada 30 April nanti dan menandakan jika Arab Saudi sudah mulai masuk ke ranah sepak bola Inggris.