Apa Alasan Komdigi Blokir Sementara Situs Archive.org?

Langkah pemblokiran terhadap situs Internet Archive (archive.org) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba atau tanpa dasar yang kuat. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, Kemkomdigi telah lebih dahulu melakukan kajian mendalam terhadap konten yang tersedia di situs tersebut. Proses ini mencakup pemantauan berkelanjutan, identifikasi terhadap potensi pelanggaran hukum, serta pengiriman sejumlah surat resmi kepada pihak Internet Archive sebagai bentuk komunikasi awal agar segera melakukan perbaikan. Sayangnya, seluruh upaya tersebut tidak mendapat tanggapan ataupun langkah korektif yang memadai dari pihak pengelola platform.

Kemkomdigi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Pemblokiran bukanlah opsi pertama, melainkan langkah terakhir setelah berbagai jalur dialog dan pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, tindakan ini tidak bisa dianggap sebagai bentuk represi, melainkan sebagai upaya perlindungan ruang digital yang terukur terutama dari konten berbahaya yang dapat mengancam keselamatan psikologis masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja yang rentan terhadap paparan konten negatif.

“Kami tidak serta-merta menekan tombol blokir. Ada proses panjang yang kami tempuh, termasuk pemberian waktu kepada platform untuk merespons dan menindaklanjuti temuan kami,” jelas Alexander Sabar, mengutip pernyataannya di situs resmi Kemkomdigi pada 29 Mei 2025. Ia menambahkan, ketika sebuah platform mengabaikan komunikasi dari regulator, dan di saat yang sama ditemukan pelanggaran serius, maka pemblokiran menjadi langkah terakhir yang harus diambil demi melindungi kepentingan publik.

Sebagai platform global dengan jutaan pengguna, Internet Archive memiliki tanggung jawab untuk tunduk pada hukum negara tempat layanannya beroperasi. “Kami sangat menghargai nilai Internet Archive sebagai arsip digital dunia. Namun, nilai tersebut tidak dapat dijadikan tameng untuk membiarkan konten berbahaya dan melanggar hukum tetap dapat diakses masyarakat Indonesia,” tegas Alexander.

Salah satu alasan utama yang mendorong pemblokiran sementara terhadap situs archive.org adalah ditemukannya konten bermuatan pornografi dan perjudian online (judol) yang dapat diakses secara bebas oleh publik. Konten semacam ini tidak hanya bertentangan dengan norma sosial dan budaya Indonesia, tetapi juga melanggar hukum nasional, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), perlindungan terhadap ruang digital bukan sekadar tanggung jawab teknis, melainkan juga panggilan moral untuk menjaga generasi muda dari paparan konten yang merusak akhlak dan perilaku.

“Ruang digital kita tidak boleh menjadi ladang subur bagi konten yang merusak. Kami di Kemkomdigi memiliki mandat untuk menertibkan hal tersebut, dan setiap langkah yang kami ambil ditujukan demi perlindungan publik,” ujar Alexander, mengutip pernyataannya di situs resmi Kemkomdigi. Ia menegaskan bahwa sejak awal, pihaknya membuka ruang dialog dengan pengelola situs. Namun, ketika tidak ada tanggapan atau itikad baik dari pihak terkait, maka negara wajib mengambil tindakan tegas. “Kami selalu mengedepankan komunikasi dan koreksi. Tapi jika hal itu tidak dimungkinkan, maka perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas,” imbuhnya.

Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, menambahkan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif terhadap keberadaan konten berbahaya di platform mana pun. Meskipun Internet Archive memiliki nilai penting sebagai arsip digital dan digunakan dalam berbagai kepentingan akademis, kenyataan bahwa di dalamnya tersembunyi konten pornografi serta akses ke situs perjudian membuatnya menjadi platform berisiko tinggi jika tidak diawasi. Karena itu, kehadiran negara menjadi penting dalam menyaring konten serta menegakkan kedaulatan digital, guna memastikan bahwa internet tetap menjadi ruang yang aman, sehat, dan mendidik bagi seluruh masyarakat.

Selain konten berbahaya, Kemkomdigi juga menemukan indikasi pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) di situs Internet Archive. Banyak koleksi buku, film, dan perangkat lunak yang diunggah ke platform tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta. Temuan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan para pelaku industri kreatif dalam negeri, mulai dari penulis, pembuat film, hingga pengembang perangkat lunak. Bagi Kemkomdigi, kemajuan dunia digital seharusnya tidak dicapai sambil mengorbankan hak ekonomi dan moral para kreator.

Pelanggaran HKI semacam ini tidak bisa dibenarkan atas nama kebebasan informasi atau pelestarian arsip. Negara memiliki tanggung jawab menjaga ekosistem industri kreatif agar tetap sehat dan berkelanjutan, salah satunya lewat pencegahan praktik pembajakan atau distribusi ilegal atas karya-karya lokal maupun internasional. Kemkomdigi menegaskan bahwa akses terhadap informasi harus tetap menghormati hak cipta. Dalam hal ini, literasi digital tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan hukum yang berlaku.

“Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta. Kami juga bertanggung jawab melindungi industri kreatif nasional dari pembajakan digital. Karena itu, konten-konten yang belum jelas status lisensinya perlu dievaluasi bersama,” ujar Alexander, salah satu pejabat Kemkomdigi.

Ia juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kreator dalam negeri sebagai bentuk keberpihakan negara. “Kalau ada buku atau film karya anak bangsa yang diarsipkan tanpa izin, tentu itu merugikan kreator kita. Negara tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa pemblokiran terhadap situs Internet Archive bersifat sementara, bukan permanen. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan agar pihak pengelola platform segera melakukan perbaikan, termasuk menerapkan sistem moderasi konten yang lebih ketat. Jika Internet Archive menunjukkan itikad baik melalui komunikasi aktif serta membersihkan konten bermasalah, maka akses situs tersebut akan dipulihkan kembali untuk masyarakat Indonesia.

Pemblokiran ini merupakan bentuk eskalasi bertahap yang bertujuan mendorong terciptanya komunikasi, sesuatu yang sebelumnya belum tercapai. Menurut Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, pengalaman menunjukkan bahwa sejumlah platform baru merespons secara serius setelah pemerintah mengambil tindakan tegas. Dalam konteks ini, pemblokiran dipandang sebagai intervensi korektif, bukan bentuk penghukuman permanen. Pemerintah tetap membuka ruang dialog dan peluang kerja sama, sembari tetap menghargai kontribusi Internet Archive sebagai lembaga arsip digital dunia. Namun, keterbukaan serta kepatuhan terhadap hukum nasional tetap menjadi syarat mutlak bagi platform mana pun yang ingin beroperasi di ruang digital Indonesia.

Pemblokiran atau pembatasan akses terhadap platform digital global bukanlah hal yang asing dalam praktik diplomasi digital internasional. Sejumlah negara seperti Tiongkok, Rusia, India, hingga Turki pernah mengambil langkah serupa terhadap Internet Archive maupun berbagai platform besar lainnya yang dinilai tidak mematuhi regulasi lokal. Negara-negara tersebut menegaskan bahwa keberadaan platform asing harus tunduk pada norma hukum dan kedaulatan digital masing-masing negara, tanpa pengecualian.

Indonesia kini mengambil langkah serupa yakni menegakkan regulasi digital nasional secara adil dan tegas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ruang digital bukanlah wilayah bebas hukum. Setiap entitas digital, baik lokal maupun global, wajib mematuhi aturan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Internet Archive tidak diposisikan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra yang diharapkan dapat bertransformasi menjadi platform yang bertanggung jawab secara global dan sekaligus menghormati hukum lokal. Langkah Indonesia ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara berkembang pun memiliki hak dan keberanian untuk menjaga kedaulatan digitalnya.

“China sudah memblokir sejak 2012, Rusia pernah melakukan pemblokiran selama dua tahun, India menerapkan pembatasan akses terhadap konten sensitif, dan Turki pun pernah mengambil tindakan serupa. Jadi, hal ini bukanlah sesuatu yang aneh dalam konteks pengelolaan kedaulatan digital,” ujar Alexander.

Ia menambahkan, negara-negara tersebut bukan membenci Internet Archive, melainkan menuntut kepatuhan terhadap regulasi domestik. “Kalau platform bisa patuh di negara lain, maka mereka juga harus patuh di sini,” tegasnya.

Alexander juga menegaskan bahwa Kemkomdigi tetap membuka ruang kerja sama bagi seluruh platform digital global, selama ada komitmen menghormati hukum nasional. “Komunikasi tetap terbuka. Kami ingin platform-platform seperti Internet Archive tetap hadir di Indonesia, tetapi hadir secara etis dan patuh terhadap regulasi. Kami ingin ruang digital kita menjadi tempat yang aman, bermanfaat, serta berdaya saing,” terangnya.

Internet Archive adalah organisasi nirlaba yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat, yang memiliki misi membangun perpustakaan digital permanen untuk seluruh umat manusia. Didirikan pada 1996 oleh Brewster Kahle, situs ini menyediakan akses gratis ke jutaan arsip digital, termasuk buku, film, musik, perangkat lunak, hingga rekaman situs web. Salah satu fitur andalannya adalah Wayback Machine yang memungkinkan pengguna melihat kembali versi lama dari sebuah situs web.

Platform ini banyak dimanfaatkan oleh peneliti, akademisi, hingga jurnalis sebagai sumber informasi historis dan referensi digital. Namun, karena sifatnya yang terbuka dan cakupannya yang sangat luas, Internet Archive juga sering memuat konten yang belum tersaring sepenuhnya termasuk materi yang berpotensi melanggar hukum atau norma di sejumlah negara. Inilah yang kerap menjadi alasan mengapa beberapa pemerintah memilih untuk membatasi atau memblokir akses terhadap situs tersebut.

Menanggapi situasi ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan ruang digital melalui pendekatan yang tegas namun adil, progresif namun tetap mengedepankan dialog. Upaya ini dilakukan bukan semata-mata untuk membatasi, melainkan untuk menjaga ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab. “Pada akhirnya, yang kami jaga bukan sekadar sistem atau teknologi, tetapi manusia di balik layar yakni anak-anak kita, keluarga kita, dan generasi masa depan,” pungkas Alexander.

Di tengah era keterbukaan informasi yang terus berkembang, menjaga keseimbangan antara akses pengetahuan dan perlindungan masyarakat menjadi tantangan besar bagi setiap negara. Pemblokiran sementara terhadap Internet Archive bukanlah bentuk penolakan terhadap literasi digital, melainkan cerminan dari komitmen Indonesia dalam membentuk ruang digital yang aman, bermartabat, dan taat hukum. Langkah ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama bahwa kebebasan di internet tetap membutuhkan batasan, demi menjaga hak, etika, dan kepentingan publik yang lebih luas