Harga Kuota yang Mahal Jadi Alasan Masyarakat Tidak Pakai Internet

Survei ini melibatkan 1.950 responden dari 64 kabupaten di daerah
tertinggal, serta 322 ISP. Muhammad Arif, Ketua Umum APJII, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan akses internet yang merata di seluruh pelosok negeri.

“Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, 82,6 persen penduduk telah terhubung dengan internet. Namun demikian, masih ada 17,4 persen yang belum memiliki akses," ujarnya.

Di antaranya, sebanyak 14,8 persen responden menyatakan bahwa harga kupta internet terlalu mahal. Di sisi lain, 49,23 persen ISP yang terlibat dalam survei berharap adanya insentif pajak bagi perusahaan yang berkomitmen membangun layanan di daerah 3T.

Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Kominfo, menyampaikan akan pentingnya transformasi digital bagi ekonomi Indonesia.

"Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB terus meningkat, terutama setelah pandemi. Namun, kita melihat bahwa kontribusi ini masih di bawah 10 persen dibandingkan negara besar lainnya seperti Amerika Serikat dan China. Oleh karena itu, estafet digitalisasi perlu mendapatkan perhatian serius," imbuh Fadhilah.

Masih ada 17,4 persen masyarakat di daerah tertinggal yang belum memiliki akses internet. BAKTI memiliki landasan strategis untuk menyelesaikan masalah ini dalam lima tahun ke depan.

Aju Widya Sari, Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kominfo, menekankan pentingnya infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung transformasi digital.

“Transformasi digital merupakan langkah strategis untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dan meningkatkan daya saing global.
Namun, wilayah tengah dan timur Indonesia masih menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih, dengan banyak daerah yang belum tersentuh infrastruktur yang memadai," kata Aju.

Saat ini, 1.020 desa telah diidentifikasi membutuhkan sinyal internet, di mana sekitar 464 desa telah disolusikan, sementara 556 desa masih dalam proses.