Internet Indonesia Masih Tertinggal di ASEAN, Komdigi Kejar Target

Target ambisius tersebut juga mencakup perluasan infrastruktur digital secara signifikan. Pemerintah menargetkan cakupan jaringan fiber optik dapat menjangkau hingga 90 persen kecamatan, serta meningkatkan penetrasi fixed broadband menjadi 60 persen rumah tangga pada 2029. Selain itu, harga layanan fixed broadband diharapkan lebih terjangkau, yakni sekitar 2,5 persen dari pendapatan per kapita nasional.

Namun, kondisi di lapangan saat ini masih menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar. Mulyadi menyebut, penetrasi fixed broadband baru mencapai sekitar 24 persen rumah tangga, dengan biaya layanan yang masih relatif tinggi.

“Saat ini pelanggan fixed broadband baru sekitar 24 persen rumah tangga, sementara rasio harga layanan masih berada di kisaran 4,8 persen dari pendapatan per kapita nasional,” ujar Mulyadi.

Ia menambahkan, dari sisi kecepatan, capaian broadband Indonesia juga masih jauh dari target, berada di kisaran 36 sampai 41 Mbps, sehingga masih ada gap yang signifikan untuk mencapai target RPJMN 2025–2029.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital nasional masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi akses, keterjangkauan, maupun kualitas layanan.

Kondisi tersebut turut berdampak pada posisi Indonesia di tingkat regional. Mulyadi mengungkapkan, kualitas layanan broadband nasional saat ini masih tertinggal dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.

“Secara kualitas, broadband kita masih berada di peringkat 9 dari 10 negara di ASEAN,” tambahnya.

Menurutnya, terdapat sejumlah tantangan besar yang perlu segera diatasi untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Dari sisi mobile broadband, kendala utama meliputi keterbatasan spektrum untuk layanan 4G dan 5G, masih adanya wilayah blank spot, serta belum masifnya pengembangan jaringan 5G. Selain itu, keterbatasan jaringan fiber optik sebagai backhaul juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas layanan.

Sementara itu, pada pengembangan fixed broadband, tantangan yang dihadapi tidak kalah kompleks. “Biaya penggelaran jaringan fiber optik masih sangat besar, ditambah dengan minimnya infrastructure sharing serta berbagai kendala regulasi di daerah seperti perizinan, right of way, hingga retribusi,” jelas Mulyadi.

Ia juga menyoroti bahwa pembangunan fiber optik saat ini masih terkonsentrasi di wilayah komersial. Hal ini terjadi karena tingkat pengembalian investasi di daerah non-komersial, terutama wilayah pedesaan, dinilai belum menarik bagi pelaku industri.

Mulyadi juga menyoroti persoalan di tingkat daerah yang turut memperlambat pemerataan infrastruktur digital. Selain terkendala investasi, penggelaran jaringan fiber optik di sejumlah wilayah dinilai masih belum tertata dengan baik dan menimbulkan persoalan baru.

“Di lapangan kita juga melihat pembangunan fiber optik yang menumpuk dan semrawut, sehingga mengganggu estetika kota bahkan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat,” ia mengatakan.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pembangunan jaringan masih sangat bergantung pada inisiatif penyelenggara, tanpa dukungan insentif yang cukup dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini membuat pembangunan lebih terkonsentrasi di wilayah komersial, sementara daerah non-komersial seperti perdesaan masih tertinggal.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Komdigi telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satu yang menjadi prioritas adalah mendorong fiberisasi sebagai fondasi utama infrastruktur digital, baik untuk fixed broadband maupun mobile broadband, termasuk sebagai backhaul jaringan 5G.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan prinsip open access, yakni membuka akses infrastruktur secara adil, transparan, dan non-diskriminatif bagi seluruh penyelenggara telekomunikasi.

“Prinsip open access ini penting untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, sekaligus mendorong kompetisi yang sehat,” jelasnya.

Komdigi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri, akademisi, masyarakat, hingga media. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan tercipta solusi yang lebih holistik, baik dari sisi teknis, bisnis, regulasi, maupun sosial, guna mempercepat pemerataan infrastruktur digital di Indonesia.