Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku telah menyiapkan roadmap untuk membangun "Gigabit City" atau kota digital. Mereka akan bertanggung jawab mengeluarkan kebijakan bagi penyelenggara telekomunikasi untuk membangun infrastruktur digital yang diperlukan.
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo, Wayan Toni Supriyatno mengatakannya dalam acara Tech & Telco Forum 2024 di Jakarta pada Jumat (05/06/2024).
Gigabit City adalah sebuah konsep perkotaan yang memiliki konektivitas internet ultra cepat mencapai 1 gigabit per detik (Gbps).
Gigabit City harus memerhatikan kebutuhan yang di setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda. Sebagai perbandingan, Singapura lebih mudah dalam membangun smart city karena minim tantangan demografi dibanding Indonesia.
"Internet yang kita harapkan adalah pemerataan distribusi, bagaimana kapasitas dan tentu kualitasnya," ujar Wayan.
Kominfo akan bertindak sebagai orkestrator. Sedangkan pemerintah daerah membantu menggelar jaringan untuk dimanfaatkan masyarakat.
Dia berharap ke depannya teknologi artificial intelligence (AI/kecerdasan buatan), robotik hingga metaverse bisa diwujudkan, sehingga membutuhkan kecepatan luar biasa.
"Kami sedang membangun konsep untuk menghadapi perkembangan teknologi tersebut," jelasnya.
Dalam menyusun roadmap Gigabit City, Kominfo menetapkan basis yang dijadikan dasar pembelajaran, agar konsepnya tepat guna. Pemerintah mengaku terus berkoordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi dan asosiasi.
Wayan menjelaskan bahwa mereka mempersiapkan konsep kota digital yang menjadi contoh untuk bisa ditiru daerah-daerah lain. Dia tak mau ada invetasi luar biasa, tetapi tak relevan dengan hasilnya.
"Harus melihat peluang di sana, supply-demand masyarakat di sana, industri di sana. Kami sudah menyusun indeks transformasi digital," Wayan mengatakan.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Jerry Mangasas Swandy mengungkapkan bahwa coverage dan capacity jaringan internet di Tanah Air sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Gigabit City.
"Dibutuhkan harmonisasi untuk bisa memulai pilot project di kota-kota besar di Indonesia," imbuh Jerry.
Setidaknya, ada 40 kota-kota besar di Indonesia. Sehingga jaringan backbone harus diperluas ke kota-kota yang dimaksud.
"Contohnya untuk kota bisnis dengan banyaknya pialang saham, jika internet hilang sedikit saja, maka potensi kehilangannya bisa mencapai jumlah yang besar," paparnya.
Belum lagi untuk kebutuhan medis di mana banyak yang sudah menggunakan robot. Jika koneksinya hilang satu detik saja, maka nyawa yang menjadi taruhannya.