Sebagai salah satu platform media sosial yang paling banyak digunakan di dunia, TikTok terus menuai kontroversi. Dan, bukan rahasia kalau TikTok menerima larangan di berbagai negara dunia karena berbagai alasan, salah satunya adalah keamanan siber.
Uni Eropa juga ikut waswas. Hasilnya, pada Kamis (23/2) kemarin, Komisi Uni Eropa (European Commission) melarang penggunaan TikTok. Mari simak faktanya!
Dalam pernyataan resminya, European Commission Corporate Management Board menyatakan keputusan untuk melarang penggunaan TikTok di perangkat korporat dan perangkat personal para pegawainya.
"Langkah ini bertujuan untuk melindungi Komisi Eropa dari ancaman dan tindakan keamanan siber yang dimanfaatkan sebagai serangan siber terhadap lingkungan korporat Komisi Eropa," tulis Komisi Eropa.
BBC mencatat bahwa para petugas Komisi Eropa harus menghapus TikTok dari HP atau gadget-nya per 15 Maret. Jika mereka tidak melakukannya, maka aplikasi seperti akun surel Komisi Eropa hingga akun Skype for Business mereka tak akan bisa digunakan. Perlu dicatat, ini bukan berarti masyarakat UE tidak bisa menggunakan TikTok.
"Larangan ini adalah keputusan internal korporat yang terbatas pada penggunaan perangkat yang termasuk dalam layanan selulernya," tulis Komisi Eropa.
Menurut Komisi Eropa, langkah ini tepat karena sudah sejalan dengan kebijakan keamanan siber yang ketat. Dalam kebijakan tersebut, Komisi Eropa mengharuskan penggunaan perangkat seluler untuk komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan, bukan untuk main TikTok.
"Komisi Eropa berkomitmen untuk memastikan bahwa stafnya terlindungi dari meningkatnya insiden dan ancaman siber. Oleh karena itu, ini tugas kami untuk merespons sedini mungkin peringatan potensi [ancaman dan insiden] siber," tulis Komisi Eropa.
BBC melansir bahwa sejauh ini, lembaga tersebut memiliki 32.000 pegawai tetap dan kontrak.
Menurut data dari Sensor Tower Data yang dikutip BBC, TikTok telah tumbuh pesat. Bahkan, aplikasi produksi ByteDance ini adalah aplikasi non-Meta pertama yang mencapai angka pengunduhan hingga 3 miliar di seluruh dunia. Meski begitu, aplikasi ini telah menghadapi kecaman dalam beberapa bulan terakhir, terutama dari Barat.
Dilansir Reuters, pada Desember 2022, Senat Amerika Serikat (AS) telah menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk melarang penggunaan TikTok di perangkat milik pemerintah AS. Tentu saja, alasannya adalah bahwa AS mewaspadai potensi TikTok menjadi "pintu belakang" China memata-matai data pengguna AS.
Selain AS, pemerintah Belanda pada Januari 2023, melarang petinggi dan pejabat pemerintahannya dari penggunaan aplikasi TikTok. Dilansir POLITICO, alasannya pun serupa, yaitu keamanan siber dan ketakutan diintai China. Di India, TikTok memang sudah dilarang sejak pertengahan 2020.
Menanggapi kebijakan Komisi Eropa, TikTok menyatakan kekecewaannya karena keputusan ini diambil tanpa sepengetahuannya. Menurut The Guardian pada November 2022, TikTok padahal sudah mengakui ke Uni Eropa bahwa kantornya di berbagai belahan dunia, termasuk China, memang bisa mengakses data pengguna TikTok.
"Jadi, kami beroperasi di bawah kecurigaan. Kurangnya transparansi dan proses hukum. Sejujurnya, siapa pun pasti ingin diberitahu soal masalah ini," tutur Director of Public Policy and Government Relations TikTok, Caroline Greer.
Bukan rahasia kalau negara-negara Barat takut dengan potensi China memata-matai mereka lewat TikTok, tuduhan yang disangkal oleh Beijing. Dilansir Reuters pada Februari 2023, Senat Prancis akan menyelidiki TikTok lebih lanjut. Selain itu, ternyata, saking banyaknya pengguna TikTok di Eropa, ini melewati batas Digital Services Act (DSA).
Mengenai kekhawatiran keamanan siber, Greer menekankan bahwa ia tak bisa menjawab kekhawatiran tersebut karena dirinya dan TikTok tidak diberi tahu mengenai masalah ini. Meski begitu, Commissioner for the Internal Market UE, Thierry Breton, mengatakan kalau UE tak perlu menjabarkan alasan untuk berbagai keputusannya.
Greer mengatakan bahwa pada Januari 2023 lalu, CEO TikTok, Shou Zi Chew, sebenarnya telah bertemu dengan Breton dan komisioner UE lainnya di Brussels, Belgia. Namun, menanggapi keputusan Komisi Eropa, Shou diklaim merasa "khawatir dan bingung".
"Dia [Shou] selalu ada dan merespons Komisi [Eropa] ... Kami telah mengajukan permintaan pertemuan sesuai dengan kehendak mereka bagaimana pun caranya," ucap Greer dilansir Reuters.
Akhir kata, TikTok pun dibuat bingung dengan keputusan UE. Greer memungkasi pernyataannya dengan peringatan untuk lembaga UE lainnya agar melakukan penelitian terhadap TikTok sebelum membuat keputusan.