TikTok Berhentikan Ratusan Content Moderator, AI Ambil Alih?

Perusahaan tidak menjelaskan secara gamblang alasan di balik pemangkasan tim Content Moderator yang berbasis di Inggris. Padahal, peran content moderator sangat krusial, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Daring (Online Safety Act) pada Juli 2025. Regulasi ini menetapkan sanksi berat bagi platform digital yang gagal melindungi anak di bawah umur dari konten berbahaya, yakni denda hingga 10 persen dari omzet atau minimal £18 juta atau Rp 394,2 miliar tergantung mana yang lebih besar.

Menariknya, laporan The Financial Times yang dikutip PCMag dan TechSpot menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja ini dilakukan hanya seminggu sebelum para pekerja di kantor London dijadwalkan memberikan suara terkait pembentukan serikat pekerja. Sumber internal mengungkapkan bahwa manajemen perusahaan menolak langkah tersebut, sehingga memicu tuduhan union busting (pemberangusan serikat pekerja) dari Communication Workers Union (CWU). John Chadfield, organisator nasional CWU, bahkan menegaskan bahwa TikTok memang tidak lagi menginginkan moderator manusia karena perusahaan ingin seluruh pekerjaan itu digantikan oleh AI.

Seorang juru bicara TikTok mengatakan kepada FT, sebagaimana dikutip PCMag (25/8/2025) “Kami sedang melanjutkan reorganisasi yang kami mulai tahun lalu untuk memperkuat model operasional global kami di bidang Trust and Safety. Langkah ini mencakup pemusatan operasi di lebih sedikit lokasi secara global guna memastikan efektivitas dan kecepatan yang maksimal, seiring kami mengembangkan fungsi penting ini bagi perusahaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pemangkasan tim moderator merupakan bagian dari konsolidasi global yang sudah berjalan sejak tahun lalu.

Meski perusahaan berdalih langkah ini bagian dari strategi global, banyak pihak tetap skeptis karena waktunya bertepatan dengan agenda pemungutan suara serikat. Kondisi ini menimbulkan perdebatan luas mengenai transparansi perusahaan teknologi besar dalam menyikapi tuntutan pekerja. Pada akhirnya, situasi tersebut menggambarkan semakin rentannya posisi karyawan di tengah dinamika industri digital yang bergerak cepat dan berfokus pada efisiensi teknologi.

Perusahaan induk TikTok, ByteDance, menolak anggapan bahwa AI hanya akan membuka lapangan kerja baru sekaligus memberi ruang bagi karyawan untuk mengerjakan tugas yang lebih kreatif. Sebagai perbandingan, CEO Cisco sempat menyatakan bahwa AI tidak akan menyebabkan hilangnya pekerjaan dalam PHK terbarunya. Sementara itu, CEO Coinbase justru mengakui telah memecat sejumlah insinyur yang menolak beradaptasi dengan penggunaan AI setelah teknologi tersebut diperkenalkan di perusahaan kripto itu.

Faktanya, ini bukan kali pertama TikTok menilai AI lebih efektif dalam memoderasi konten dibanding manusia. Di Malaysia, perusahaan sempat memecat 500 karyawan dengan dalih konsolidasi operasi regional. Padahal peran mereka telah digantikan oleh sistem AI. Situasi serupa terjadi di Berlin, Jerman. Sekitar 150 karyawan diberhentikan pada Juli 2025, hingga memicu aksi mogok satu hari dari pekerja ByteDance. Kala itu, pemecatan dilakukan dengan menghapus seluruh departemen Trust and Safety yang selama ini bertanggung jawab mengawasi dan memoderasi konten platform.

Pertanyaan besar yang muncul dari fenomena ini adalah apakah kecerdasan buatan (AI) benar-benar siap menggantikan peran manusia dalam moderasi konten? Secara teknis, AI memang unggul dalam hal kecepatan analisis sehingga mampu menyeleksi jutaan konten dalam waktu singkat, serta mendeteksi pelanggaran berdasarkan pola data. Namun, tantangan utama justru hadir pada konten yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks, sensitivitas budaya, dan pertimbangan etis yang hanya dapat dipahami oleh manusia. Inilah alasan mengapa banyak pihak meragukan klaim bahwa AI bisa sepenuhnya mengambil alih tugas moderator.

Sejak era revolusi industri, selalu ada kekhawatiran bahwa mesin akan merebut pekerjaan manusia. Dalam beberapa kasus, manusia masih mampu beradaptasi dan tetap memegang peran penting. Namun, situasi kini berbeda. Dengan semakin luasnya penerapan AI, ancaman kehilangan pekerjaan menjadi lebih nyata. Laporan Goldman Sachs pada Maret 2023 bahkan menyebutkan bahwa AI yang mampu menghasilkan konten dapat menggantikan seperempat pekerjaan manusia yang ada saat ini, dengan potensi hilangnya hingga 300 juta lapangan kerja akibat otomatisasi.

Penulis buku Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything, Martin Ford, menegaskan bahwa dampak ini bukan hanya dirasakan oleh individu, melainkan dapat bersifat sistemik. Menurutnya, penggantian tenaga kerja manusia oleh AI bisa terjadi pada banyak orang sekaligus dalam waktu singkat. Hal ini berimbas besar terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan kata lain, masalah ini tidak hanya soal kehilangan pekerjaan secara personal, tetapi juga guncangan sosial dan ekonomi dalam skala luas.

Meski begitu, kabar ini tidak sepenuhnya buruk. Para pakar meyakini masih ada ranah yang sulit dijangkau AI, terutama pekerjaan yang membutuhkan kualitas khas manusia seperti kecerdasan emosional, empati, hingga kreativitas dalam berpikir di luar kebiasaan. Tugas-tugas yang menuntut pemahaman relasional dan intuisi tetap menjadi keunggulan manusia yang sulit ditandingi oleh algoritma.

Di sisi lain, perusahaan teknologi seperti TikTok memandang penggunaan AI sebagai simbol efisiensi dan modernisasi. Mereka berargumen bahwa algoritma mampu mengurangi kesalahan manusia sekaligus meningkatkan standar keamanan platform. Namun, keputusan untuk menggantikan tenaga kerja tanpa menyeimbangkannya dengan peran manusia justru memperlihatkan sisi gelap transformasi digital. Fenomena ini seakan menegaskan bahwa AI bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan perlahan berubah menjadi pengganti nyata bagi pekerjaan manusia.