Benarkah Membuat Polisi Tidur Sembarangan Bisa Dipidana?

Secara legalitas hukum di indonesia, pembuatan alat pembatas kecepatan telah diatur secara ketat dalam undang-undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan secara gamblang bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan. Membuat pembatas jalan tanpa izin resmi dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan lain.

Sanksi bagi oknum yang terbukti memasang pembatas jalan secara ilegal tidak main-main, yaitu berupa denda materiil hingga kurungan penjara. Pelanggaran terhadap pasal yang mengatur gangguan fungsi jalan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda hingga puluhan juta rupiah. Penegakan hukum ini dibuat untuk memastikan bahwa semua fasilitas keselamatan yang terpasang di ruang publik harus melalui persetujuan dinas perhubungan setempat.

Aturan mengenai dimensi dan bentuk pembatas kecepatan juga diatur secara mendalam melalui peraturan menteri perhubungan. Sebuah pembatas jalan yang sah harus memiliki spesifikasi tinggi, lebar, serta sudut kelandaian tertentu yang disesuaikan dengan jenis kelas jalan yang dilalui. Bahan pembuatannya pun harus menggunakan material yang aman, seperti karet khusus atau campuran aspal dengan pewarnaan yang kontras agar mudah terlihat dari jauh.

Polisi tidur yang dibuat secara asal-asalan menggunakan semen atau untaian tali tambang besar sering kali memiliki sudut yang terlalu tegak dan tinggi. Bentuk yang tidak standar ini sangat berpotensi merusak komponen sasis bawah mobil serta membuat pengendara motor kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Jika pembatas jalan ilegal tersebut menjadi penyebab langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas, pihak yang memasangnya dapat dituntut secara hukum pidana yang lebih berat.

Mengingat adanya risiko hukum yang mengintai, masyarakat tidak boleh lagi mengambil tindakan sepihak dalam membuat alat pembatas jalan di lingkungan rumah. Jika sebuah kawasan pemukiman dirasa membutuhkan alat pengendali kecepatan karena banyaknya kendaraan yang melaju kencang, warga harus menempuh jalur birokrasi yang resmi. Proses ini diawali dengan mengajukan permohonan tertulis melalui pengurus rukun tetangga atau rukun warga setempat.

Surat permohonan tersebut kemudian diteruskan kepada dinas perhubungan atau pemerintah daerah setempat untuk dilakukan survei kelayakan lokasi secara langsung. Petugas yang berwenang akan menilai apakah titik tersebut memang membutuhkan pembatas jalan dan menentukan jenis serta ukuran yang paling aman untuk dipasang. Melalui prosedur yang legal ini, tujuan menjaga keselamatan lingkungan dapat tercapai tanpa harus melanggar hukum dan merugikan hak para pengguna jalan lain.