China dan Uni Eropa Akhirnya Sepakati Harga Ekspor Mobil Listrik
Tiongkok dan Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan strategis mengenai regulasi harga ekspor kendaraan listrik baterai (BEV) untuk pasar Benua Biru. Konsensus ini menandai langkah penting dalam meredakan ketegangan perdagangan yang sebelumnya memanas akibat pemberlakuan tarif anti-subsidi yang cukup tinggi terhadap produk otomotif asal Negeri Tirai Bambu tersebut.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengalihkan fokus dari beban tarif menjadi skema panduan harga minimum yang lebih teratur bagi para eksportir. Keputusan ini diharapkan dapat menciptakan iklim kompetisi yang lebih sehat dan adil, sekaligus menjaga stabilitas pasokan kendaraan ramah lingkungan di tengah ambisi dekarbonisasi global yang tengah dijalankan.
1. Transformasi tarif anti-subsidi menjadi mekanisme jaminan harga
Sebelum kesepakatan ini tercapai pada Januari 2026, Uni Eropa telah menerapkan kebijakan tarif anti-subsidi yang sangat membebani produsen Tiongkok, yakni mencapai 35,3 persen di atas tarif standar sebesar 10 persen. Kebijakan yang mulai berlaku pada tahun 2024 tersebut sempat memicu protes keras dari Kementerian Perdagangan Tiongkok karena dianggap diskriminatif dan menghambat pertumbuhan pasar kendaraan listrik baterai.
Melalui konsensus terbaru, Uni Eropa kini beralih dengan menerbitkan Dokumen Panduan tentang Pengajuan Penawaran Jaminan Harga. Mekanisme ini memungkinkan setiap produsen untuk mengajukan penawaran harga ekspor yang akan dinilai berdasarkan kriteria hukum yang objektif. Dengan mengikuti aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), setiap perusahaan Tiongkok yang memenuhi syarat kini dapat menggunakan jaminan harga minimum sebagai pengganti bea anti-subsidi yang mahal tersebut.
2. Peninjauan objektif bagi eksportir kendaraan listrik Tiongkok
Kamar Dagang dan Eksportir Mesin dan Produk Elektronik Tiongkok (CCCME) menyambut baik janji Komisi Eropa untuk melakukan peninjauan yang lebih transparan terhadap permohonan yang diajukan. Uni Eropa berkomitmen untuk menetapkan harga impor minimum yang berbeda bagi setiap produsen, tergantung pada profil biaya dan model bisnis masing-masing perusahaan. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi merek-merek besar Tiongkok dalam merencanakan strategi distribusi mereka di Eropa.
Langkah ini dipandang sebagai alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan kebijakan tarif flat yang kaku. Perusahaan yang kooperatif dan mampu menunjukkan struktur harga yang adil akan mendapatkan akses pasar yang lebih mudah tanpa harus dibebangi tambahan bea masuk yang melambungkan harga jual ke konsumen akhir. Janji mengenai peninjauan yang non-diskriminatif menjadi poin krusial yang diharapkan dapat mengakhiri perdebatan panjang mengenai subsidi negara yang selama ini dituduhkan oleh pihak Eropa.
3. Fenomena soft landing dalam peta persaingan otomotif global
Para ahli dari Kamar Dagang Tiongkok menyebut hasil konsultasi ini sebagai sebuah soft landing atau pendaratan lunak bagi konflik perdagangan yang sebelumnya mengancam rantai pasok global. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi mampu menghasilkan solusi di tengah perbedaan pandangan mengenai subsidi industri. Dengan adanya panduan harga yang jelas, produsen Tiongkok tetap dapat berkompetisi di pasar Eropa, sementara produsen lokal Eropa merasa terlindungi dari ancaman harga yang terlalu murah.
Meskipun belum sepenuhnya jelas apakah tarif 35,3 persen tersebut akan dihapus secara total atau hanya disubsitusi, arah kebijakan ini memberikan sinyal positif bagi investor otomotif. Fokus kini bergeser pada kepatuhan terhadap standar harga dan regulasi data yang ditetapkan Uni Eropa. Konsensus ini diharapkan dapat menjadi model bagi penyelesaian sengketa dagang serupa di masa depan, demi memastikan transisi menuju energi bersih tidak terganggu oleh proteksionisme yang berlebihan.
