Tips Biar Gak Diincar Debt Collector Saat Kredit Motor Nunggak
- Jalin komunikasi dengan leasing untuk hindari penagihan kolektor
- Mengajukan permohonan restrukturisasi atau keringanan cicilan untuk atur ulang kontrak
- Memahami hak hukum dan mekanisme jaminan fidusia agar tidak mudah diintimidasi oleh oknum penagih
Masalah finansial yang datang mendadak sering kali berdampak pada kelancaran pembayaran cicilan kendaraan bermotor. Kondisi ini jika dibiarkan berlarut tanpa solusi akan memicu prosedur penagihan dari pihak ketiga yang sering kali menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pemilik kendaraan saat berada di ruang publik.
Ketakutan akan ancaman penyitaan di jalan raya sebenarnya bisa dihindari dengan memahami prosedur administrasi dan perlindungan hukum yang berlaku. Langkah-langkah preventif sejak dini sangat diperlukan agar status kredit tetap dalam pengawasan yang kooperatif tanpa harus melibatkan konfrontasi fisik dengan tim penagih lapangan.
1. Jalin komunikasi dengan leasing
Kunci utama agar tidak menjadi target utama pengawasan kolektor adalah dengan tidak memutus jalur komunikasi dengan perusahaan pembiayaan. Sebagian besar orang cenderung menghindar dan mematikan telepon saat belum memiliki dana untuk membayar, padahal tindakan ini justru dianggap sebagai indikasi pelarian tanggung jawab atau debitur tidak kooperatif. Dengan mendatangi kantor cabang secara langsung, seseorang menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban meskipun sedang berada dalam kondisi sulit.
Pihak perusahaan pembiayaan biasanya akan menunda pengiriman tenaga penagih luar jika debitur masih bisa diajak berkomunikasi dan memberikan kepastian waktu pembayaran yang realistis. Transparansi mengenai alasan keterlambatan, misalnya karena pemutusan hubungan kerja atau biaya medis mendadak, dapat menjadi pertimbangan bagi tim manajemen risiko untuk memberikan toleransi waktu tambahan. Menjaga hubungan baik ini secara otomatis menjauhkan nama debitur dari daftar prioritas penanganan oleh pihak ketiga.
2. Mengajukan permohonan restrukturisasi atau keringanan cicilan
Restrukturisasi merupakan jalur resmi yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan pembayaran namun tetap ingin mempertahankan kendaraan. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengajukan surat permohonan keringanan yang berisi opsi seperti perpanjangan masa tenor atau pengurangan nilai cicilan bulanan. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit, beban yang harus dibayarkan setiap bulan menjadi lebih kecil sehingga sesuai dengan kapasitas kantong saat ini.
Jika permohonan restrukturisasi ini disetujui dan ditandatangani secara resmi, maka kontrak lama dianggap gugur dan digantikan dengan kontrak baru. Selama kontrak baru tersebut berjalan sesuai kesepakatan, pihak kolektor tidak memiliki dasar hukum apa pun untuk melakukan penagihan apalagi penyitaan. Ini adalah cara paling elegan dan aman secara hukum untuk melindungi unit motor dari incaran pihak luar tanpa harus merasa was-was setiap kali melewati persimpangan jalan atau lampu merah.
3. Memahami hak hukum dan mekanisme jaminan fidusia
Pemahaman mengenai aspek hukum sangat penting agar seseorang tidak mudah diintimidasi oleh oknum penagih yang tidak profesional. Sesuai dengan aturan hukum di Indonesia, penarikan kendaraan hanya boleh dilakukan jika perusahaan memiliki sertifikat jaminan fidusia dan telah melalui proses peringatan tertulis (somasi) sebanyak tiga kali. Selain itu, eksekusi unit tidak boleh dilakukan secara sepihak jika pihak penyewa modal keberatan secara sah; segala bentuk paksaan di jalan raya tanpa putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana.
Saat bertemu dengan tim penagih, sangat disarankan untuk tetap tenang dan meminta mereka menunjukkan kartu identitas resmi, surat tugas, serta salinan sertifikat fidusia yang asli. Jika dokumen tersebut tidak lengkap atau proses dilakukan dengan cara-cara yang melanggar ketertiban umum, maka pemilik motor berhak menolak untuk menyerahkan kendaraan dan meminta penyelesaian masalah dilakukan di kantor polisi terdekat. Pengetahuan hukum ini berfungsi sebagai perisai diri yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang di lapangan.
