3 Hal Ini Bisa Bikin Pengelolaan Dapen BUMN Lebih Sehat

21 Feb 2023, 15:37 WIB

Pembaharuan Logo BUMN (Dok. Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Pengelolaan dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih penuh liku-liku. Hal itu dibuktikan lewat data Kementerian BUMN yang menyebut ada 65 persen dana pensiun BUMN tidak sehat.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menyebutkan, ada tiga hal yang mesti dipenuhi oleh seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan dana pensiun BUMN lebih sehat.

"Ke depan supaya posisi dana pensiun BUMN lebih sehat maka pengurus dana pensiun harus diisi tenaga profesional yang qualified, terutama sektor investasi," ujar Toto kepada IDN Times, Selasa (21/2/2023).

Kedua, sambung Toto, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mesti lebih ketat dari sisi kepatuhan dan penegakan hukum kepada pengelola dana pensiun BUMN.

"Ketiga, mesti ada indikator early warning di otoritas pengawas yang bisa mengantisipasi kegagalan pengelolaan dana pensiun, termasuk dana pensiun BUMN," beber dia.

1. Tidak dikelola menggunakan model fully funded system

ilustrasi dana pensiun (freepik.com/rawpixel.com)

Di sisi lain, Toto menerangkan bahwa sengkarut pengelolaan dana pensiun BUMN karena tidak menggunakan model fully funded system.

"Kondisi yang ideal pengelolaan dana pensiun korporasi atau BUMN itu mestinya pake model fully funded system. Dengan skema fully funded, artinya baik peserta/pegawai maupun pemberi kerja keduanya ikut kontribusi iuran. Jadi dana yang terbentuk disebut fully funded," papar dia.

Hal itu karena sebagian revenue atau pemasukan yang diharapkan datang dari hasil investasi dengan return tidak sesuai harapan.

"Itu terjadi karena penempatan portofolio yang keliru atau sebab lain yang sifatnya uncontrollable. Bisa juga penyebabnya karena salah satu pihak, misal employer terlambat setor iuran sehingga jadi utang iuran yang bengkak," ujar Toto.

2. Dukung keterlibatan KPK

Ilustrasi penyelidikan polisi (IDN Times/Arief Rahmat)

Toto menambahkan, penyertaan portofolio investasi yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian dan governance memadai patut diinvestigasi.

Hal itu yang kemudian jadi perhatian Kementerian BUMN dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sambut baik kalau KPK ikut terjun di investigasi ini," kata Toto.

3. Menunggu hasil audit KPK

Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)

Menteri BUMN, Erick Thohir menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan bersih-bersih dana pensiun BUMN.

Kolaborasi dengan KPK merupakan bentuk pengawasan Erick terhadap dana pensiun di BUMN. Hal itu lantaran 65 persen dana pensiun di BUMN mengalami masalah dan butuh perhatian khusus.

Pengawasan diperlukan agar kasus yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Data saya 35 persen sehat, 65 persen ada masalah. Saya mau bersih-bersih. Jangan (jadi) Asabri, Jiwasraya," kata Erick.

Namun, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, masih belum mengetahui BUMN mana saja yang dapennya bermasalah lantaran pihaknya masih menunggu hasil audit dari KPK.

"Kan sudah kemarin pak Erick paparkan (di DPR). Sudah tahu jadwalnya kapan. Kalau di luar itu, tanya progres gak bisa. Namanya audit kan semua proses, gak bisa gegabah juga," ucap Arya saat bertemu awak media di kantornya, Jumat (17/2/2023).