Kementerian Tunggu Hasil Audit KPK soal Dapen BUMN yang Bermasalah
Jakarta, IDN Times - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus melakukan bersih-bersih di tubuh perusahaan pelat merah. Hal itu termasuk dana pensiun (dapen) di masing-masing BUMN yang 65 persen di antaranya bermasalah.
Permasalahan dapen tersebut diklaim dapat mengancam kesejahteraan para pensiunannya. Namun, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, masih belum mengetahui BUMN mana saja yang dapennya bermasalah lantaran pihaknya masih menunggu hasil audit dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kan sudah kemarin pak Erick paparkan (di DPR). Sudah tahu jadwalnya kapan. Kalau di luar itu, tanya progres gak bisa. Namanya audit kan semua proses, gak bisa gegabah juga," ucap Arya saat bertemu awak media di kantornya, Jumat (17/2/2023).
1. Perbaiki tata kelola dengan melibatkan direksi dan komisaris
Kendati begitu, Kementerian BUMN tidak tinggal diam selama menunggu hasil audit dari KPK. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian BUMN melakukan pembenahan tata kelola atau good corporate governance (GCG) dana pensiun para perusahaan pelat merah.
Salah satu pembenahan tata kelola tersebut dengan melibatkan jajaran direksi dan komisaris di BUMN.
"Kan sebenernya GCG-nya. Makanya kami usul tiap ada namanya investasi dapen itu ada keterlibatan dari level BOD di BUMN-nya. Misal, kalau Telkom Direktur Keuangan dan Direktur HC Telkom ikut dalam proses keputusan untuk ke mana dana investasinya," tutur Arya.
2. Keterlibatan komisaris baru pertama kali terjadi
Arya menambahkan, pelibatan komisaris BUMN dalam pengawasan dan pengelolaan dapen baru pertama kalinya dilakukan saat ini. Hal itu diketahui Arya yang saat ini menjabat sebagai salah satu Dewan Komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
"Pengawasannya luas, juga akan dilaporkan ke komisaris dari BUMN yang bersangkutan. Ini yang sudah terjadi di Telkom. Mereka sudah kasih laporan dari kondisi keuangan dari dapen," ucap dia.
3. Transformasi pengelolaan dana pensiun
Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN, Erick Thohir bertekad melakukan tranformasi pengelolaan dana pensiun BUMN sesuai tata kelola perusahaan yang baik pada 2023. Erick sendiri mengaku ingin agar dana pensiun BUMN dikelola secara profesional. Adapun saat ini, dana pensiun dikelola secara mandiri oleh masing-masing BUMN.
"Nah ini kita mau coba diperbaiki. Jangan sampai pensiunan pegawai BUMN justru jadi masalah ke depan dan juga jangan sampai aset-aset BUMN yang ada akhirnya hilang atau tidak dimanfaatkan. Ini yang kita coba sedang petakan," beber dia.
4. Pentingnya pengelolaan dana pensiun BUMN yang profesional
Erick pun mengungkapkan pentingnya pengelolaan dana pensiun BUMN yang profesional. Menurut dia, hal tersebut bisa membuat pensiunan BUMN bisa mendapatkan kepastian soal penempatan dana mereka.
"Karena kembali, sama dengan Jiwasraya dan Asabri, adalah penempatan investasi yang tentu ini tidak punya standar sehingga bisa terjadi. Saya masih bilang bisa, (karena) kita gak boleh menduga-duga, bisa terjadi penyelewengan," kata Erick.
