3 Kebijakan yang Perlu Diambil Pemerintah Atasi Dampak Iran-Israel

18 Apr 2024, 13:09 WIB

Ridwan Aji Pitoko

ilustrasi konflik Israel dan Iran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun, dengan fokus pada inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok.
Bank Indonesia harus mengendalikan sisi moneternya, sementara pemerintah melakukan pengawasan pada sektor riil.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ekonom sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini mengungkapkan tiga kebijakan yang mesti diutamakan pemerintah saat ini untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan dari dampak konflik Iran-Israel.

Menurut Didik, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk menjaga inflasi dan menstabilkan harga-harga bahan pokok agar masyarakat bawah tidak semakin menderita dengan kondisi saat ini.

"Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lupakan saja, fokus pada daya tahan masyarakat, daya beli mereka, menahan agar tidak terjadi pengangguran yang besar," ujar Didik dalam keterangan resminya, Kamis (18/4/2024).

1. Jaga daya beli agar tidak menurun

Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Pemerintah, menurut Didik, punya tugas menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun. Tidak hanya pemerintah, Bank Indonesia (BI) juga punya peran untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak mengalami penurunan.

Didik mengatakan, BI berperan penting mengendalikan dari sisi moneternya. Sementara pemerintah wajib melakukan pengawasan pada sektor riilnya.

"Sejauh ini BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak. Pada sisi sektor riil, pemerintah pusat dan daerah sudah wajib memantau harga-harga kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Untuk di daerah sendiri ada TPID," tutur Didik.

2. Instrumen fiskal

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Kebijakan yang kedua adalah fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah.

Kebijakan ini, kata Didik, perlu dijaga agar pengeluaran jadi lebih produktif dan mampu membantu masyarakat bawah serta rentan.

"Kebijakan fiskal yang baik adalah prudent, berhati-hati, dan mampu mengendalikan defisit. Jangan jor-joran, proyek besar kendalikan, dan populisme jangan serampangan," ujar dia.

3. Pengalihan kebijakan perdagangan luar negeri

ilustrasi ekspor-impor (IDN Times/Aditya Pratama)

Kebijakan ketiga adalah dengan mengalihkan fokus perdagangan luar negeri ke kawasan yang sedikit terpengaruh perang.

Menurut Didik, konflik Iran dan Israel pastinya mengganggu jalur perdagangan ke Eropa dan Timur Tengah. Maka dari itu, pemerintah perlu fokus ke wilayah lain dalam menjalankan kebijakan perdagangan luar negerinya sementara ini.

"Mitra dagang di kutub ekonomi lainnya akan hidup terus seperti mitra Jepang, China, ASEAN, India, dan lain-lain," katanya.