Jakarta, IDN Times - Hari ini, tepat dua tahun kepemimpinan Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin. Ini juga menandai periode kedua Jokowi sehingga secara total, tujuh tahun sudah Jokowi memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ada empat catatan penting bagi pemerintah menurut Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA) yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi.
Apa saja itu? Berikut rangkumannya.
Sekjen FITRA Misbah Hasan mengatakan pertumbuhan ekonomi masih ekslusif dan hanya dinikmati oleh sebagian ‘elite’ kelas atas negara ini. "Belum inklusif dan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran.," kata Misbah dalam keterangan tertulis, Senin (16/8/2021).
Hal ini terlihat dari capaian yang timpang dan berbanding terbalik antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran di tahun 2020 dan 2021, termasuk Gini Rasio yang masih tinggi.
"Pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan lebih inklusif agar bisa dinikmati oleh oleh kalangan ekonomi menegah ke bawah," kata Misbah.
Catatan kedua adalah belum memaksimalkan potensi pendapatan negara, salah satunya melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meski sudah direlaksasi target penerimaannya.
Ia menilai masih banyak potensi kebocoran penerimaan pajak dan PNBP yang dilakukan oleh petugas pajak hingga diversifikasi pajak yang justru memberatkan masyarakat kecil seperti pajak sembako, dan lain-lain.
"Perlu pengawasan yang ketat atas potensi kebocoran pendapatan negara dan diversifikasi pajak yang tidak memberatkan masyarakat kecil," ujar Misbah.
Misbah menilai proyeksi APBN 2022 dan perubahan fiskal yang dilakukan pemerintah belum fleksibel dan belum adaptif terhadap kerentanan bencana alam dan bencana non-alam COVID-19. Hal ini terlihat dari serapan anggaran yang rendah di setiap tahun dibanding dengan pagu anggaran yang ditetapkan, baik serapan Belanja kementerian/lembaga regular maupun serapan anggaran PC-PEN.
"Serapan Belanja kementerian/lembaga dan PC-PEN cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, sehingga kurang optimal dirasakan oleh masyarakat," ujar Misbah.
Untuk mengatasi itu, Misbah merekomendasikan penyederhanaan proses pengadaaan barang/jasa melalui lelang terbuka dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas PBJ serta dan mengurangi mekanisme penunjukan langsung.
PR keempat pemerintah terletak pada rendahnya sinergi antara belanja kementerian lembaga dan TKDD. Menurut Misbah, kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif belum diiringi dengan kontrol pelaksanaan yang baik, sehingga target-target capaian pembangunan yang sudah ditetapkan banyak dapat meleset.
"Hal ini terlihat dari pemanfaatan infrastruktur yang dibangun pemerintah seperti bandara baru yang sepi, jalan tol yang sering rusak, bendungan yang belum mampu meningkatkan Nilai Tukar Petani, dan lain-lain," katanya.
Ia bahkan mengatakan serapan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga rendah. Berdasar data per Juli 2021 baru Rp373,86 triliun, terkoreksi 6,75 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp400,93 triliun.
"Kami merekomendasikan perlunya penyelarasan dan sinergi program pusat dan daerah serta Dana Desa dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran," papar Misbah.
"Pemerintah perlu memperbaiki Jaring Pengaman Sosial dengan berbagai program, terutama dalam hal data, sehingga program tepat sasaran," katanya menambahkan.