10 Pos Anggaran Belanja Tertinggi, Nomor 1 Kementeriannya Prabowo
Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam RAPBN 2022 sebesar Rp940,57 triliun. Alokasi terbesar ada di kementerian yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto yang mencapai Rp133,92 triliun.
Alokasi belanja Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2022 itu naik 13,32 persen atau Rp15,74 triliun dari outlook belanja Kemenhan dalam APBN 2021 yang sebesar Rp118,18 triliun.
1. Daftar 10 K/L dengan belanja tertinggi di 2022
Berdasarkan data dari Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2022, berikut daftar 10 K/L dengan anggaran belanja tertinggi:
- Kemenhan Rp133,92 triliun
- Polri Rp111,02 triliun
- Kementerian PUPR Rp100,59 triliun
- Kemenkes Rp96,05 triliun
- Kemensos Rp78,25 triliun
- Kemendikbud Ristek Rp72,99 triliun
- Kemenag Rp66,45 triliun
- Kemenkeu Rp43,02 triliun
- Kemenhub Rp32,93 triliun
- Kemenkominfo Rp21,79 triliun
2. Pemerintah alokasikan anggaran pertahanan buat apa saja?
Secara keseluruhan, dalam RAPBN 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk fungsi pertahanan sebesar Rp134,08 triliun, meningkat 11,6 persen terhadap outlook 2021. Anggaran tersebut akan dibelanjakan untuk 7 program, antara lain:
- Pengadaan alutsista
- Pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista
- Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
- Pembangunan/Pengadaan Sarana PrasaranaPertahanan
- Penguatan cadangan pangannasional
- Penguatan revolusi mental dankebudayaan
- Pemantapan nilai-nilaikebangsaan
3. Pemerintah lanjutkan pemenuhan Minimum Essential Force
Pada 2022, pemerintah akan terus melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis demi terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) secara bertahap. Dalam dokumen nota keuangan disampaikan tujuannya ialah untuk menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa.
"Guna mendukung pencapaian target prioritas tersebut, maka kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam melaksanakan fungsi pertahanan, antara lain mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural; mempercepat proses pengadaan Alutsista; melanjutkan prioritas K/L dan Prioritas Nasional; dan melaksanakan dukungan operasional pertahanan," bunyi dokumen tersebut seperti yang dikutip IDN Times, Senin (16/8/2021).
