5 Kunci Pendorong Roda Hilirisasi sebagai Mata Angin Perekonomian

Kekayaan alam negara kita jadi kunci utama adanya program hilirisasi. Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam (SDA) yang tidak ada habisnya. Pokoknya melimpah ruah, deh. Sayangnya, sejak dahulu pula, negara kita tidak pandai dalam pengolahan bahan mentah. Indonesia malah mengekspor komoditas-komoditas unggulan ke negara lain.

Nah, kesadaran untuk mengolah SDA di dalam negeri akhirnya ditindaklanjuti secara serius. Dalam Peta Jalan Hilirisasi Investasi yang diluncurkan oleh #KementerianInvestasi/BKPM pada akhir 2022, setidaknya ada 8 sektor yang meliputi 21 komoditas terpilih. Di antaranya adalah minyak bumi, gas bumi, mineral, batu bara, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Lihat, betapa kayanya negara kita!

Sudah jelas, 21 komoditas itulah yang menjadi pilar utama dari program hilirisasi. Perekonomian nasional bergantung pada suksesnya pemanfaatan SDA. Pemanfaatan itu perlu dilakukan dengan optimal agar berdampak signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan khususnya bagi perekonomian. Bapak Presiden pun secara tegas mendorong bangsa ini agar tidak menjadi bangsa pemalas.

"Kaya sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Dan, ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi, yang sudah ratusan kali saya sampaikan," tegas Presiden Jokowi seperti yang dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, (16/8/2023).

Tidak dapat disangkal memang, kelemahan Indonesia ada pada sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah. Akses pendidikan terbatas, fasilitas kesehatan kurang memadai, ketimpangan sosial hingga sulitnya menjangkau teknologi menjadi beberapa faktor penyebabnya. Jadi, maklum saja kalau selama ini Indonesia belum bisa mengolah bahan mentah secara mandiri.

Namun, pemerintah tidak tinggal diam, dong. Guna melancarkan rencana hilirisasi, peningkatan SDM diberi perhatian yang tak kalah intens. Di antara bukti nyatanya adalah dengan menciptakan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Pra-Kerja, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, perlindungan lansia, dan perlindungan penyandang disabilitas.

Hasilnya, pemerintah berhasil menurunkan angka stunting dari 37 persen menjadi 21,6 persen pada 2022. Indonesia juga berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 dan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 pada tahun yang sama. Total sokongan dana perlindungan sosial yang mencakup keseluruhan itu mencapai Rp3.212 triliun, lho. Hebat!

Sebagai negara yang ingin beralih menjadi produsen bahan mentah menjadi barang siap pakai atau barang setengah jadi, mempersiapkan SDM yang unggul, mumpuni, inovatif, dan berdaya saing tinggi tentu sangatlah penting. Salah satunya demi kemudahan transfer atau alih teknologi. Industri yang dibangun harus dilandasi dengan teknologi mutakhir dan SDM yang mampu mengoperasikannya. Pemerintah pun menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun untuk tahun yang akan datang, yaitu 2024.

Siapa bilang Indonesia takut pada perubahan? Pemerintah buktinya berani, kok, mengambil keputusan tegas demi program hilirisasi terlaksana dengan baik. Seperti yang sudah disebutkan, pemerintah secara tegas telah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020. Langkah krusial tersebut mendapat respons keras dari Uni Eropa yang merasa dirugikan. Mereka pun menuntut negara kita kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). 

Bukannya ciut, pemerintah bersikeras dengan keputusan yang sudah dibuat dengan melayangkan banding. Dilansir laman resmi Kemendag, Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakin bahwa Indonesia akan menang. Bukan tanpa alasan, Jerry yakin lantaran negara kita punya hak dalam menentukan apa yang ingin dikirim dan apa yang ingin dilarang. 

Menyusul persoalan tersebut, ekspor bijih bauksit juga telah resmi dilarang sejak Juni 2023. Tinggal tunggu tanggal mainnya, ekspor komoditas lainnya satu per satu akan ikut disetop. Presiden Jokowi sendiri yang membeberkan hal tersebut.

"Sudah berulang kali saya sampaikan. Jangan kaget, nanti saya setop bauksit, jangan kaget nanti saya setop tembaga, jangan kaget nanti saya setop timah, jangan kaget nanti saya setop yang biasanya kita ekspornya raw material," kata Bapak Presiden, dikutip dari laman resmi Portal Informasi Indonesia.

Pembangunan infrastruktur tak kalah penting dalam program hilirisasi. Sebab, infrastruktur merupakan landasan utama yang memacu lajunya pertumbuhan ekonomi. Semakin baik infrastruktur suatu negara, konektivitas antar kawasan akan meningkat, sehingga masyarakat semakin mudah melakukan kegiatan perekonomian.

Sebagaimana yang kita tahu, sejak awal menjabat, Presiden Jokowi fokus menggenjot pemerataan lewat pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan daerah dan desa. Infrastruktur diharapkan dapat menjamah masyarakat pinggiran hingga daerah terluar sekalipun. Menurut laporan Sang Presiden, dana desa yang telah digelontorkan mencapai Rp539 triliun, terhitung dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Mantap betul!

Tidak salah lagi, infrastruktur jadi salah satu pintu gerbang pendorong hilirisasi. Hal ini sempat disinggung pula dalam jurnal berjudul Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit terhadap Permintaan CPO pada Industri Hilir. Dalam tulisan itu, Bambang Irawan dan Nining Indroyono Soesilo selaku penulis menyarankan agar hilirisasi dibarengi oleh percepatan pembangunan infrastruktur. Mereka pendapat bahwa infrastruktur dapat berpengaruh besar pada kelancaran produksi dan kelancaran logistik. 

Lantas, apa hasil dari upaya pemerintah selama ini? Jangan salah, insfrastruktur dan konektivitas yang dibangun sukses meningkatkan daya saing. Menurut Institute for Management Development (IMD), lembaga pendidikan bisnis terkemuka di Swiss, daya saing Indonesia ternyata naik dari peringkat 44 ke peringkat 34 pada 2022 lalu. Kenaikan itu sendiri merupakan kenaikan tertinggi di dunia, lho.

Menyoal sektor ekonomi baru, apalagi membangun industri hilirisasi, tentu kita membutuhkan bala bantuan dari investor. Hilirisasi sebagai prime mover digadang-gadang dapat memberikan keuntungan yang besar, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Siapa yang tidak mau meraup untung besar, kan? 

Kabar baiknya, Presiden Jokowi mengungkap bahwa hilirisasi terbukti telah menumbuhkan investasi dengan pesat. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rifky Setiawan, juga senada dengan Sang Presiden. Berkat hilirisasi, Rifky melaporkan rekor tertinggi berhasil dicapai penanaman modal asing (PMA) pada 2022.

"Kinerja penanaman modal asing (PMA) 2022 mencetak rekor tertinggi, hilirisasi industri mendorong peningkatan investasi yang lebih merata. Kontribusi sektor sekunder (manufaktur) terus mengalami peningkatan seiring dengan hilirisasi dan share investasi PMA di luar Jawa juga terus mengalami peningkatan," tutur Rifky berdasarkan informasi dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Hilirisasi sungguh memberikan efek ganda yang nyata. Geliat investor dalam industri pengolahan nikel cukup besar, yakni sudah ada 43 industri yang tersedia. Itu baru nikel, lho. Masih dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, investasi selanjutnya akan berfokus pada pengembangan industri baterai dan electric vehicle (EV). Dengan investasi yang terus berdatangan, program hilirisasi bisa berjalan sesuai rencana. 

Tanpa effort yang besar, hilirisasi hanya akan jadi impian semata. Nah, program hilirisasi perlu ditopang dengan SDA melimpah, SDM unggul, kebijakan pemerintah yang tegas, pemerataan infrastruktur, dan pertumbuhan investasi yang pesat. Semua itu adalah kunci pendorong roda hilirisasi yang terus diupayakan oleh pemerintah. Wajib kita dukung, nih!