60 Ribu Buruh Kena PHK Selama Januari-Februari 2025

20 Mar 2025, 14:10 WIB

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers di halaman Gedung Kemnaker Jakarta. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

Sebanyak 60 ribu buruh mengalami PHK dalam dua bulan pertama 2025.
Alasan utama PHK adalah pailit, efisiensi, dan relokasi perusahaan ke luar negeri, terutama China dan negara-negara prinsipal.
Turunnya daya beli di masyarakat menjadi penyebab utama PHK, dengan DKI Jakarta sebagai daerah tertinggi kasus PHK.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan sebanyak 60 ribu buruh tercatat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam dua bulan pertama 2025.

Hal itu diungkapkan Iqbal saat ingin bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Yassierli di Gedung Kemnaker, Jakarta pada Kamis (20/3/2025). Namun, pertemuan itu urung dilakukan dan dijadwalkan ulang pada Jumat (21/3/2025).

"60 ribu buruh dalam dua bulan, Januari sampai dengan Februari sudah ter-PHK dengan alasan yang berbagai macam," ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan, ada tiga alasan utama yang digunakan perusahaan untuk melakukan PHK terhadap para karyawannya.

1. Tiga alasan utama perusahaan lakukan PHK

ilustrasi PHK (IDN Times/Aditya Pratama)

Alasan pertama dan yang paling utama adalah pailit. Iqbal mengatakan, dari 50 perusahaan yang melakukan PHK, 15 di antaranya menyatakan pailit.

"15 perusahaan menyatakan pailit, yang jumlah buruh ter-PHK karena pailit itu sekitar 30.000, setengah dari 60.000 buruh ter-PHK, yaitu 30.000 orang buruh adalah karena pailit," kata Iqbal.

Kedua, sambung Iqbal, efisiensi menjadi alasan perusahaan melakukan PHK dalam dua bulan pertama 2025. Lalu yang ketiga adalah relokasi perusahaan dari dalam negeri terutama ke China dan negara-negara prinsipal.

"Yang relokasi ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK dari investasi asing, terutama dari Jepang," kata dia.

2. Daya beli turun jadi biang kerok

Ilustrasi PHK. (IDN Times/Aditya Pratama)

Iqbal kemudian menjelaskan, tiga alasan tersebut terjadi lantaran turunnya daya beli di tengah-tengah masyarakat yang terjadi saat ini.

Menurut Iqbal, daya beli yang menurun dapat dilihat dari beberapa indikator seperti pembekuan perdagangan saham sementara waktu pada Selasa (19/3/2025) dan upah kelas menengah bawah tidak cukup untuk membeli barang-barang kebutuhan.

"Ini harus diperhatikan benar oleh pemerintah sehingga kalau daya beli turun, konsumsi barang turun, karena konsumsi dan daya beli turun, menurunkan jumlah produk. Kalau dia menurunkan jumlah produk kan efisiensi," ujar Iqbal.

3. Data PHK per Januari 2025

ilustrasi pemecatan (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Kemnaker melaporkan sebanyak 3.325 pekerja mengalami PHK pada Januari 2025.

"Pada Januari 2025 terdapat 3.325 orang tenaga kerja ter-PHK," demikian dikutip dari Satu Data Ketenagakerjaan, Jumat (7/3/2025).

Data menunjukkan, DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat PHK tertinggi dibandingkan wilayah lain. Namun, Kemnaker tak memerinci faktor utama yang menyebabkan lonjakan angka PHK di awal tahun ini.

"Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 79,70 persen," tulis Kemnaker.

Dari data yang ada, tiga provinsi dengan angka PHK tertinggi adalah DKI Jakarta, Riau, dan Banten. DKI Jakarta mencatat jumlah PHK tertinggi dengan 2.650 kasus.

Sementara itu, Provinsi Riau melaporkan 323 kasus, menjadikannya wilayah dengan jumlah PHK terbanyak kedua. Di posisi ketiga, Banten mencatat 149 kasus PHK.