Ada Wacana Merger Pelita Air-Garuda Indonesia, Begini Respons Menhub

15 Sep 2025, 20:10 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Pesawat Pelita Air (IDN Times/Ridwan Aji PItoko)

Intinya sih...

Tidak ada dampak PHK akibat merger
Respons Erick Thohir atas wacana merger Pelita Air-Garuda
Bos Pertamina ungkap wacana merger Pelita dengan Garuda Indonesia

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengindikasikan tidak mempermasalahkan jika merger dua maskapai penerbangan milik negara, yakni Pelita Air dan Garuda Indonesia jadi dilakukan.

Menurut Dudy, merger atau penggabungan dua perusahaan sah-sah saja dilakukan jika bertujuan untuk mendapatkan hasil baik untuk kedua belah pihak.

"Kita serahkan kepada, kalau Pelita kan kita serahkan kepada holdingnya ya, Pertamina ya, bagaimana melihat peluang untuk melakukan merger. Yang penting bahwa merger itu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," ujar Dudy kepada awak media saat ditemui awak media di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

1. Tidak ada dampak PHK akibat merger

Menhub, Dudy Purwagandhi meresmikan pembukaan Posko Angkutan Lebaran 2025 (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Ketika ditanya soal kemungkinan layoff atau pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak merger nantinya, Dudy berharap hal itu tidak terjadi. Dia mengatakan, Pelita Air saat ini dalam kondisi yang sehat sehingga jika nantinya merger benar dilakukan bisa membantu Garuda Indonesia.

"Ya kita harapkan sih ga ada (PHK) karena kan Pelita kan sehat ya, diharapkan juga bisa membantu Garuda gitu ya," kata dia.

2. Respons Erick Thohir atas wacana merger Pelita Air-Garuda

Menteri BUMN, Erick Thohir. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir memberikan respons singkat soal wacana merger maskapai pelat merah Pelita Air Service (PAS) dengan Garuda Indonesia.

Erick mengatakan, pembahasan mengenai merger itu dilakukan BPI Danantara. Sementara, Kementerian BUMN hanya memberikan persetujuan.

"Kami dari Kementerian BUMN ikutin nanti policy (kebijakan) yang akan dilakukan Danantara. Kalau kami kan cuma approval (persetujuan) di ujungnya saja. Jadi proses kajian itu ada di Danantara," kata Erick di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Erick menekankan, wewenang kajian aksi korporasi BUMN dan juga perbandingan (benchmarking) bukan lagi di ranah Kementerian BUMN. Kementerian yang dipimpinnya itu kini memiliki prinsip mendukung setiap keputusan dan kebijakan Danantara.

"Kita prinsipnya mendukung apa yang akan dilakukan Danantara, tapi prosesnya ujungnya di kami. Tapi yang penting, proses daripada kajian, benchmarking semuanya kan bukan di kami lagi," ujar Erick.

3. Bos Pertamina ungkap wacana merger Pelita dengan Garuda Indonesia

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengatakan Pertamina secara konsisten memberikan kontribusi pada penerimaan negara dalam bentuk pajak, dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Dok. Pertamina)

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pihaknya menjajaki penggabungan Pelita Air dengan Garuda Indonesia. Pelita Air merupakan anak usaha Pertamina.

"Untuk airline kami sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia," kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis, dikutip Jumat (12/9/2025).

Wacana itu diungkapkan mengingat Pertamina akan lebih fokus pada bisnis inti, yakni minyak dan gas (migas) serta energi terbarukan, sehingga perusahaan bisa lebih efisien dalam menjalankan mandat sebagai BUMN energi.

"Pertamina akan lebih fokus kepada core bisnis Pertamina pada bidang oil and gas dan renewable energy," sebut Simon.