Air Canada Lumpuh Total Gegara 10 Ribu Pramugari Mogok Kerja

Perselisihan kontrak memanas ketika CUPE menolak usulan Air Canada untuk masuk ke arbitrase yang diarahkan pemerintah, yang akan mencabut hak mogok dan menyerahkan keputusan pada mediator pihak ketiga. Keputusan itu diambil hanya sehari sebelum aksi mogok berlangsung. Serikat yang mewakili 70 persen pekerja wanita ini menuntut kenaikan gaji dan kompensasi tambahan.

Air Canada sempat mengunci akses pramugari ke bandara usai pemogokan dimulai. Tawaran terbaru perusahaan berupa kenaikan kompensasi 38 persen selama empat tahun, termasuk tunjangan dan pensiun. Maskapai mengklaim, skema itu akan menjadikan pramugari mereka dengan bayaran tertinggi di Kanada, mencapai rata-rata 87 ribu dolar Kanada (setara Rp1,01 miliar) pada 2027.

Namun CUPE menolak tawaran tersebut dengan alasan inflasi membuat kenaikan 8 persen di tahun pertama masih jauh dari cukup. Serikat juga menyoroti praktik industri yang tidak membayar tugas darat, seperti proses boarding dan persiapan setelah pendaratan.

“Penumpang rata-rata, yang tidak familiar dengan praktik umum industri, bisa berpikir, ‘Saya sedang menunggu untuk naik ke pesawat dan ada pramugari yang membantu saya, tetapi secara teknis mereka tidak dibayar untuk pekerjaan itu.’ Ini adalah isu yang sangat bagus untuk disoroti,” kata Rafael Gomez dari Universitas Toronto.

Menteri Tenaga Kerja Kanada, Patty Hajdu, berusaha menjembatani kedua belah pihak dengan pertemuan pada Jumat (15/8/2025) malam. Ia menilai perundingan berjalan lambat dan masyarakat mengandalkan keseriusan semua pihak.

“Tidak dapat diterima bahwa kemajuan yang dicapai sangat sedikit. Warga Kanada mengandalkan kedua belah pihak untuk memberikan upaya terbaik mereka,” tulis Hajdu dalam unggahan media sosial.

Sementara itu, juru bicara CUPE, Hugh Pouliot, menegaskan bahwa serikat terbuka melanjutkan negosiasi meski tawaran terbaru mereka belum dijawab sejak Selasa (12/8/2025).

“CUPE telah terlibat dengan mediator untuk menyampaikan kesediaan kami untuk terus bernegosiasi — meskipun Air Canada belum menanggapi dua penawaran terakhir kami sejak Selasa. Kami di sini untuk menegosiasikan kesepakatan, bukan untuk mogok,” katanya.

Dilansir dari The New York Times, Profesor hukum ketenagakerjaan Universitas York, David J. Doorey, memprediksi akan ada gugatan hukum bila pemerintah memaksakan arbitrase. Menurutnya, perusahaan kerap menahan tawaran terbaik karena berharap intervensi pemerintah akan menghentikan aksi mogok.

Penghentian penerbangan berdampak pada sekitar 130 ribu penumpang setiap hari, termasuk 25 ribu warga Kanada yang terjebak di luar negeri. Hingga Jumat malam, 623 penerbangan dibatalkan dan seluruh jadwal Sabtu dihapus. Air Canada menawarkan pengembalian dana penuh serta upaya pemesanan ulang melalui situs web dan aplikasi, meski kapasitas maskapai lain terbatas.

Alex Laroche, warga Montreal berusia 21 tahun, menjadi salah satu penumpang yang terkena imbas. Ia dan pacarnya sudah menabung sejak Natal untuk liburan Eropa senilai 8 ribu dolar Kanada (setara Rp93,5 juta).

“Saat ini, ini hanya permainan menunggu,” kata Laroche.

Ia kemudian mengaku memahami alasan mogok setelah mengetahui isu gaji, dengan menyebut, Gaji mereka hampir tidak cukup untuk hidup.

Kisah serupa dialami Judith Djaha, penumpang asal Kamerun, yang mendapati penerbangannya ke Brussels dibatalkan ketika tiba di Bandara Toronto Pearson. Ia mengaku kesulitan mengatur ulang perjalanan lanjutan ke Kamerun karena pemesanan dilakukan melalui agen.

Sementara itu, sekitar 300 penerbangan regional dengan pesawat baling-baling kecil masih beroperasi melalui mitra maskapai. COO Air Canada, Mark Nasr, memperkirakan butuh waktu hingga seminggu untuk kembali normal setelah kesepakatan dicapai. Gomez menilai mogok ini tidak akan berlangsung lama, menyebutnya hampir seperti permainan catur antara maskapai dan pramugari.

Di sisi lain, jajak pendapat Angus Reid Institute menunjukkan mayoritas warga Kanada mendukung kompensasi penuh untuk tugas darat pramugari. Business Council of Canada memperingatkan aksi ini bisa memperparah tekanan ekonomi akibat perang dagang Presiden AS, Donald Trump, terutama di sektor otomotif, aluminium, dan baja.