Amazon Blokir 1.800 Pelamar Kerja IT dari Korea Utara

Amazon Chief Security Officer, Stephen Schmidt mengungkapkan sejumlah pekerja asal Korea Utara diketahui menggunakan identitas palsu atau hasil curian untuk melamar pekerjaan jarak jauh di bidang IT pada berbagai perusahaan global, terutama di Amerika Serikat (AS).

Dalam unggahan di LinkedIn, Schmidt menjelaskan, para pekerja tersebut memanfaatkan jaringan komputer di AS yang dioperasikan dari luar negeri guna menghindari sistem pemeriksaan keamanan perusahaan.

Ia menambahkan, indikasi penggunaan identitas palsu kerap terlihat dari hal-hal mencurigakan seperti format nomor telepon yang tidak lazim dan kredensial akademik yang diragukan keabsahannya.

Menurut laporan intelijen AS, penghasilan dari pekerjaan jarak jauh itu diduga dialirkan kembali ke Korea Utara untuk mendanai program senjata negara tersebut.

Amazon menerapkan model akal imitasi (AI) untuk menganalisis hubungan antara pelamar kerja dengan sekitar 200 lembaga berisiko tinggi, mendeteksi anomali dalam aplikasi, serta memeriksa inkonsistensi lokasi geografis. Menurut Schmidt, sistem ini juga mencakup proses verifikasi identitas melalui pemeriksaan latar belakang, validasi kredensial, dan wawancara terstruktur guna memastikan keaslian data pelamar.

"Model AI kami menganalisis hubungan dengan hampir 200 lembaga berisiko tinggi, anomali pada aplikasi, serta ketidaksesuaian geografis," ujar Schmidt, dilansir Tom’s Hardware.

Tim keamanan Amazon bahkan menemukan pola mencurigakan berupa jeda ketikan yang tidak wajar akibat akses jarak jauh dari luar AS. Salah satu kasus terdeteksi di Arizona, di mana sebuah laptop ternyata dikendalikan langsung dari Korea Utara.

Schmidt menegaskan, upaya penyusupan pekerja siber asal Korea Utara bukan hanya terjadi di Amazon, melainkan merupakan masalah yang meluas di seluruh industri teknologi global. Ia menyebut banyak perusahaan besar yang termasuk dalam daftar Fortune 500 telah menjadi korban, dengan kerugian mencapai puluhan juta dolar AS akibat pengiriman dana serta pencurian data sensitif.

"Kami mendeteksi kenaikan 27 persen aplikasi terkait Korea Utara dari kuartal ke kuartal tahun ini," ucap Schmidt dalam LinkedIn-nya, dilansir The Register.​

Sementara itu, menurut badan intelijen Korea Selatan, rezim Pyongyang telah melatih ribuan personel siber sejak 1990-an melalui lembaga yang dikenal sebagai Bureau 121. Unit tersebut diperkirakan memiliki sekitar 6.000 anggota yang beroperasi di berbagai negara.

Pemerintah AS baru-baru ini juga menjatuhkan sanksi terhadap delapan peretas asal Korea Utara yang terbukti mencuri lebih dari 3 miliar dolar AS (Rp50,2 triliun) dalam bentuk mata uang kripto selama tiga tahun terakhir, yang hasilnya digunakan untuk mendukung program nuklir negara tersebut.