TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Faisal Basri: Anggaran Era Jokowi Bocor Lebih Parah dari Orba dan SBY!

Lebih parah dari zaman Presiden Soeharto dan SBY

Faisal Basri, Ekonom Senior dalam Webinar Eps. 6 #MenjagaIndonesia by IDN Times dengan tema "75 Tahun Merdeka, Kok Masih Korupsi" (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jakarta, IDN Times - Ekonom Senior, Faisal Basri, menyebut kebocoran anggaran yang terjadi pada era Pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin saat ini sangat besar. Menurutnya, kebocoran tersebut lebih besar dari yang diucapkan ayah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Profesor Sumitro Djojohadikusumo, yakni sebesar 30 persen.

"(Saat ini) Lebih banyak (anggaran) bocornya," ujar Faisal dalam Webinar Menjaga Indonesia: 75 Tahun Merdeka, Kok Masih Rajin Korupsi oleh IDN Times pada Jumat (14/8/2020).

Baca Juga: Pidato Lengkap Presiden Jokowi Sampaikan Rancangan APBN 2021 

1. Faisal Basri membandingkan indikator ICOR pada zaman Orde Baru hingga Presiden SBY

Faisal Basri, Ekonom Senior dalam Webinar Eps. 6 #MenjagaIndonesia by IDN Times dengan tema "75 Tahun Merdeka, Kok Masih Korupsi" (IDN Times/Besse Fadhilah)

Pernyataan Faisal itu didasari pada Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Faisal mengatakan, ICOR pada masa Orde Baru hanya sebesar 2 persen. Kemudian, setelah era Orde Baru hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurut Fasil rata-rata ICORnya hanya 4,3 persen.

"Jadi kalau saya kalikan 6,5 persen dibagi 4,3 persen jadi dibutuhkan di era sekarang lebih banyak modal 50 persen untuk menghasilkan yang sama dibandingkan yang sebelumnya. Nah, artinya kan boros," kata Faisal.

2. Faisal Basri meyakini korupsi saat ini semakin marak

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Sukma Shakti)

Melihat indikator ICOR, Faisal meyakini korupsi di Indonesia saat ini semakin marak. Faisal mencontohkan dana Pemulihan Ekonomi Nasioal (PEN) yang disalurkan Bank-bank Himbara untuk restrukturisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan sebagainya. Sebab, menurut Faisal kredit UMKM dalam sebulan bisa mencapai Rp20 triliun.

"Itu kalau KPK serius gampang nangkapnya karena itu Rp20 triliunan tiba-tiba mengalir ke UMKM tapi UMKMnya yang dulu pinjam kredit ke BUMN," ujar Faisal.

Baca Juga: Faisal Basri: Bukannya Diperkuat, KPK Justru Sudah Mau Dikubur

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya